Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN Budi Setiyono menyatakan, program Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR), berperan penting dalam perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga.
Semarak.co – Menurut Budi, upaya membangun kualitas penduduk tak hanya bergantung pada jumlah, tetapi juga pada bagaimana setiap individu lahir, tumbuh, dan berkembang dalam keluarga yang sehat dan terencana. Di sinilah program KB dan KR memainkan peran strategis.
“Program ini tidak hanya mengatur jarak dan jumlah kelahiran, tetapi juga berkontribusi langsung dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta mencegah stunting,” ujarnya,” dirilis humas usai acara melalui WAGroup Jurnalis Kemendukbangga/BKKBN, Senin sore (30/6/2025).
Budi mengatakan, dalam Rencana Strategis 2025–2029, Kemendukbangga/BKKBN menetapkan arah kebijakan yang berfokus pada peningkatan akses dan kualitas layanan KB dan KR yang komprehensif.
Pelayanan ini ditargetkan berbasis kewilayahan dan memperhatikan segmentasi sasaran. Dua indikator strategis menjadi tolok ukurnyq, yaitu proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi dengan metode modern dan penurunan angka kehamilan yang tidak diinginkan.
Sementara itu, tiga indikator program yang terus diperjuangkan adalah angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR), kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need), dan proporsi pasangan usia subur dengan kehamilan risiko tinggi.
Capaian program hingga 2024 menunjukkan bahwa mCPR berada pada angka 61,7 persen dari target 63,41 persen, unmet need 11,1 persen dari target 7,40 persen, dan Meroden Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada angka 25,5 persen dari target 28,39 persen.
Sebagai upaya percepatan, Kemendukbangga/BKKBN meluncurkan lima inisiatif Quick Wins, yaitu Gerakan Orangtua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), Gerakan Ayah Teladan (GATI), Lansia Berdaya (SIDAYA) dan Super Apps tentang Keluarga.
Namun, sebaik apa pun kebijakan dirancang, keberhasilannya tetap ditentukan oleh sejauh mana program-program tersebut diterjemahkan menjadi aksi nyata di lapangan, di mana keterilibatan stakholder sangat berperan penting.
Terkait ketersediaan alat kontrasepsi, Budi menjelaskan, hal itu menjadi faktor krusial menjaga keberlanjutan program pengendalian penduduk. Minimnya pasokan dan anggaran berisiko mengganggu keseimbangan struktur penduduk serta pencapaian bonus demografi nasional.
Budi juga mengungkapkan hasil evaluasi 2025 yang menunjukkan ketimpangan distribusi alat dan obat kontrasepsi antar wilayah. Beberapa daerah mengalami kelebihan stok, sementara lainnya kekurangan. Untuk itu, Kemendukbangga/BKKBN melakukan mobilisasi agar distribusi lebih merata.
Tantangan utama datang darianggaran. Dari kebutuhan 2024 berkisar Rp850 miliar, alokasi anggaran 2025 hanya sekitar Rp200 miliar. “Dengan kondisi saat ini, stok diperkirakan hanya cukup sampai September 2025,” ujarnya.
Ia menambahkan, jika suplai alokon tidak mencukupi, lonjakan kelahiran bisa terjadi. Struktur penduduk yang saat ini relatif seimbang bisa kembali melebar di kelompok usia, menimbulkan tekanan terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan tata ruang.
Dengan sekitar 40 juta pasangan usia subur (PUS) di Indonesia, kebutuhan kontrasepsi harus dihitung secara cermat di setiap provinsi. Untuk itu, Kemendukbangga/BKKBN mengajak pemerintah daerah menyusun proyeksi kebutuhan secara realistis dan berbasis data.
Di tengah keterbatasan, Kemendukbangga/BKKBN terus mendorong upaya KB mandiri, termasuk melalui edukasi publik dan metode tradisional seperti sistem kalender. “Pengendalian penduduk bukan hanya tugas negara. Perlu kesadaran keluarga sebagai bagian dari solusi,” kata Budi.
Dia menyampaikan dalam momentum Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2025, Kemendukbangga/BKKBN menegaskan pentingnya membangun kualitas keluarga melalui gizi, pendidikan, dan kesehatan. “Kami ingin SDM Indonesia siap bersaing secara global pada 2045,” ujarnya. (hms/smr)
