Salah seorang pimpinan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), Osama Hamdan, memeringatkan kembalinya isu pengusiran paksa warga Palestina ke permukaan melalui jalur-jalur baru, terutama wacana mengenai pengakuan Israel terhadap apa yang disebut sebagai “Somaliland”.
Semarak.co – Osama Hamdan, salah seorang pimpinan Hamas tersebut menilai langkah tersebut sebagai bagian dari proyek Israel yang lebih luas untuk mengosongkan wilayah Palestina dari penduduknya, baik di Jalur Gaza maupun Tepi Barat.
Dalam pernyataannya pada program Al-Masa’iya di Al Jazeera Mubasher, dilansir arrahmah.id pada 31/12/2025, Hamdan menyebut, klaim Israel terkait statistik kependudukan atau jajak pendapat mengenai keinginan warga Gaza untuk meninggalkan wilayah tidak mencerminkan kenyataan di lapangan.
Ia menegaskan bahwa “tidak ada satu pun warga Palestina yang ingin meninggalkan tanahnya”, dan bahwa agresi, pengepungan, serta kehancuran tidak pernah membuat rakyat Palestina melepaskan tanah air mereka.
Lebih lanjut Hamdan menjelaskan, puluhan ribu warga Palestina segera mendaftarkan diri untuk kembali ke wilayah Jalur Gaza begitu pendaftaran dibuka dimulai, meskipun skala kehancuran dan penderitaan sangat besar.
Hal itu, menurutnya, menjadi bukti nyata kuatnya keterikatan rakyat Palestina pada tanah-tanah mereka. Ia juga menyebut bahwa isu Somaliland muncul dalam konteks upaya Israel mencari pijakan di kawasan Tanduk Afrika.
Dan menciptakan krisis regional, seiring pencarian lokasi alternatif untuk memaksakan skema pengusiran paksa. Hamas telah melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak Arab, Islam dan Afrika untuk menyampaikan sikap nasional Palestina yang menolak segala bentuk pemindahan paksa.
Hamdan memeringatkan agar tidak terjerumus dalam apa yang ia sebut sebagai “kejahatan baru” terhadap rakyat Palestina, seraya menegaskan bahwa keteguhan dan ketahanan rakyat Palestina akan menggagalkan rencana tersebut sebagaimana proyek-proyek sebelumnya telah gagal.
Terkait isu lain, Hamdan menegaskan, pemberitaan media soal adanya tenggat waktu diberikan AS dan Israel pada Hamas untuk melucuti senjatanya tidak memiliki dasar resmi. Ia mengatakan, kini Hamas tidak menerima permintaan atau pemberitahuan apa pun terkait hal itu, baik dari para mediator maupun dari pihak resmi mana pun.
Pernyataan itu disampaikan sebagai tanggapan atas laporan media yang menyebut Presiden AS Donald Trump dan PM Israel Benjamin Netanyahu memberi tenggat dua bulan kepada Hamas untuk menyerahkan senjatanya, yang disebut akan berakhir pada awal Maret mendatang.
Hamdan menilai wacana pelucutan senjata sebagai “lompatan di udara” dan upaya AS untuk mengalihkan perhatian demi kepentingan Israel dari inti persoalan, yakni kegagalan Israel melaksanakan komitmen tahap pertama dari kesepakatan yang diumumkan.
Ia menekankan bahwa Israel hingga kini belum memenuhi kewajiban dasarnya, terutama terkait masuknya bantuan kemanusiaan, pembukaan perlintasan, serta izin operasional bagi lembaga-lembaga kemanusiaan yang ada.
Mengenai pengelolaan Jalur Gaza, Hamdan mengungkapkan, faksi-faksi Palestina telah mencapai kesepakatan untuk membentuk sebuah komite pengelola Gaza berdasarkan usulan Mesir yang telah disetujui dalam KTT Arab-Islam. Sejumlah nama telah dipilih dari sekitar 40 kandidat.
Ia menjelaskan, kesepakatan internal Palestina telah tercapai, namun pelaksanaannya masih tertunda akibat apa yang ia sebut sebagai “keras kepala Israel” serta ketidakmampuan pemerintahan AS untuk memaksa Israel menerima langkah itu. Menurutnya, saat ini tanggung jawab berada di pihak lain.
Di akhir pernyataannya, Hamdan membantah adanya kekosongan kepemimpinan di tubuh Hamas setelah gugurnya Yahya Sinwar. Ia mengatakan bahwa Hamas saat ini dikelola oleh sebuah dewan kepemimpinan yang terdiri dari lima tokoh utama.
Kelima tokoh utama dewan kepemimpinan Gerakan Perlawanan Islam Hamas tersebut dikomandani oleh Ketua Dewan Syura Muhammad Darwish, dengan anggota Khalil al-Hayya, Khaled Meshaal, Zaher Jabareen, dan Nizar Awadallah.
Hamdan menegaskan, dewan tersebut telah memimpin Hamas selama satu tahun penuh masa perang hingga agresi dihentikan tanpa mengalami gangguan. Ia juga menyatakan, Hamas tengah bersiap, sesuai aturan internalnya, untuk memilih kepemimpinan baru yang akan diumumkan pada waktu yang tepat. (net/aid/alz/kim/smr)arrahmah.id
