Pejabat Israel dan Lebanon menandatangani kesepakatan kerangka kerja untuk akhiri perang. Mereka menyepakati kesepakatan sebagai bagian dari kerangka kerja trilateral dengan Amerika Serikat (AS) di Washington pada hari Jumat (26/6/2026).
Semarak.co – Kesepakatan ini setelah lima putaran pembicaraan yang diselenggarakan pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebutnya sebagai “awal dari permulaan” dalam pernyataannya kepada wartawan beberapa saat sebelum penandatanganan.
Seperti dilansir SindoNews.com pada hari Sabtu 27/6/2026, ia kemudian mengungkapkan dalam pernyataan tertulis bahwa AS akan berkomitmen memberikan 100 juta dolar AS dalam “bantuan kemanusiaan yang berkoordinasi dengan PBB” untuk komunitas yang terkena dampak.
Meskipun ia tidak merinci apakah itu hanya untuk Lebanon atau juga untuk kota-kota perbatasan Israel utara. Angkatan Bersenjata Lebanon, kata Rubio, akan “diganti biayanya” oleh pemerintahan Trump sebesar 30 juta dolar AS.
“Kesepakatan ini menetapkan proses yang jelas dan terstruktur untuk memulihkan kedaulatan Lebanon, melucuti senjata Hizbullah dan membongkar infrastruktur terorisnya, dan memungkinkan Israel untuk kembali ke perbatasannya setelah ancaman terhadap warganya dihilangkan,” kata Rubio.
Ia juga membentuk Kelompok Koordinasi Militer untuk Lebanon yang akan difasilitasi oleh Washington, tambahnya. “Bagi Lebanon, Kerangka Kerja ini memberikan jalan keluar yang nyata dari krisis yang berkepanjangan,” katanya.
“Bagi Israel, ini menciptakan jalan yang dapat diverifikasi untuk menghilangkan ancaman yang terus-menerus di perbatasan utaranya,” lanjutnya. Melalui unggahan media sosial X, Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam mengatakan kerangka kerja tersebut merupakan langkah menuju “pemulihan kedaulatan negara”.
Tetapi meremehkan kewajiban baru apa pun pada negaranya selain perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701, dan kesepakatan gencatan senjata 2024. “Hanya pasukan yang sah yang berwenang untuk membawa senjata di Lebanon,” katanya.
Hizbullah Tak Dilibatkan
Kepada wartawan pada acara penandatanganan, yang menyusul tiga hari berturut-turut pembicaraan, Rubio merujuk pada aktor kunci yang tidak terwakili dalam diskusi tersebut. Ia mengatakan warga Israel “telah berulang kali menjadi sasaran serangan teroris yang dilancarkan dari wilayah Lebanon.
Tetapi bukan oleh rakyat Lebanon, bukan oleh pemerintah Lebanon, tetapi oleh aktor luar yang berupaya menggunakan wilayah tersebut,” ujarnya kepada sejumlah media, baik media Arab, Israel dan sejumlah media Eropa.
Hizbullah menolak melakukan diskusi langsung dengan Israel, tetapi tampaknya telah melakukan komunikasi melalui jalur belakang dengan pemerintahan Trump. Kelompok ini tetap menjadi organisasi militer paling kuat di negara itu, dan jauh melampaui kemampuan pasukan Lebanon.
Duta Besar Lebanon untuk Washington, Nada Hamadeh Moawad, menggambarkan pertemuan tersebut sebagai “panjang dan sulit”. “Hari ini adalah langkah pertama di jalan menuju pemulihan kedaulatan dan integritas wilayah Lebanon,” katanya kepada wartawan, Jumat (26/6/2026).
Hal itu untuk mengamankan penghentian permusuhan secara permanen dan final, memungkinkan rakyat kami untuk kembali ke tanah mereka, dan memungkinkan semua warga Lebanon untuk hidup dalam perdamaian, keamanan, dan kemakmuran,” katanya.
Rekannya dari Israel, Yechiel Leiter, mengatakan Moawad berjuang untuk negaranya “seperti singa betina” selama diskusi tersebut. “Iran sudah keluar, Hizbullah sudah keluar dan jalan menuju perdamaian antara Israel (dan) Lebanon sudah terbuka,” ucapnya. (net/snc/x/kim/smr)
