Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo menyampaikan bahwa sesuai arahan Menteri PANRB, akan senantiasa mendukung keterpaduan layanan dalam ekosistem pemerintah digital.
Semarak.co – Menurutnya, pemerintah digital merupakan kerangka transformasi pemerintahan yang memanfaatkan data dan teknologi digital untuk peningkatan kualitas layanan pemerintah guna pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan nasional.
“Transformasi digital pemerintah tidak hanya berfokus pada digitalisasi layanan, tetapi juga pada pembangunan sistem yang mampu menjaga keamanan data dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” katanya, dirilis humas PANRB usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Jumat malam (3/7/2026).
Disampaikan, kementerian PANRB turut terlibat pembentukkan Gugus Tugas (Task Force) lintas instansi, sebagai langkah memastikan seluruh rencana aksi berjalan taktis dan implementatif. Adapun gugus tugas yang dibentuk adalah Gugus Tugas Penyiapan KSWP, kemudian Gugus Tugas E-Learning Substansi Perpajakan yang akan terintegrasi modul bersama LAN.
Selanjutnya Gugus Tugas Kepatuhan ASN, TNI, dan Polri yang terintegrasi layanan administrasi kepegawaian dengan Coretax), lalu Gugus Tugas Penguatan Coretax yang didukung dengan kebijakan arsitektur Pemerintah Digital), dan terkahir Gugus Tugas Dukungan Administratif.
Langkah pembentukan gugus tugas diambil agar kerangka berpikir antarinstansi tidak lagi terhambat oleh batasan regulasi lama, melainkan fokus pada pencapaian target transformasi digital nasional secara menyeluruh.
Lebih lanjut dikatakan jika transformasi digital tidak hanya tentang sistem yang lebih cerdas, melainkan transformasi digital harus menanamkan rasa empati ke dalam pelayanan publik.
Pihaknya ingin menciptakan fondasi digital yang inklusif, interoperabel, dan berdaulat untuk seluruh rakyat, seperti yang menjadi arahan Presiden bahwa dengan penggunaan government technology akan mengatasi kebocoran anggaran, tidak efisien, hingga manipulasi administratif melalui sinkronisasi kementerian dan lembaga dalam satu jaringan. (hms/smr)
