Kementerian PPN/Bappenas bersama Pemerintah Provinsi Bali meluncurkan Bali-Kerthi Development Fund dan Project Management Office untuk mendukung percepatan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali, Sabtu (19/8/2023) di Denpasar Bali.
semarak.co-Bali-Kerthi Development Fund akan berperan sebagai special purpose vehicle untuk menyalurkan dan mengelola sumber dana nonpemerintah yang digunakan khusus untuk pembiayaan pembangunan Bali.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, Bali-Kerthi Development Fund (BDF) dapat menjadi financial hub yang akan melakukan analisis kebutuhan serta dampak investasi sehingga Bali akan memiliki attractiveness sebagai pusat investasi.
Sebagai langkah strategis untuk mendukung peran BDF, Menteri Suharso mengatakan, Kementerian PPN/Bappenas membentuk Project Management Office yang akan bekerja sama dan bersinergi untuk memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan berupa resource gap analysis dan feasibility study.
“Serta analisis untuk dukungan percepatan implementasi Peta Jalan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali yang telah diluncurkan Presiden RI Joko Widodo pada Desember 2021,” ujar Menteri Suharso dirilis humas usai acara melalui WAGroup Bappenas Media, Sabtu malam (19/8/2023).
Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan bahwa BDF ditargetkan mampu menjadi sumber pembiayaan alternatif, mengingat investasi pemerintah pusat dalam pembangunan Bali diperkirakan hanya sekitar 10 persen dari total investasi.
“BDF ini adalah inovasi, tujuannya adalah pembangunan ke depan tidak lagi mengandalkan semata-mata dari APBN dan APBD. Ke depan, kita harus punya skenario baru. Transformasi Ekonomi Kerthi Bali berkontribusi terhadap Transformasi Ekonomi Indonesia untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, menuju Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan,” ujar Wayan Koster.
Menteri Suharso kembali melanjutkan, “Kebijakan untuk memperbaiki iklim investasi serta strategi untuk meningkatkan investasi swasta perlu diupayakan bersama sehingga peran aktif pemerintah provinsi dan seluruh stakeholders dibutuhkan untuk mencari sumber pendanaan inovatif dan kreatif untuk dikelola BDF.”
Bali menjadi contoh daerah pengelola pembiayaan inovatif dan kreatif untuk pembangunan yang membidik peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan publik. BDF mengacu pada suksesnya Kolombia dan Georgia yang telah berhasil menerapkan praktik baik Municipal Development Funds atau lembaga negara perantara keuangan yang dibentuk di tingkat daerah. (smr)
