Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) siap melakukan langkah-langkah asistensi untuk menciptakan perdamaian di Sudan yang sedang dilanda perang saudara, jika pemerintah setempat mengirimkan surat resmi melalui Kementerian Luar Negeri.
Semarak.co – Menyusul kunjungan Duta Besar (Dubes) Sudan untuk Indonesia Yassir Mohamed Ali menemui Menteri HAM Natalius Pigai di gedung Kementerian HAM kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis sore (6/11/2025).
Pertemuan itu membahas bantuan apa saja yang bisa diberikan Indonesia kepada Sudan yang tengah dilanda konflik keji di mana warga tak berdosa pun ikut di bunuh secara massal pula. Kemudian Yassir menceritakan adanya rencana dari penjajah untuk memusnahkan Sudan.
“Dari sisi Kementerian HAM, kalau ada permintaan resmi dari Sudan kepada Kementerian HAM melalui Menteri Luar Negeri, tentu kami bisa melakukan langkah-langkah asistensi,” kata Natalius Pigai di video kegiatan yang diterima redaksi semarak.co, Jumat (7/11/2025).
Kemudian Yassir menambahkan, “Jadi, sangat penting bagi kami untuk meneliti pengetahuan dan kebenaran untuk mengatakan kepada Presiden, dan media, bahwa hak asasi manusia adalah hak asasi manusia, bukan sebuah kendaraan untuk intervensi politik.”
Yassir menyadari Indonesia memiliki hubungan kuat dengan Sudan. Yassir memuji Indonesia mendukung Sudan dari awal lewat bantuan kemanusiaan. “Secara politik, Indonesia mendukung Sudan dalam Komisi Hak Asasi Manusia di Geneva. Kami menanti-nantikan untuk meningkatkan hubungan kami,” terang Yassir.
Ditambahkan Yassir, “Setelah perang selesai, Indonesia akan menjadi seorang partner besar dengan Sudan untuk proyek rekonstruksi. Indonesia akan menjadi partner strategis di Sudan untuk keamanan stok makanan dan bagian lain.”
Kembali Pigai yang menjelaskan bahwa pertemuan itu guna menceritakan situasi yang sedang terjadi di Sudan. Pigai mendapat masukan dari sudut pandang Pemerintah Sudan. “Beliau menyampaikan secara detail tentang situasi tentu dari perspektif pemerintah resmi Sudan,” timpal Menteri HAM Pigai.
“Dan saya sebagai Menteri Hak Asasi Manusia menyampaikan empati, simpati dan menyampaikan turut berduka cita terhadap apa yang dialami dan terjadi situasi di Sudan hari ini,” demkian Menteri HAM Pigai menambahkan seperti dilansir republika.co.id, Kamis 06 Nov 2025 18:23 WIB.
Menteri HAM Pigai menyebut pemerintah RI bisa turut serta membantu Sudan lewat mekanisme yang tersedia. Tapi syaratnya, pemerintah Sudan mesti mengirimkan surat permintaan resmi terlebih dahulu ke pemerintah Indonesia.
“Kalau ada permintaan resmi dari Sudan kepada Kementerian Hak Asasi Manusia melalui Menteri Luar Negeri tentu kami bisa melakukan langkah-langkah asistensi jadi humanitarian assistance termasuk juga kami bisa membantu untuk bagaimana rekonsiliasi dan perdamaian khususnya masyarakat yang sedang konflik disana,” ujar Menteri HAM Pigai yang mantan Komisioner Komnas HAM.
Menteri HAM Pigai juga mengaku hanya mengambil langkah untuk menciptakan perdamaian di Sudan dari aspek HAM saja. “Jadi kami tidak masuk di wilayah politik, wilayah konflik yang besar tapi lebih kepada bagaimana memastikan adanya rekonsiliasi, perdamaian, simpati, empati terhadap masyarakat di Sudan,” tutupnya. (net/rep/smr)
