Program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menjadi salah satu program strategis pemerintah. Dipastikan bahwa program ini bukan program top-down melainkan program yang menitikberatkan bottom-up.
Semarak.co – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menjelaskan program Kopdes/ Kel ini dirancang agar masyarakat desa memiliki kepemilikan nyata terhadap ekonomi yang mereka bangun.
“Kalau selama ini masyarakat desa selalu jadi target pasar, sekarang kita balik. Dengan Kopdes, masyarakat bukan jadi objek, tapi pelaku pasar. Dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka,” katanya, pada Rakor Regional Kepala Dinas Kabupaten/Kota dari 10 Provinsi, dirilis humas usai acara pesan elektronik Redaksi semarak.co, Jumat (26/9/2025).
Kesepuluh Provinsi tersebut yaitu Aceh, Bengkulu, Jambi, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Gorontalo, Papua Pegunungan, Papua Selatan. Dalam Rakor ini dilaksanakan dialog interaktif untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi Kopdes/Kel Merah Putih.
Sebagai upaya mempercepat terbentuknya lembaga ekonomi berbasis kerakyatan dan kegotongroyongan, pemerintah hanya membantu dan memfasilitasi kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk BUMN/ BUMD.
Melalui upaya kolaboratif ini diharapkan Kopdes/Kel ini dapat segera beroperasi sehingga segera memberikan manfaat yang langsung dirasakan masyarakat desa. Farida menegaskan bahwa program Kopdes/Kel Merah Putih ini berbeda dengan pola lama yang bersifat top-down.
Begitu terbentuk dan beroperasi secara mandiri, pemerintah akan memberikan keleluasaan bagi para pengurus/pengelola dalam melakukan praktek bisnisnya. Pemerintah hanya sebatas fasilitator dan membantu pengawasan.
Farida juga menggarisbawahi bahwa kehadiran Kopdes/ Kel Merah Putih tidak boleh berhenti hanya sebagai penyalur barang subsidi pemerintah. Ke depan, Kopdes/ Kel Merah Putih harus menjadi sentra produktif dari masing-masing desa, sekaligus menjadi agregator dari hasil produksi masyarakat.
Farida mengajak semua pihak terlibat dalam percepatan operasionalisasi. Kerja kolaboratif diperlukan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/ BUMD dan anggota masyarakat.
“SDM di Kemenkop (Kementerian Koperasi) itu terbatas, jadi saya mohon kerjasama lebih gesit dan adaptasi lebih cepat dengan pergerakan dan dinamika yang ada di lapangan dalam upaya mendukung percepatan operasional Koperasi Desa Merah Putih,” katanya.
Farida dalam waktu dekat ditargetkan sekitar 1.000 unit Kopdes/Kel Merah Putih akan mendapatkan dukungan pencairan pembiayaan awal dari Bank Himbara untuk mendukung tahap operasionalisasi.
“Database sudah kami siapkan, termasuk pencairan Pembiayaan melalui Himbara. Ujung tombak program Kopdes ini ada di Kemenkop, tetapi sejatinya ini adalah kerja gotong royong bersama mitra,” jelasnya.
Farida berharap melalui forum ini dapat dijadikan sebagai ajang konsolidasi strategi dalam rangka mempercepat operasional Kopdes/Kel Merah Putih di wilayah masing-masing. Pemerintah pusat siap mendukung dari sisi kebijakan, fasilitasi, dan penguatan akses pembiayaan bagi Kopdes.
“Mari kita petakan secara detail kebutuhan dan kendala yang ada, lalu kita susun rencana aksi yang nyata, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dengan mitigasi sejak dini akan mempermudah menyelesaikan masalah yang akan muncul di kemudian hari,” katanya.
Wakil Gubernur Provinsi Banten HR Achmad Dimyati menegaskan dukungan penuh Pemprov Banten terhadap program Kopdes. Diakui bahwa koperasi masih akan tetap menjadibsoko guru ekonomi nasional.
Dengan program yang dibangun dengan sistem bottom-up diharapkan tidak akan mengulang kegagalan membangun koperasi di masa lalu seperti Kredit Usaha Tani (KUT). “Kita harap Kopdes ini tidak gagal seperti KUT. Koperasi diharapkan bisa tumbuh dari tingkat desa, kelurahan, hingga memberi multiplier effect besar sekali,” tegasnya.
Saat ini di Banten seluruh desa dan kelurahan sudah terbentuk Kopdes kecuali di wilayah Badui. Namun untuk yang beroperasi baru sekitar 20 persen. Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemprov Banten menyiapkan penghargaan bagi Kopdes/ Kel terbaik dalam menjalankan operasional. (hms/smr)
