Momentum mudik dan libur Lebaran 2026 mendorong lonjakan signifikan pergerakan masyarakat sekaligus memperkuat peran sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi nasional.
Semarak.co – Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa mengungkapkan total pergerakan penumpang nasional berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencapai sekitar 147,55 juta orang, meningkat 2,53% dibandingkan proyeksi awal.
“Sekitar 12 % atau 17,27 juta orang memanfaatkan Lebaran untuk perjalanan ke lokasi wisata. Meningkat dibanding tahun lalu sebesar 6,3 %. Namun ini adalah estimasi, data riil tentu akan menunggu dari BPS, karena kami berkolaborasi dengan BPS,” ujar Wamenpar, dirilis humas usai acara melalui WAGroup Siaran Pers Kemenpar2, Rabu (1/4/2026).
Daya tarik wisata yang paling diminati wisatawan selama periode lebaran lalu tercatat di antaranya yaitu Malioboro di Yogyakarta dengan total 468.004 wisatawan yang berkunjung, Ancol dikunjungi sebanyak 343.623 wisatawan.
Kemudian diikuti dengan daya tarik wisata Ragunan, Kota Lama Semarang, Masjid Al Jabar Bandung, Pantai Pangandaran, Monas, Masjid Agung Demak, Telaga Sarangan Magetan, serta Taman Safari Indonesia Bogor.
Sementara untuk rata-rata pengeluaran, jika dibandingkan tahun lalu berdasarkan data pendekatan pengeluaran masyarakat dari Kementerian Perhubungan, mengalami sedikit penurunan. Tercatat dari sekitar Rp4,95 juta menjadi Rp3,78 juta per keluarga, serta dari Rp1,2 juta menjadi Rp1,15 juta per orang.
Namun demikian hal ini tidak mencerminkan pelemahan konsumsi, melainkan lebih karena ada perubahan pola belanja masyarakat yang menjadi lebih efisien dan terdistribusi yang salah satu utamanya adalah ke tempat wisata.
“Dengan meningkatnya jumlah pelaku perjalanan wisata, total pengeluaran pada sektor pariwisata mengalami kenaikan dari sekitar Rp11,04 triliun pada 2025 menjadi Rp19,86 triliun pada 2026. Hal ini menunjukkan ada pergeseran konsumsi berbasis rumah tangga menjadi berbasis pengalaman,” ujar Wamenpar.
Secara keseluruhan, peningkatan aktivitas ekonomi ini didorong oleh tingginya mobilitas masyarakat selama arus mudik dan arus balik, serta kecenderungan berwisata bersama keluarga. Mobilitas tersebut mendorong peningkatan konsumsi lintas sektor, khususnya transportasi, kuliner, UMKM di daerah tujuan, serta akomodasi.
“Dengan demikian, momentum Lebaran tidak hanya menjadi tradisi sosial tahunan, tetapi juga berperan sebagai salah satu motor utama penggerak ekonomi nasional, yang semakin mengarah pada penguatan sektor pariwisata sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional,” katanya.
Kementerian Pariwisata secara khusus juga melakukan pemantauan jumlah kunjungan wisatawan ke 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan 3 Destinasi Pariwisata Regeneratif (DPR). Realisasi pergerakan penumpang ke 10 DPP periode Lebaran 2026 sebesar 6,66 juta pergerakan, mengalami peningkatan sebesar 13,74 % dibandingkan periode Lebaran 2025 (5,86 juta pergerakan).
Sedangkan 3 DPR juga mengalami peningkatan pergerakan penumpang pada Lebaran 2026 sebesar 6,1 juta pergerakan, meningkat 24,63 persen dibandingkan periode Lebaran 2025 sebesar 4,9 juta pergerakan.
“Peningkatan terbesar terjadi di DPP Raja Ampat sebesar 19,9 persen dan Kepulauan Riau sebesar 125,5 persen untuk DPR,” kata Ni Luh Puspa.
Dari aktivitas tersebut, estimasi total pengeluaran masyarakat ke destinasi pariwisata prioritas dan regeneratif mencapai lebih dari Rp12,27 triliun. Angka ini mencerminkan kontribusi yang signifikan, yaitu sekitar 61,8 persen dari total estimasi pengeluaran nasional di sektor pariwisata.
“Ke depan, momentum ini akan terus dimanfaatkan untuk memperkuat pengembangan destinasi pariwisata, meningkatkan kualitas layanan, serta mendorong pemerataan ekonomi melalui sektor pariwisata di seluruh Indonesia,” kata Wamenpar Ni Luh Puspa.
Menurut Wamenpar Ni Luh Puspa, Kemenpar juga memantau secara intensif isu-isu krisis yang terjadi di ekosistem kepariwisataan Indonesia. Terdapat 111 isu krisis yang terpantau baik melalui kanal media utama maupun media sosial.
Menindaklanjuti hasil pemantauan krisis kepariwisataan selama periode tersebut, Kemenpar secara proaktif meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pengelola destinasi wisata di seluruh Indonesia.
“Misalnya ketika ada isu pungli (pungutan liar), ketika isu itu muncul kami langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga bisa langsung diselesaikan di tempat.
Gubernur Banten bahkan langsung mengeluarkan surat edaran terkait tidak boleh ada pungli selama libur lebaran. Beberapa daerah juga langsung mengeluarkan surat edaran yang sama seperti Banten,” katanya.
Kementerian Pariwisata mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan terutama pemerintah daerah, pengelola destinasi, aparat keamanan, dan mitra lintas sektor yang telah bersinergi dengan baik dalam memastikan penyelenggaraan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan.
“Kami akan terus berkolaborasi agar sektor pariwisata bisa terus tumbuh dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian bangsa dan negara Indonesia. Semoga pariwisata Indonesia bisa terus berdaya saing dan berkelanjutan,” ujarnya. (hms/smr)
