Hamas mengutuk Israel yang terus melanggar Gencatan Senjata. Bahkan, Gerakan Perlawanan Islam itu mengeluarkan seruan darurat kepada masyarakat dunia untuk menggelar aksi protes massal guna menekan Zionis agar menghentikan agresi dan kebijakan “genosida” di Jalur Gaza.
Semarak.co – Seruan ini muncul di tengah laporan terus berlanjutnya serangan udara dan pembongkaran paksa pemukiman sipil oleh militer Israel, seperti dilansir Arrahmah.id dari media dan televisi Arab Al Jazeera pada 4 Februari 2026.
Dalam pernyataan yang dirilis secara resmi, Hamas menegaskan, pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu secara sengaja melanggar kesepakatan gencatan senjata yang telah berlangsung sejak 10 Oktober 2025.
Pelanggaran gencatan senjata tersebut dianggap sebagai upaya sistematis negara Zionis untuk menghindari komitmen di hadapan mediator dan upaya memerburuk penderitaan kemanusiaan di wilayah kantong-kantong tersebut.
Gerakan Perlawanan Islam itu mengimbau kepada para pendukung kemerdekaan di negara-negara Arab, Islam dan dunia internasional untuk turun ke jalan, terutama pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu setiap pekannya.
“Jadikan hari-hari mendatang sebagai gerakan global yang terus meningkat guna menyuarakan hati nurani dunia melawan pendudukan, agresi dan genosida,” tulisnya di pernyataan Gerakan Perlawanan Islam tersebut.
Aksi heroik dan patriotik ini bertujuan untuk mendesak pembukaan penuh pintu perbatasan wilayah Jalur Gaza dalam percepatan bantuan kemanusiaan dan dimulainya rekonstruksi wilayah Jalur Gaza dari gempuran Zionis Israel.
Penasihat Media pimpinan Hamas, Taher al-Nunu, mengritik pembukaan “uji coba” Gerbang Rafah yang dinilai sangat terbatas dan penuh dengan persyaratan Israel. Al-Nunu menyebut langkah Israel sebagai kebijakan “hukuman kolektif” yang dirancang untuk memersulit ruang gerak warga Palestina.
Meskipun pada Selasa pagi kelompok pertama warga yang terdampar telah tiba di Gaza, jumlahnya jauh dari kesepakatan awal. Dari 50 orang yang dijadwalkan kembali, hanya 12 orang yang diizinkan melintas oleh otoritas Israel.
Sebelum pendudukan Israel atas gerbang tersebut pada Mei 2024, perlintasan Rafah beroperasi secara normal di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri Gaza dan pihak Mesir tanpa campur tangan Zionis Israel.
Berdasarkan data terbaru sejak gencatan senjata dimulai, 526 warga Palestina gugur akibat pelanggaran harian Israel. Total korban jiwa sekitar 72.000 jiwa dan 171.000 luka-luka (mayoritas wanita dan anak-anak) dan 90% infrastruktur sipil di Gaza hancur total.
Hamas juga menyoroti adanya tekanan politik dari pemerintahan AS di bawah Trump yang sempat melontarkan wacana pemindahan paksa (deportasi) warga Palestina ke Mesir dan Yordania, sebuah rencana yang ditolak keras oleh Kairo dan Amman dengan dukungan internasional. (net/aid/alz/kim/smr)
