Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menentang keras masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia. Menurut Said, kedatangan TKA ini menjadi sorotan para buruh di tengah situasi Perlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, khususnya tenaga kerja asing (TKA) dari China.
semarak.co-Jika pemerintah membiarkan TKA masuk dalam situasi sekarang, lanjut Said, justru akan memperparah kasus Covid-19 di Indonesia. Bahkan saat ini, dia melaporkan bahwa TKA asal Jepang memiliki kasus positif terbanyak.
“Pemerintah harus tegas dalam melarang TKA masuk dengan alasan apapun. Orang sudah banyak juga negara yang menutup akses masuk dari Indonesia kok,” ujar Said dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis(15/7/2021) seperti dilansir
Dari 10 TKA asal Jepang, rinci Said, 3-4 orang diantaranya positif Covid-19, sehingga otoritas Jepang menarik pulang warga negaranya. “Ini baru perusahaan Jepang, bagaimana dengan perusahaan lain yang penerapan protokol kesehatannya lemah?” cetus Said.
Masih banyak TKA di Indonesia yang tersebar bekerja mulai dari Morowali, Banjarmasin, hingga Papua. Tentunya, dengan situasi sekarang, dia menegaskan supaya pemerintah tidak boleh lepas tangan mengawasi TKA. “Kami meminta pemerintah untuk benar-benar memperhatikan situasi tenaga kerja asing,” tandasnya.
Kedatangan TKA China ke Bantaeng Sulawesi Selatan pada Sabtu malam (3/7/2021) mengundang kritik dari masyarakat. Soalnya, mereka datang di tengah kebijakan PPKM Darurat akibat lonjakan kasus covid-19 di dalam negeri.
Perusahaan yang mempekerjakan 20 TKA China tersebut, yaitu PT Huadi Nickel Alloy beralasan kedatangan mereka untuk mempercepat pembangunan pabrik smelter yang akan beroperasi pada November 2021 nanti.
Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Alexander K Ginting menyebut 20 TKA asal China itu merupakan pekerja sektor esensial industri. Pertimbangan lainnya adalah faktor keuangan, diplomasi, serta keadaan darurat.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy mengatakan, setiap investasi dari perusahaan asal China atau negara lain pasti ada perjanjian bisnis. Salah satu poinnya memuat soal tenaga kerja.
Beberapa investor asing kerap membawa tenaga kerja dari negara mereka untuk bekerja di Indonesia. Namun, apapun alasannya, pemerintah seharusnya mampu mengambil langkah tegas di tengah penanganan pandemi covid-19.
“Betul bahwa ini perjanjian lama, jauh dari sebelum kenaikan kasus covid-19 dan penerapan PPKM darurat. Tetapi, saya kira pemerintah perlu ada pertimbangan tutup pintu dulu,” ungkap Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/7/2021).
Yusuf menilai pemerintah sebenarnya bisa melakukan negosiasi ulang dengan investor. “Toh, situasinya sekarang tak main-main dan butuh penanganan serius untuk menekan angka penularan covid-19,” paparnya.
“Pemerintah bisa memberikan argumen bahwa daerah yang ingin dimasuki ini kasusnya sedang naik. Kalau pun kasus tidak naik, pemerintah tetap harus berikan contoh tegas ke masyarakat dalam menanggulangi covid-19. Ironisnya, 20 TKA China masuk ketika jumlah pengangguran di Indonesia meningkat,” sindirnya.
Sederhananya, terang dia, masyarakat kesulitan mencari pekerjaan. Sedangkan pekerja asing diberikan karpet merah. “Banyak investasi masuk seharusnya bisa diberikan kepada tenaga kerja di dalam negeri karena beberapa pekerjaan pasti bisa dikerjakan oleh tenaga kerja lokal,” jelas Yusuf.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran tembus 8,75 juta orang pada Februari 2021. Jumlahnya tumbuh 1,82 juta dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni 6,93 juta orang. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pun tercatat turun dari 69,21% pada Februari 2020 jadi 68,08% di Februari 2021.
Jumlah masyarakat yang bekerja formal hanya 40,38% dari total angkatan kerja. Sementara, porsi pekerja informal mencapai 59,62%. Dari segi jam kerja, 84,14 juta orang merupakan pekerja penuh atau bekerja minimal 35 jam per minggu. Lalu, 46,92 juta orang bekerja hanya dalam waktu 1-34 jam.
Sementara, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah TKA sebanyak 92.058 orang per Mei 2021. Memang, menurut datanya, jumlah tersebut sedikit turun dari posisi 2020 yang sebanyak 93.374 TKA. Pun demikian, Yusuf sadar terdapat beberapa pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh pekerja asing.
Hal ini karena kemampuan sejumlah tenaga kerja lokal tak sebaik TKA. Namun, bukan berarti pemerintah bisa dengan mudahnya memasukkan TKA ke dalam negeri di tengah penerapan PPKM darurat dan jumlah pengangguran di Indonesia yang meningkat pesat.
“Jadi menurut pendapat saya,, perusahaan seharusnya memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia (SDM) lokal untuk meningkatkan keterampilan mereka,” tutur Yusuf lagi.
Dengan begitu, kata dia, Indonesia tak melulu bergantung dengan TKA dan punya posisi kuat dalam menetapkan komposisi karyawan asing. “Kalau ada pelatihan, karyawan dilatih nanti posisi Indonesia lebih kuat jadi bisa rekrut pekerja Indonesia lebih banyak,” kata Yusuf.
Direktur International Studies Celios Muhammad Zulfikar Rakhmat mengatakan masuknya 20 TKA China di tengah penerapan PPKM darurat menggambarkan pemerintah lebih mementingkan sektor ekonomi ketimbang kesehatan. Hal ini juga menunjukkan Indonesia sangat bergantung dengan TKA.
Jika ditimbang-timbang, tentu lebih banyak ruginya ketimbang untungnya bagi Indonesia. Menurutnya, tidak wajar memasukkan banyak TKA ke Indonesia ketika banyak warga lokal yang membutuhkan pekerjaan di negeri sendiri.
Apalagi, ia berpendapat banyak masyarakat Indonesia yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk bekerja di industri. Ia juga khawatir seruan antiChina kembali mengemuka karena TKA dari negara tersebut kembali datang di tengah lonjakan kasus covid-19. Hal ini akan menjadi perhatian masyarakat jika tak ada langkah tegas dari pemerintah.
“Sentimen antiChina tinggi, lalu karena pemerintah mengizinkan TKA China masuk, maka akan memperkeruh situasi. Padahal, kelebihan dari keberadaan TKA cuma satu. TKA bisa mengajar kemampuan yang tak dimiliki oleh tenaga kerja local,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Zulfikar mengingatkan pemerintah untuk melakukan negosiasi ulang atas keberadaan TKA atau perjanjian terkait tenaga kerja. Kalau pun memang harus ada TKA, jumlah dan jenis pekerjaannya harus selektif. “Benar-benar yang tenaga kerja lokalnya tidak ada dan memasukkan TKA tidak di waktu seperti ini,” pungkas Zulfikar.
Seperti diberitakan, sebanyak 20 TKA dari China tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu malam (3/7/2021). Puluhan TKA China itu masuk Indonesia di tengah pandemi yang kini melanda negeri.
Stakeholder Relation Manager Iwan Risdianto membenarkan kedatangan sekitar 20 TKA asal China tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin saat dikonfirmasi. “Iya bener mas mereka kerja kontrak dengan PT. Smelter,” kata Iwan kepada CNNIndonesia.com, Minggu (4/7/2021).
Berdasarkan data yang dihimpun, puluhan orang TKA ini selanjutnya akan melakukan perjalanan ke Kabupaten Bantaeng dengan mengendarai bus yang telah disediakan oleh perusahaan smelter. Sebelumnya, mereka telah menjalani pemeriksaan swab PCR dan karantina di Jakarta, sehingga puluhan TKA itu bisa dapat melanjutkan perjalanan ke Bantaeng.
Terpisah, pihak imigrasi Sulsel tidak mengetahui perihal kedatangan TKA asal China ini. Kepala Divisi Keimigrasian Wilayah Sulsel, Dodi Karnida menduga mereka tiba dengan menggunakan jalur penerbangan domestik. “Saya belum dapat kabar. Karena di Bandara Sultan Hasanuddin saat ini tidak dibuka Internasional,” kata Dodi.
Kendati demikian, Dodi meyakini bahwa ke 20 TKA asal China ini telah menjalani karantina di Jakarta, sesuai dengan peraturan presiden untuk diperkerjakan di proyek-proyek strategis nasional.
Mengutip terkini.id 12 Juli 2021 pukul 16.31 di babe Jakarta – Saiful Anam, Pengamat Politik dan Hukum Unas, menaruh curiga terhadap pihak Istana alias Pemerintah terkait vaksin Sinovac dan kaitannya dengan TKA.
Oleh karena itu, menurut Saiful, Rezim Joko Widodo-Ma’ruf Amin harus membuka kepada publik perihal sosok ahli di belakang penggunaan vaksin Sinovac yang berujung kritik media asing.
Media asing yang ia maksud disebut tidak percaya terhadap vaksin buatan China itu karena penyebaran Covid-19 di Indonesia nyatanya semakin masif, bahkan membuat orang yang sudah divaksin juga masih terpapar.
“Saya kira Istana Negara harus membuka kepada publik siapa ahli di belakang vaksin Sinovac. Jangan-jangan ada permainan mafia vaksin di belakang ahli yang merekomendasikan vaksin Sinovac di Indonesia,” ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, dikutip terkini.id pada Senin, 12 Juli 2021.
Saiful merasa curiga adanya jaringan Istana yang terlibat dalam mendorong penggunaan vaksin Sinovac di Indonesia yang katanya nyata tidak digunakan negara lain karena dianggap tidak efektif. “Tentu kalau hal tersebut betul, saya kira KPK wajib untuk melakukan penyelidikan dalam pengadaan vaksin Sinovac di Indonesia,” ucapnya.
Lebih lanjut, Saiful mempertanyakan adanya dugaan keterkaitan pihak Istana dan China sebagai provider Sinovac dengan mudahnya Tenaga Kerja Asing (TKA) asal negeri tersebut masuk ke Indonesia.
“Jangan-jangan ada barter di belakang ini semua, yakni misalnya Indonesia harus memakai vaksin Sinovac, tapi proyek sampai TKA dapat dengan mudah beroperasi dan keluar masuk ke Indonesia. Kalau benar yang demikian, maka tentu sangat membahayakan bagi Indonesia,” tandasnya. (net/cnn/kin/smr)
sumber: terkini.id 12 Juli 2021 pukul 16.31 di babe WAGroup FSU (Forum Sandi Uno)/cnnindonesia.com di WAGroup ALIPh
