Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulistyaningrum menekankan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor dalam mengakselerasi Gerakan Satu Jam Berkualitas Bersama Keluarga (SatuJamKu).
Semarak.co – Deputi yang akrab disapa Lisa itu menegaskan bahwa saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak, terutama seiring tingginya penetrasi internet yang telah mencapai lebih dari 80 persen.
“Penggunaan internet sangat tinggi, bahkan generasi Z dan Alpha mendominasi. Sementara anak usia dini juga sudah banyak terpapar, tetapi pendampingan orang tua masih terbatas,” ujarnya, saat Sosialisasi SatuJamKu di Kantor Kementerian PPPA, dirilis humas melalui WAGroup Media PMK, Kamis (7/5/2026).
Ia menekankan, penguatan regulasi di sisi penyedia layanan digital rperlu diimbangi dengan penguatan di sisi keluarga dan masyarakat (demand), agar perlindungan anak di ruang digital dapat berjalan efektif. Upaya di sisi supply tidak akan efektif jika demand-nya tidak kita kelola.
Menurut Lisa, Gerakan SatuJamKu bukanlah program baru, melainkan penguatan dari berbagai program dan gerakan yang telah ada di kementerian/lembaga dan di daerah, dengan menekankan pada kualitas interaksi keluarga minimal satu jam setiap hari.
“Ini bukan membuat program baru, tetapi mengoptimalkan yang sudah ada. Prinsipnya bagaimana kita mengintegrasikan satu jam berkualitas dalam setiap aktivitas keluarga,” jelasnya.
“Yang paling penting adalah mengembalikan kehadiran keluarga. Jangan sampai yang mengasuh anak adalah gadget, tetapi keluarga. Minimal satu jam kita bangun interaksi yang berkualitas,” ujarnya.
Gerakan SatuJamKu sendiri merupakan bagian dari penguatan keluarga yang didorong Kemenko PMK melalui konsep Asta Mantra Membangun Keluarga Berkualitas di Era Digital, yang antara lain menekankan pengurangan screen time, peningkatan interaksi langsung (green time), penguatan nilai agama dan budaya, serta kolaborasi lintas sektor.
Dalam implementasinya, pemerintah juga telah mendorong penguatan kebijakan di daerah melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.9.3/2160/Bangda, yang mengajak pemerintah daerah untuk mengintegrasikan gerakan ini dalam program pembangunan keluarga.
Lisa menekankan bahwa keberhasilan Gerakan SatuJamKu sangat bergantung pada kolaborasi multipihak, baik di tingkat pusat maupun daerah. “Ini tidak bisa dikerjakan satu pihak. Harus kolaboratif, melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, komunitas, dunia usaha, hingga akademisi,” ujarnya.
Ia juga mendorong optimalisasi peran kader dan komunitas seperti PKK, Karang Taruna, dan Generasi Berencana (Genre), serta pemanfaatan skema kemitraan termasuk CSR untuk memperluas dampak gerakan.
“Prinsipnya low budget, high impact. Optimalkan program yang sudah ada, libatkan semua pihak, dan internalisasikan nilai satu jam berkualitas ini di masyarakat,” tambahnya.
Menutup paparannya, Lisa mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun keluarga berkualitas sebagai fondasi pembangunan manusia Indonesia.
“Ayo kita perkuat kolaborasi dan sinergi. Anak-anak kita adalah masa depan bangsa. Keluarga harus kembali menjadi tempat utama pengasuhan dan pembentukan karakter,” pungkasnya.
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II Kementerian PPPA, Novi Ariyanti Rahayu Damayanti, turut menegaskan pentingnya penguatan kebijakan dan sinergi lintas sektor dalam memastikan perlindungan anak di era digital berjalan optimal
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dr. Siska Gerfianti, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menjadi salah satu pionir dalam mengimplementasikan Gerakan SatuJamKu hingga ke tingkat masyarakat. (hms/smr)
