Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh ikut angkat bicara perihal bantuan sosial (bansos) yang kini menjadi perhatian banyak orang lantaran digadang-gadang dipolitisasi di masa pemilihan umum (Pemilu) 2024 seperti didugaa dilakukan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) berupa pembagian beras.
semarak.co-Bahkan, anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk bansos tahun 2024 ini menjadi anggaran bansos tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, yakni sebanyak Rp496 triliun. Lantaran jika bansos diselenggarakan secara masif pada momen pesta demokrasi ini, Surya Paloh menyatakan tentu akan mengundang kecurigaan banyak pihak.
“Saya mau kalau bisa bansos setiap hari. Ada pemilu, enggak ada pemilu. Jangan karena ada pemilu saja,” sindir Surya Paloh saat menemani calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan kampanye di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (2/2/2024).
“Itu barangkali orang bisa menduga apa maksud sebenarnya. Jadi pikiran-pikiran yang mengundang tanya, mengundang kecurigaan, yang saya rasa itu tidak perlu ada,” demikian Surya Palon menambahkan seperti dilansir onlineindo.tv, 2/02/2024 02:57:00 PM dari artikel asli tvonenews.com.
Pengusaha media mass aini menyarankan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran bansos seharusnya melihat stabilitas negara lebih dahulu. “Pemerintah harusnya melihat ini posisi stabilitas yang dimiliki hari ini. Hasil pemahaman dan kerja keras bersama yang bisa membuat kita itu nyaman, tenang, bekerja kenapa harus dirusak,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran untuk bansos 2024 naik cukup signifikan hingga Rp20 triliun dari 2023. Ini disampaikan dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Bank Indonesia, OJK dan LPS.
“Tahun ini, 2024, bansos di dalam APBN kita nilainya Rp496 triliun. Jadi beda Rp20 triliun ini tentu nanti realisasi dan perkembangannya akan terus kita monitor,” jelas Sri Mulyani di gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).
Sementara diketahui anggaran bansos tahun 2023 Rp476 triliun. Bendahara negara ini juga memastikan bahwa anggaran bansos tahun 2024 ini telah dibahas dan disahkan bersama legislatif. “Dan Rp496 triliun tahun ini di dalam Undang-Undang APBN di bawah pemerintah, dibahas DPR, dan ditetapkan dalam Undang-Undang,” kata dia.
Dilanjutkan Menkeu, “Sehingga kalau pemerintah menggunakan APBN itu adalah uang anggaran pendapatan belanja negara di mana sumbernya disetujui DPR dan penggunaannya disetujui DPR ini untuk menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah.”
Di bagian lain Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid menilai, Presiden Jokowi telah merendahkan jabatan kepresidenan demi anaknya Gibran Rakabuming Raka yang maju sebagai cawapres.
Kegiatan Jokowi yang akhir-akhir ini kerap turun ke daerah terutama di Jawa Tengah membagikan Bansos kepada rakyat dinilai Usman merupakan bentuk penyalahgunaan sumber daya negara.
“Harusnya sadar diri, pembagian bansos adalah urusan Kementerian Sosial bukan Presiden. Dia merendahkan jabatan kepresiden untuk kepentingan Gibran,” kata Usman, Kamis (1/2/2024) dilansir onlineindo.tv, 2/02/2024 05:14:00 PM dari artikel asli tvonenews.com.
Bansos berasal dari uang rakyat dan ditujukan untuk rakyat sehingga bukan milik partai politik (parpol) atau perorangan. Saat ini cukup banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memantau jalannya pemilu seperti Perludem.
Lembaga ini menunjukkan ada temuan awal kecurangan pemilu sehingga berinisiatif untuk menjaga pemilu dan menjaga suara rakyat menjelang Pilpres 2024. Sebelumnya, Jokowi menyatakan, menteri hingga presiden bisa memihak dan berkampanye sesuai UU Pemilu.
Akhir-akhir ini menjelang pemilu, Jokowi sering berkegiatan di wilayah DI Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dia berkunjung ke Jawa Tengah pada 22-23 Januari 2024 atau sepekan setelah Ganjar Pranowo berkeliling ke wilayah.
Melansir laman resmi Sekretariat Kabinet setkab.go.id, Jokowi didampingi Iriana Joko Widodo berkunjung ke Lapangan Sepak Bola Klumpit Tingkir, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, Senin (22/1/2024) untuk memastikan penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) telah diterima.
Jokowi juga meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Salatiga, Jawa Tengah untuk mengecek kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selanjutnya, berkunjung ke Yogyakarta, Sabtu (27/1/2024) hingga Minggu (28/1/2024) dan sempat bermain sepak bola bersama anak-anak.
Di sana, dia bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Mereka naik sepeda dan sarapan bersama. Sehari kemudian, Jokowi berkunjung ke Magelang, Jateng, dalam rangka peresmian di Akademi Militer (Akmil), didampingi Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.
Di bagian lain lagi diberitakan viva.co.id, pasangan calon (paslon) Prabowo dikabarkan mendapat dukungan dari Presiden Jokowi. Dukungan itu terlihat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, salah satunya pemberian bansos.
Jokowi diketahui telah membagikan bansos secara besar-besaran, terutama di daerah-daerah yang jadi basis PDIP di Jawa Tengah (Jateng). Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah narasumber, kanal youtube Tempo x Siap Viva mengungkapkan Jokowi telah memerintahkan Menkeu Sri Mulyani mencari anggaran untuk bansos.
Sri Mulyani pun akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk memperpanjang bantuan pangan hingga Juni 2024. Kebijakan ini dinilai sebagai upaya Jokowi untuk menggenjot elektabilitas Prabowo-Gibran. Kemudian pemerintah juga dikabarkan akan meluncurkan program Kartu Prakerja kembali.
Program ini juga dinilai sebagai upaya Jokowi untuk menggaet suara pemilih milenial. Bansos dan Kartu Prakerja merupakan dua instrumen yang diduga digunakan Jokowi untuk memenangkan Pilpres 2024. Namun, efektivitas kedua instrumen tersebut masih belum bisa dipastikan.
Diberitakan lagi tak kalah heboh Presiden Jokowi akan membagikan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bansos yang merupakan program dari BLT Mitigasi Risiko Pangan ini pembayarannya akan dirapel untuk periode Januari hingga Maret 2024.
Melansir laman Indonesia.go.id, sepanjang 2024 hanya ada empat jenis bansos yang akan diberikan pemerintah. Program Keluarga Harapan (PKH), Bansos Beras 10 Kilogram, Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), dan Program Indonesia Pintar (PIP). Namun, tidak ada program BLT Mitigasi Risiko Pangan.
BLT tersebut merupakan program bansos terbaru yang digelontorkan pemerintah Indonesia. Lantas, dari mana sumber dana untuk bansos yang pembayarannya akan dirapel menjadi Rp600 ribu itu? Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan butuh anggaran Rp11,25 triliun untuk merealisasikan program BLT Mitigasi Risiko Pangan untuk 18,8 juta keluarga.
Sebagai informasi, bantuan ini diberikan mulai Januari hingga Maret 2024. Namun, karena penyaluran bulan Januari terlambat, maka BLT Januari pencairannya akan digabung dengan Februari 2024.
“Karena ini (Januari) sudah hampir selesai, tapi dari Kemensos untuk pengurusan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), penggunaan dana, dan appointment terhadap PT Pos,” kata Sri Mulyani di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (29/1/2024 dilansir onlineindo.tv, 2/02/2024 02:32:00 PM dari artikel asli tempo.co.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu buka suara terkait sumber dana yang dipakai untuk bansos ini. Febrio mengatakan anggaran bantuan langsung tunai ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Sebagian besar kan sudah ada di APBN, tapi memang ada beberapa perubahan-perubahan yang mungkin sifatnya merespons kondisi di masyarakat dan global,” kata dia di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Senin, 29 Januari 2024.
Febrio juga menuturkan, pihaknya akan mencarikan anggaran untuk BLT Mitigasi Risiko Pangan tersebut. Jadi, ujar dia, APBN itu fleksibel. “Dan kita selalu antisipasi kebutuhan-kebutuhan. Kami selalu menggunakan istilah shock absorber untuk APBN. Jadi APBN selalu siap jika ada kebutuhan di masyarakat karena gejolak di pasar global,” ungkapnya.
APBN Untuk Bansos Tembus Rp496 Triliun
Menkeu Sri Mulyani menjelaskan bansos adalah instrumen yang ada di dalam APBN. Adapun APBN merupakan undang-undang yang dibahas DPR dari berbagai partai politik. Sesudah menjadi undang-undang, bansos menjadi instrumen negara.
“Jadi ya semua partai politik yang membahas (APBN) melalui hak budget-nya bersama pemerintah, silakan menjelaskan mengenai APBN itu sebagai instrumen,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK Kuartal I Tahun 2024 yang dipantau secara virtual Selasa (30/1/2024).
Eks Managing Director di World Bank itu juga menuturkan, anggaran bansos pada 2023 adalah Rp 476 triliun. Anggaran ini untuk PKH yang menyasar 9,9 juta kelompok penerima, kartu sembako untuk 18,7 juta kelompok penerima, BLT El Nino, subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi kredit usaha rakyat (KUR), hingga bantuan pangan.
Pada 2024, anggaran bansos lantas naik sebesar 20% atau jadi Rp496 triliun. Jika dibanding 5 tahun terakhir, bansos yang digelontorkan pada 2024 termasuk salah satu yang terbesar. Pada saat terjadi Covid-19, misalnya, bansos yang disalurkan pada 2020 sebesar Rp498 triliun.
Kemudian pada 2021 sebesar Rp 468,2 triliun dan 2022 sebesar Rp460 triliun. Seperti diketahui, Februari adalah bulan Pemilu 2024. Sehingga dugaan politisasi bansos untuk meraup suara pun kian merebak di tengah naiknya anggaran bansos untuk 2024.
Apalagi, BLT Mitigasi Risiko Pangan disalurkan lewat PT Pos Indonesia tidak ditransfer seperti BLT sebelumnya. Seorang sumber Tempo di lingkungan Kemenkeu menduga ada politisasi BLT Mitigasi Risiko Pangan. Sumber itu menduga bantuan itu akan digunakan untuk memenangkan salah satu paslon di Pilpres 2024. (net/onl/viv/smr)
sumber: share link di WAGroup SOBAT ANIES KOLABORASI (postJumat2/2/2024/repelita)
