Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menegaskan bahwa penguatan sistem diperlukan untuk mendukung pencapaian Asta Cita Presiden.
Semarak.co – Hal ini ditegaskan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji pada Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran (Koren) II Tahun 2025 di Kantor Pusat Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta, pada Senin (06/10/2025).
“Kekuatan kita adalah data. Semua yang kita laksanakan harus berbasis data, termasuk quick wins seperti stunting, tamasya, GATI, super app, maupun lansia berdaya, semua itu dilaksanakan dengan berbasis data,” ujar Wihaji, dirilis humas usai acara melalui WAGroup Jurnalis Kemendukbangga/BKKBN, Selasa (7/10/2025).
Dia meminta jangan sembarangan hanya menulis angka tanpa dikontrol, karena angka yang dicatat itu berkenaan dengan nasib orang. “Harapannya, database kita menjadi prioritas ke depan yang betul-betul dicatat oleh para kepala perwakilan melalui sesban dan seluruh turunannya di bawah,” ujarnya.
Sebagai bagian dari strategi perencanaan 2026, Kemendukbangga/BKKBN menetapkan sejumlah arah kebijakan utama. Di antaranya adalah penguatan sinergi kebijakan pengendalian penduduk secara komprehensif, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga berbasis siklus hidup.
Selain itu, optimalisasi penggerakan Program Bangga Kencana melalui dukungan partisipasi masyarakat dan mitra strategis, penguatan kebijakan serta strategi penyelenggaraan program, peningkatan dukungan manajemen dan reformasi birokrasi, dan lain-lain.
“Data apa saja yang berkenaan dengan tugas kementerian ini sangat penting. Jangan sampai datanya tidak real di lapangan. Harapannya dari database menjadi big data. Dan big data inilah yang akan kita kerjakan, siapa bekerja apa, di mana, kapan, baru pembiayaannya berapa, dan outcomenya apa,” jelasnya.
Big data, kata Wihaji, tidak akan ada kalau tidak ada database-nya. Dan ini akan sangat memengaruhi kinerja dan kompetensi ke depan. “Poinnya, ketika database bagus, maka akan menjadi big data yang berdampak. Prioritas kita adalah memilih dan memilah mana yang berdampak nyata dan kasat mata,” tambah Wihaji.
Koren II diikuti seluruh Unit Kerja Eselon I dan II serta perwakilan BKKBN dari seluruh provinsi. Proses konsolidasi dan sinkronisasi program serta kegiatan dilakukan berdasarkan prinsip Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), Unified Budgeting, dan Penganggaran Berbasis Kinerja.
Namun seluruh proses tersebut ditekankan agar tidak hanya menjadi proses teknis administratif, melainkan juga terarah dan berdampak dengan basis data sebagai pijakan utama dalam pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. (hms/smr)
