Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat konektivitas dan membuka aksesibilitas wilayah di Daerah Otonom Baru (DOB) Papua melalui pembangunan jaringan jalan dan jembatan pada Tahun Anggaran (TA) 2026.
Semarak.co – Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pembangunan jalan dan jembatan untuk mempercepat konektivitas antarkawasan, mendukung mobilitas masyarakat, serta membuka akses menuju pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan di DOB Papua.
“Pembangunan jalan dan jembatan, merupakan fondasi pemerataan pembangunan di Papua. Konektivitas yang baik akan memperlancar distribusi logistik, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar,” kata Menteri Dody, dirilis humas PU usai acara melalui WAGroup Jurnalis PU608, Rabu (3/6/2026).
Pada TA 2026, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Bina Marga mengalokasikan anggaran sebesar Rp337,83 miliar untuk mendukung pembangunan jaringan jalan dan jembatan di wilayah DOB Papua. Hingga 18 Mei 2026, realisasi keuangan mencapai Rp56,03 miliar atau 16,58% dengan progres fisik sebesar 20,56%.
Dukungan pembangunan jaringan jalan dan jembatan dikerjakan melalui rekonstruksi Jalan Simpang Kuprik–Kampung SP 9–SP 3 Salor (Segmen 3) sepanjang 5 km dan Segmen 4 sepanjang 6,8 km di Papua Selatan. Kedua ruas tersebut akses strategis mendukung konektivitas kawasan pemerintahan dan sentra ekonomi baru selatan Papua.
Kementerian PU juga membangun Jalan Kali Bumi–Bandara Karadiri sepanjang 1,27 km dengan progres fisik 29,48% serta Jalan Waroki–Kali Bumi (Bandara Baru) sepanjang 4,13 km di Papua Tengah.
Untuk meningkatkan kapasitas jaringan jalan eksisting, dilakukan pula pekerjaan pelebaran Jalan Batas Kota Nabire–Wanggar sepanjang 7,25 km dengan progres 39,64%. Ruas ini merupakan koridor penting yang mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang di kawasan Nabire.
Kementerian PU juga membangun Jembatan Kali Bumi Bawah sepanjang 100 meter. Jembatan ini diharapkan dapat meningkatkan keandalan jaringan transportasi sekaligus menjamin kelancaran konektivitas antarwilayah, terutama pada daerah yang selama ini terkendala kondisi geografis.
Secara keseluruhan, anggaran pembangunan DOB Papua TA 2026 yang dikelola Kementerian PU mencapai Rp1,17 triliun. Selain sektor konektivitas melalui Ditjen Bina Marga, dukungan pembangunan juga dilakukan melalui Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Sumber Daya Air untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dasar.
Melalui dukungan pembangunan jalan dan jembatan, diharapkan konektivitas wilayah di DOB Papua akan semakin meningkat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka peluang investasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara merata.
Kementerian PU Percepat Pelaksanaan Program Prioritas Presiden
Kementerian PU mencatat kemajuan signifikan berbagai program prioritas Presiden Tahun Anggaran 2026. Hingga akhir Mei 2026, pembangunan Sekolah Rakyat, revitalisasi madrasah, penanganan jalan dan irigasi daerah, serta berbagai program infrastruktur strategis lainnya terus menunjukkan progres positif.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan percepatan program prioritas presiden menjadi fokus utama Kementerian PU pada 2026, dengan tetap memastikan setiap pelaksanaan program berjalan tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran sesuai kontrak, dan tertib dalam pertanggungjawabannya.
“Percepatan program prioritas ini terus kami kawal lebih ketat dari sisi kesiapan pelaksanaan, hambatan lapangan dan ketepatan jadwal, khususnya untuk akses jalan, pengendalian banjir, sekolah rakyat, dan jaringan irigasi,” kata Dody saat Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Pada program Sekolah Rakyat, Kementerian PU mencatat progres fisik pembangunan 93 unit sekolah telah mencapai 67,50% dengan progres keuangan sebesar 44,33%. Sementara program revitalisasi 856 madrasah telah mencapai progres fisik 41,88% dan progres keuangan 33,22%.
Untuk mendukung konektivitas dan produktivitas daerah, program penanganan jalan daerah yang terdiri dari pembangunan dan peningkatan 408,57 km jalan dan pembangunan 375,88 m jembatan telah mencapai progres fisik 75,10% dan progres keuangan 59,49%.
Adapun program penanganan irigasi daerah dengan target 19.760 ha jaringan irigasi yang diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional menunjukkan capaian progres fisik 82,73% dan progres keuangan 38,36%.
Kementerian PU juga terus mendorong pelaksanaan program pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Wanam di Papua Selatan yang hingga akhir Mei 2026 mencatat progres fisik 12,67% dan progres keuangan 2,63%.
Pembangunan ini mencakup pembukaan akses 138,5 km jalan, pengendalian banjir 7.503 hektare, dan pembangunan 4.870 hektare.
Selain itu, dalam mendukung pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat, Kementerian PU mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,48 triliun untuk Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang dilaksanakan di 15.364 lokasi.
Program ini mencakup P3-TGAI, pembangunan jembatan gantung, PISEW, Pamsimas, Sanimas, Sanitasi LPK, dan TPS3R yang tersebar di berbagai daerah.
Di bidang penanganan pascabencana, Kementerian PU juga melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Sumatera. Hingga akhir Mei 2026, seluruh jalan dan jembatan nasional yang terdampak bencana telah kembali fungsional, disertai penanganan pada sektor sumber daya air, sanitasi, air bersih, perumahan, dan fasilitas umum.
Dalam mendukung pelaksanaan berbagai program tersebut, tercatat realisasi anggaran Kementerian PU hingga 31 Mei 2026 telah mencapai Rp33,49 triliun atau 31,39% dari pagu anggaran Rp106,71 triliun, dengan progres fisik sebesar 35,71%. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan periode bulan yang sama pada tahun 2024 dan 2025.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengapresiasi kinerja Kementerian PU dalam pelaksanaan program tahun 2026 dan mendorong percepatan berbagai program strategis agar target pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.
“Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian PU untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan strategis, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program prioritas Presiden, serta meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026,” ujar Lasarus. (hms/smr)
