Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyatakan, pemerintah pusat berkomitmen untuk terus mencari solusi dan jalan tengah terbaik dari setiap permasalahan yang terjadi melalui berbagai inisiatif dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan.
Semarak.co – Bersama dengan 10 Asosiasi Desa Di Seluruh Indonesia, Menkop Ferry menginventarisir berbagai permasalahan di Desa/Kelurahan untuk selanjutnya akan dilakukan upaya pencarian solusi yang terbaik.
“Melalui seminar nasional ini, kita bermusyawarah agar persiapan operasionalisasi KDKMP itu bisa berjalan dengan baik,” kata Menkop Ferry dalam Seminar Nasional KDKMP dengan tema Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk mewujudkan Kedaulatan Ekonomi Rakyat di Sasana Kriya Komplek Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Kamis (16/7/2026).
Dilanjutkan Menkop Ferry, acara ini digelar agar kita pengurus, pengawas dan semua pihak duduk bersama mencari solusi terbaik. Terkait dengan berbagai permasalahan spesifik, Menkop Ferry bilang dalam waktu dekat Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Kementerian/Lembaga (K/L) terkait segera menggelar forum khusus dengan melibatkan para pengurus dan pengawas KDKMP.
“Hal ini dibutuhkan agar setiap solusi yang dirumuskan dapat lebih tepat sasaran berdasarkan identifikasi permasalahan di setiap daerah. Kita akan segera adakan pertemuan dan silaturahmi dengan dengan pengawas dan pengurus untuk mendapat masukan agar persiapan operasionalisasi KDKMP bisa semakin matang,” ucapnya.
Tahun ini akan keluar Undang-Undang Perkoperasian yang baru yang akan menjadi payung hukum bagi koperasi dalam menjalankan usahanya termasuk bagi KDKMP. Permasalahan-permasalahan mendasar yang kerap dihadapi oleh koperasi diharapkan dapat dituntaskan dari regulasi yang baru tersebut.
“Di Undang-Undang Koperasi yang baru nanti akan diatur seperti adanya lembaga penjamin simpanan yang akan melindungi dana anggota koperasi,” kata Menkop Ferry dihadapan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto.
Lalu Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi di Universitas Indonesia (UI) Hamdi Moeloek, Jajaran Wakil Menteri Kabinet Merah Putih dan Perwakilan dari Asosiasi Desa Seluruh Indonesia.
Dalam forum seminar itu, Menkop Ferry menyinggung terkait hasil Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto semalam bahwa sesuai arahan Presiden, KDKMP akan ditetapkan sebagai institusi resmi penyalur barang bersubsidi dan bantuan sosial.
“Barang-barang seperti LPG 3 kilogram, pupuk, minyak, dan beras akan disalurkan langsung melalui koperasi. Selain itu, program bantuan sosial seperti BLT, bansos, dan bantuan pangan non-tunai juga akan disalurkan melalui KDKMP,” imbuh Menkop Ferry dirilis humas Kemenkop usai acara melalui pesan elektronik redaksi semarak.co, Kamis (16/7/2026).
Skema pembiayaan dari bank, termasuk channeling KUR dan program Mekar BRI, akan memperkuat fungsi koperasi sebagai outlet jasa layanan keuangan di desa. “Sejak kemarin sudah ada arahan Presiden untuk mempersiapkan Perpres, termasuk soal penyaluran barang dan status manajerial koperasi,” kata Menkop Ferry.
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menambahkan, KDKMP nantinya akan menjadi infrastruktur utama distribusi pangan bersubsidi sebagai keputusan di dalam Ratas. Dengan keberpihakan pemerintah, Zulkifli menyatakan masyarakat desa dapat terdorong kesejahteraan dan kemandirian ekonominya.
“KDKMP akan memastikan gerai-gerai segera diisi barang-barang bersubsidi untuk masyarakat,” tegas Menko Pangan Zulhas, sapaan akrab Menko Pangan Zulkifli Hasan dirilis humas Kemenkop yang sama.
Mendes PDT Yandri Susanto menekankan peran desa sebagai lokus utama program KDKMP akan dilakukan upaya untuk mengoptimalkan potensi desa/ kelurahan. Kementerian Desa akan konsisten melakukan pendampingan agar pemberdayaan ekonomi di desa dapat segera terwujud.
“Hasil usaha dari KDKMP sekurang-kurangnya 20 persen akan menjadi PAD (Pendapatan Asli Daerah), sementara 80 persen akan kembali berputar di desa. Kalau ini sukses, Indonesia 2045 akan menjadi kenyataan,” kata Mendes PDT Yandri dirilis humas Kemenkop yang sama juga.
Di bagian lain dirilis humas Kementerian Desa (Kemendesa) PDT dari acara yang sama, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, jika Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bakal jadi infrastruktur pemerintah dalam menyalurkan semua bantuan subsidi.
Keputusan tersebut sudah diambil langsung dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (15/7/2026). “Semalam kami sudah Ratas dipimpin Pak Presiden langsung dia dipimpin,” ujar Zulhas dalam acara Seminar Nasional KDKMP di Gedung Sasana Kriya, TMII, Jakarta Timur, Kamis (16/7/2026).
Dilanjutkan Zulhas, “Salah paham mengenai Kopdes akan kita selesaikan. Apa itu Kopdes? Kopdes itu adalah infrastruktur pemerintah. Untuk apa? Seluruh nanti koperasi desa itu akan menjadi kantor tunggal, tunggal, seluruh bantuan-bantuan pemerintah melalui Kopdes.”
Zulhas menjelaskan, KDKMP akan menyalurkan seluruh bantuan pemerintah, mulai dari bantuan sosial (bansos) hingga alat mesin pertanian (alsintan). Tak hanya itu, Zulhas memastikan KDKMP juga sebagai offtaker atau pembeli hasil produksi petani dan nelayan. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga agar petani tidak merugi saat panen raya.
Ditempat sama, Mendes PDT Yandri memastikan KDKMP tidak akan mematikan UMKM dan warung-warung yang ada di desa. Dia menyebut KDKMP akan membangun kolaborasi dengan warung-warung tersebut.
“Kementerian Desa dengan lahirnya Koperasi Desa Merah Putih, karena sudah ada Badan Usaha Milik Desa, ada UMKM, ada warung-warung kecil, insya Allah akan kita bangun kolaborasi yang luar biasa. Tidak akan ada saling meniadakan dan saling menjatuhkan,” kata Mendes Yandri.
Kemendes PDT bersama 10 Asosiasi menggelar Seminar Nasional ini yang menjadi forum publik untuk mendengar progres dari operasional KDKMP. “Ini forum pertama publik terhadap KDKMP, yang selama ini ya kita memang sudah banyak mendengar penyampaian-penyampaian para pihak yang berkompeten sebenarnya,” tuturnya.
“Dari Kemenkop, dari kami sendiri, dari Menko Pangan, dari Bapak Presiden. Tapi untuk diskusi dua arah yang melibatkan berbagai kalangan, ini baru pertama. Maka kami buat Seminar Nasional yang mengundang hampir semua unsur yang ada di republik ini,” demikian Yandri, mantan Wakil Ketua MPR.
Mendes Yandri menyebut acara tersebut menjadi forum untuk membahas operasional KDKMP. Dia berharap lewat acara itu akan ada saran dari publik untuk KDKMP. “Kami ingin forum ini dijadikan sebagai ajang untuk kita berdialog program strategis Bapak Presiden ini,” imbuh Mendes Yandri.
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini akan menuju kesempurnaan dalam hal nanti operasionalisasinya. Maka kita perlu mendapatkan masukan, saran dari publik, termasuk juga kita ingin menyampaikan juga yang secara komprehensif, informasi komprehensif kepada peserta seminar,” katanya.
Dalam kesempatan itu, seperti dirilis humas Kemendesa PDT usai acara melalui WAGroup Media Kemendesa 2025, Kamis malam (16/7/2026), Ketua APDESI Merah Putih Asep Anwar Sadat mewakili 10 Ketua Umum Asosiasi Desa membacakan rekomendasi Seminar KDKMP itu yaitu:
- Mendukung penuh percepatan pembentukan, penguatan kelembagaan, dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional berbasis desa.
- Berkomitmen menjadikan KDKMP sebagai pusat kegiatan ekonomi desa yang dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan anggota serta masyarakat.
- Mendorong seluruh pemerintah desa untuk berperan aktif dalam memperkuat ekosistem KDKMP melalui sinergi dengan BUM Desa, UMKM, kelompok tani, nelayan, peternak, pelaku ekonomi kreatif, dan seluruh potensi ekonomi desa.
- Mendukung pengembangan usaha produktif KDKMP sesuai potensi lokal, antara lain sektor pangan, pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, logistik, energi terbarukan, jasa keuangan, digitalisasi, dan sektor strategis lainnya.
- Mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan anggota koperasi melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, serta transformasi digital koperasi.
- Mengajak dunia usaha, BUMN, BUMD, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan bagi pengembangan KDKMP.
- Mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan regulasi, pembiayaan, insentif, kemudahan akses permodalan, digitalisasi, dan pendampingan secara berkelanjutan.
- Menolak segala bentuk penyalahgunaan koperasi untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip koperasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Berkomitmen melakukan pengawasan bersama agar pengelolaan KDKMP berjalan secara profesional, transparan, berintegritas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
- Siap bersinergi dalam melakukan sosialisasi, pendampingan, monitoring, evaluasi, serta pertukaran praktik terbaik antar desa
Hadir Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bapisus) Aris Marsudiyanto, Wamendes PDT Ahmad Riza Patria, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, serta Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita. (hms/smr)
