“Kami akan berupaya maksimal melalui koordinasi dengan Kemenkeu, Bappenas, dan tentunya dukungan Komisi VI DPR untuk mencapai target yang ditetapkan,” ujar Puspayoga, dalam raker dengan Komisi VI DPR yang dipimpin ketua sidang Teguh Juwarno, di gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (14/2).
Contohnya, sebut Puspayoga, dalam RKP 2017 pembangunan pasar tradisional sebanyak 255 unit, namum hanya teralokasi sebanyak 51 unit. Lalu pembukaan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang targetnya di 2017.sebanyak 50.unit hanya teralokasi 2 unit. Selanjutnya, fasilitasi akta notaris dari target RKP2017 sebanyak 5.000 akta namun teralokasi hanya 1.000 akta.
Terkait alokasi angggaran 2017 yang Rp 971,2 miliar.itu dimana didalamnya termasuk.anggaran Dekopin sebesar Rp 17,7 miliar, Menkop menjelaskan, Kemenkop dan UKM akan menfokuskan dana itu untuk kegiatan/program strategis kementrian diantaranya penataan data melalui sertifikasi Nomor Induk Koperasi (NIK), fasilitas.pembuatan akta notaris.bagi usaha mikro, start up capital untuk wirausaha.
Selanjutnya, pendampingan Kredit Usaha Kecil (KUR), revitalisasi pasar tradisional, fasilitasi sertifikasi dan standardisasi produk KUMKM, fasilitas Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan pelatihan kewirausahaan.
Penyerapan 2016, 94,05%.
Terkait penggunaan anggaran 2016, Menkop menjelaskan dari anggaran sebesar Rp 1,065 triliun itu ada.anggaran yang tak daoat direalisir karena self blocking /penghematan sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 47,23 miliar, sehingga anggaran yang dapat direalisasikan sebesar rp 1,018 triliun. “Dari jumlah itu terpakai Rp 957, 6 miliar atau setara 94,05 persen,” kata Menkop.
Dengan serapan anggaran sebesar itu maka sisa anggaran lebih (SAL) Kemenkop dan UKM 2016 sebesar Rp 60, 55 miliar atau 5,95 persen, yang terdiri dari efisiensi pelaksanaan kegiatan, penghematannlangganan daya dan jasa serta alokasi kelebihan anggaran belanja pegawai. (lin)