Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, reformasi birokrasi yang tengah dijalankan memainkan peran penting dalam hal upaya pemberantasan korupsi.
Semarak.co – Melalui implementasi reformasi birokrasif, upaya membangun ASN profesional, akuntabel, dan berbasis meritokrasi, yang diperkuat rekrutmen pegawai negeri sipil melalui Tes Berbantuan Komputer (CAT) dan kebijakan sistem meritokrasi dapat segera terwujud.
“Bagi Indonesia, memperkuat integritas publik dan memberantas korupsi bukan sekadar pilihan, melainkan pilar fundamental agenda reformasi nasional kita,” ujarnya, pada acara 12th Regional Conference of The Anti-Corruption Initiative for Asia and The Pacific di Jakarta, dirilis humas usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Selasa sore (23/9/2025).
Rini mengatakan, selama dua dekade terakhir, integritas telah menjadi landasan transformasi tata kelola pemerintahan. Hal tersebut penting dilakukan guna meraih dan mempertahankan kepercayaan msayarakat.
Melalui konferensi yang mengusung tema “Integritas sebagai Katalisator Pembangunan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi,” sangat selaras dengan keyakinan Indonesia bahwa integritas merupakan fondasi bagi pembangunan yang bermakna dan kemajuan yang inklusif.
Dijelaskan upaya penguatan intrgritas telah dilakukan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), yang bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja untuk memastikan setiap rupiah dana publik secara efektif melayani masyarakat.
“Kolaborasi regional dan internasional sebagaimana dalam forum ini sangatlah penting. Dengan berbagi pengalaman, menyelaraskan standar, dan membangun jaringan kepercayaan, kita dapat mempercepat upaya kolektif untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,” ucapnya.
Dikatakan Rini bahwa integritas bukan semata-mata tentang mencegah kesalahan. Integritas adalah tentang menumbuhkan harapan, membangun kepercayaan, dan menciptakan peluang bagi Indonesia, bagi kawasan Asia Pasifik, dan bagi dunia.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyatakan, integritas bukan sekedar perihal kejujuran, namun juga bagaimana keselarasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Integritas juga penting dalam kemajuan masyarakat dan membangun kepercayaan publik.
“KPK memiliki peran penting dalam integritas, tidak hanya dari penegakan hukum semata, tapi edukasi pencegahan korupsi. KPK bekerja menanamkan budaya anti korupsi dari dini,” kata Setyo.
Lebih lanjut dikatakan integritas merupakan komitmen berkelanjutan bersama, serta menjadi kompas atau penunjuk arah dalam menjalankan tugas. Diharapkan konferensi internasional ini dapat menjadi titik balik bersama, serta menjadi sarana berbagi pengalaman untuk menghasilkan kebijakan yang baik untuk masa depan.
Head of Anti-Corruption and Integrity in Government Division OECD Nejla Saula mengatakan, teknologi informasi ataupun penggunaan kecerdasan buatan penting dilakukan dalam mendukung penguatan anti korupsi. Banyak negara maju yang minim kasus korupsi telah menggunakan teknologi, seperti pengadaan barang jasa.
“OECD berkomitmen memajukan anti korupsi dan integritas publik. Konferensi ini menjadi contoh OECD ingin melakukan sesuatu kepada para anggota agar bisa bekerjasama dan berbagi pengalaman,” ujar Nejla. (hms/smr)
