Resminya Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Blora jangan hanya menjadi kegiatan selebrasi. Sistem pelayanan yang inovatif dan adaptif harus dilakukan Pemkab Blora agar pelayanan di MPP bisa meningkat serta berkelanjutan. MPP Kabupaten Blora menjadi pengungkit untuk meningkatkan daya saing secara nasional maupun global.
semarak.co-“Jangan sampai setelah diresmikan tidak bisa aktif lagi, tapi harus ditingkatkan kualitasnya, khususnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan masyarakat puas,” tegas Menteri PANRB Tjahjo Kumolo saat memberikan sambutannya secara virtual dalam peresmian MPP Blora, Kamis (3/6/2021).
Wilayah Kabupaten Blora yang berbatasan dengan Kabupaten Rembang dan Bojonegoro, membuatnya menjadi daerah yang cukup strategis. Pembangunan Bandara Ngloram di Cepu, Kabupaten Blora semakin memperkuat posisinya sebagai daerah transit.
Titik sentral Blora harus terus ditingkatkan, salah satu caranya dengan mendirikan MPP. Layanan publik tersebut mampu mempercepat peran serta masyarakat untuk ikut menggerakan perekonomian di Kabupaten Blora.
Pembangunan MPP pun tidak perlu membebani anggaran daerah karena pemerintah dapat memanfaatkan gedung yang sudah ada tanpa membangun gedung baru. Syarat utamanya adalah mampu memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam satu atap.
Pimpinan daerah serta jajarannya memiliki tanggung jawab untuk mengontrol kualitas pelayanan. Peningkatan ekonomi yang menjadi dasar kesejahteraan masyarakat, bisa terwujud dengan perizinan usaha dan investasi bisa dilakukan dengan cepat di MPP.
“Supaya perekonomian di daerah bisa tumbuh, bisa sejajar dengan pertumbuhan secara nasional,” imbuh Menteri Tjahjo seperti dirilis humas melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Kamis (3/6/2021).
Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin pada periode 2019-2024 memiliki program skala prioritas menyangkut reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Reformasi birokrasi menjadi tugas bagi Kementerian PARNB untuk segera dituntaskan. Salah satu upaya perwujudannya adalah memastikan aparatur pemerintah pusat hingga daerah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat.
Oleh karena itu, komitmen dan respon cepat pemerintah daerah dalam merealisasikan program MPP patut diapresiasi, terutama di tengah pandemi Covid-19, karena turut mendorong keberhasilan reformasi birokrasi.
Percepatan peningkatan kualitas layanan didukung penuh oleh Bupati Blora Arif Rohman. Menurutnya, perwujudan MPP sebagai bentuk inovasi aplikatif diharapkan mampu memperkuat daya saing Kabupaten Blora baik dalam skala domestik maupun global.
Berdasarkan data dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), pada tahun 2020 Kabupaten Blora mempunyai Indeks Daya Saing Daerah Wilayah Kabupaten/Kota sebesar 2,80 atau masuk Zona Hijau (kategori tinggi).
Sedangkan, berdasarkan Data Ekosistem Inovasi Wilayah tahun 2020 Kabupaten Blora berada pada angka 2,70 (kategori inovatif). “Dengan hadirnya MPP semakin membuktikan bahwa Kabupaten Blora layak bersaing dengan daerah lainnya karena memiliki iklim usaha dan investasi yang tumbuh dengan baik,” jelas Arif.
Arif menegaskan, target akhir dari pendirian MPP tidak hanya berhenti pada kemudahan dan kenyamanan akses layanan publik. Namun dalam cakupan yang lebih luas, diharapkan MPP dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blora.
“Mengingat Kabupaten Blora memiliki potensi yang sangat ideal untuk dikembangkan, termasuk di dalamnya adalah potensi UMKM berbasis komoditas unggulan lokal,” ungkap Arif dirilis yang sama.
Per saat ini, lanjut dia, MPP Blora melayani 261 jenis layanan, terdiri dari 29 instansi. Sebanyak 14 instansi daerah, tujuh instansi vertikal, serta delapan BUMN/D tergabung dalam MPP ini.
Sebelumnya diberitakan, Masyarakat Kabupaten Blora merasakan kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP). Kemudahan dalam mengurus perizinan dan non-perizinan kini dapat dilakukan di satu tempat yang menggabungkan berbagai macam pelayanan.
Peresmian MPP ke-9 di Provinsi Jawa Tengah tersebut dilakukan Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa bersama Bupati Blora Arif Rohman, Kamis (7/3/2021).
“Terintegrasinya layanan antara pemerintah pusat, daerah, hingga swasta, tentunya akan mempermudah pelayanan kepada masyarakat dan menghemat waktu,” terang Diah seperti dirilis humas PANRB melalui WAGroup yang sama tadi.
Instansi yang tergabung sebanyak 29 instansi dengan total 270 jenis layanan. Lebih rinci, instansi yang tergabung adalah delapan instansi pusat, 14 instansi daerah, serta tujuh Badan Usaha Milik Negara/Daerah.
MPP Blora beralamat di Jalan Pemuda No. 46, Kabupaten Blora di atas lahan seluas dua hektar. Gedung utama MPP terdiri atas 2 lantai. Lantai 1 digunakan sebagai ruang pelayanan MPP.
Sementara lantai 2 dimanfaatkan sebagai kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Lebih lanjut, terdapat pula gedung auditorium seluas 500 meter persegi yang dapat dijadikan sebagai tempat pameran maupun tempat pertemuan. Hal ini yang membuat MPP Blora menjadi MPP terluas dan terbesar di Jawa Tengah.
MPP Blora memiliki keunggulan dalam mendukung Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerahnya. Dukungan diwujudkan dengan adanya ruangan khusus yang disediakan sebagai display produk UMKM Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dan tersedia klinik Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
Digitalisasi pelayanan turut dikembangkan dalam MPP ini, dimana pendaftaran antrean bisa dilakukan dari rumah secara daring. Selain itu, terdapat penyelenggaraan One Stop Service (OSS) yang membuat pelayanan tertentu bisa selesai di front office dan adanya kerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk pengiriman dokumen kepada pemohon. (clr/don/smr)
Instansi yang Bergabung dalam MPP Kab. Blora:
Instansi Daerah
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Blora
- Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Blora
- Dinas Pendidikan Kab. Blora
- Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blora
- Dinas Kesehatan Kab. Blora
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Blora
- Dinas Perumahan, Permukiman Dan Perhubungan Kab. Blora
- Dinas Pertanian Kab. Blora
- Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora
- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Blora
- Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Blora
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Blora
- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blora
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blora
Instansi Vertikal:
- KPP Pratama
- Kementerian Agama Kab. Blora
- Polres Kab. Blora
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi
- Imigrasi
- Kejaksaan
BUMN/BUMD:
- PT. BPD Jateng Cabang Kab. Blora
- PT Pos Indonesia
- PLN Kab. Blora
- PDAM
- BPJS Kesehatan
- BPJS Ketenagakerjaan
- BRI Kab. Blora
- Perusahaan Daerah Wirausaha