Wakil Kepala (Waka) Badan Penyelenggara (BP) Haji Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa jangan pernah main-main dengan pengelolaan Haji. Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan kunci kesuksesan haji ke depan yaitu Tri Sukses Perhajian.
semarak.co-Hal itu disampaikan Waka BP Haji Dahnil saat bersilaturahmi dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah (KBIHU) dan dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) se-Pulau Lombok, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (16/12/202).
“Jangan main-main dengan pengelolaan haji yang itu terkait dengan cita-cita besar umat Islam. Jangan main-main. Langkah awalnya adalah Transparansi, Akuntabilitas itu harus menjadi watak penting perhajian Indonesia,” kutip Dahnil menirukan pesan Presiden Prabowo.
“Tri Sukses perhajian ke depan adalah pertama sukses ritualnya, kedua sukses ekonominya ketiga sukses peradaban dan keadabannya,” demikian Dahnil menambahkan seperti dirilis humas Kementerian Agama (Kemenag) usai acara melalui WAGroup Jurnalis Kemenag, Senin malam (16/12).
Hadir anggota DPD RI Asal NTB Mirah Midadan Fahmid dengan didampingi Kepala Bidang PHU Kanwil kemenag Prov. NTB Lalu Muhammad Amin, Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Wardatul Jannah, Kasi PHU Kemenag Kab/Kota Se Pulau Lombok, Ketua Forium KBIHU NTB, Ketua Asosiasi PPIU NTB, tokoh agama dan masyarakat.
Selama melakukan kegiatan kunjungan di 6 asrama haji, Dahnil telah menemukan permasalahan yang sama dan BP Haji adalah salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam menfasilitasi pengelolaan perhajian di Indonesia dan merupakan Badan setingkat Kementerian.
“Badan penyelenggara haji ini adalah badan setingkat Kementerian yang dipimpin Kepala Badan atau Menteri Urasan Haji bersama Wakil Kepala Badan yang setingkat Wakil Menteri Urusan Haji. Badan Penyelenggara Haji tahun ini belum sepenuhnya menyelenggarakan atau punya otoritas untuk menyelenggarakan Haji,” terangnya.
Penyelenggaraan haji tahun 2025, terang Dahnil, masuk dalam masa transisi dari Kementerian Agama (Kemenag) ke BP Haji. “Mulai 2026 proses penyelenggaran haji ditangani sepenuhnya oleh BP Haji. Haji 2026 itu sepenuhnya sudah menjadi otoritas dan diselenggarakaan BP Haji,” ujarnya.
Saat ini BP Haji baru terdiri dari 4 eselon I dan 3 Deputi setingkat eselon I, yaitu Deputi Haji Dalam Negeri, Deputi Perhajian Luar Negeri, ada Urusan Haji Luar Negeri dan Dalam Negeri dan Deputi Pengawasan Monitoring, Evaluasi Haji dan di BP Haji terdapat 12 eselon II dan 20 lebih eselon III dan lebih 10 eselon IV selebihnya adalah fungsional struktur organisasi sementara di masa transisi.
“Ada Kakanwil Kementerian Agama dan ada Kakanwil Urusan Haji. Di masa transisi ini tentu kami membutuhkan banyak masukan, saran dari para stakeholder perhajian termasuk dalam proses revisi UU yang sedang dan akan berlangsung terkait bentuk dari kelembagaan pengelolaan haji di masa yang akan datang,” pungkasnya. (smr)
