Kemenko PMK Gelar Rakor dengan Pimpinan Daerah se-Sumatera Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2024

Kemenko PMK menyelenggarakan Rakor Regional Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2024 dengan pimpinan daerah seluruh wilayah Sumatera di gedung PMK, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024). Foto: internet

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyelenggarakan acara Rapat Koordinasi (Rakor) Regional Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2024 dengan pimpinan daerah seluruh wilayah Sumatera di gedung PMK, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).

semarak.co-Rakor ini bertujuan untuk menyelaraskan strategi dan langkah konkret dalam mengurangi angka kemiskinan ekstrem di Indonesia. Dalam Rakor ini para pemangku kepentingan dari tingkat pusat hingga daerah bekerja sama merumuskan solusi efektif guna mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem di 2024.

Bacaan Lainnya

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono mengatakan, fokus utama diskusi adalah pada integrasi program sosial, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan dan pelatihan keterampilan.

Ia berharap langkah-langkah ini dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di seluruh Indonesia. Dalam lima bulan ke depan, pemerintah akan memusatkan upaya pengentasan kemiskinan pada masyarakat di pesisir pantai dan sektor pertanian.

“Kita lihat di antaranya wilayah-wilayah pesisir itu ternyata menjadi salah satu hotspot. Kemudian juga ada wilayah-wilayah yang notabene menghasilkan komoditas pertanian, tentunya ini menjadi PR kita bersama,” ungkap Nunung usai memimpin rakor.

Selain itu, pemerintah pusat dan daerah juga melakukan pemetaan terhadap penduduk lanjut usia (lansia) dan disabilitas tidak produktif untuk diberikan bantuan. Pemerintah kabupaten/kota telah menganggarkan dana untuk percepatan ini, dan pemerintah pusat akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

“Salah satu cara yang diupayakan adalah mendorong agar pemerintah daerah setempat menghasilkan komoditas yang tidak hanya berbentuk bahan mentah saja, seperti kopi dan karet, agar dapat menyerap tenaga kerja,” tutupnya. (smr)

Pos terkait