Lieus Sungkharisma. foto: internet

Aktivis yang juga relawan Prabowo-Sandi, Lieus Sungkharisma menegaskan dirinya dan relawan tetap loyal kepada Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto. Meski saat ini mantan Danjen Kopassus itu merapat ke pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan mendapat jabatan Menteri Pertahanan (Menhan).

“Sudah dilantik masa kita bilang nggak dukung ya? Kita kan loyal, loyal kepada Pak Prabowo sebagai relawan,” kata Lieus usai menjenguk Ahmad Dhani, di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Senin (4/11/2019).

Ia pun mendoakan agar Prabowo yang saat ini tengah mengemban amanat rakyat untuk tetap amanah. Lieus menganggap keputusan Presiden Jokowi menunjuk Prabowo sebagai Menhan merupakan keputusan tepat.

“Saya lihat ya memang tepat sekali ya. Pak Prabowo di pertahanan kalau dicari-cari tuh susah tandingannya. Pak Prabowo begitu memahami berbagai isu yang berkenaan dengan masalah pertahanan dan kecintaannya terhadap Indonesia juga tidak perlu diragukan. Pak Jokowi ya tepat memilih Menhannya. Pak Prabowo menerima juga saya lihat adalah pilihan bijak,” puji Lieus yang mantan Tim Sukses Jokowi di Pilpres 2014.

Keputusan mereka berdua bukanlah suatu keputusan pribadi atau dilandasi syahwat politik. Namun jauh dari pada itu, keputusan tersebut diambil demi kepentingan bangsa dan negara. “Tinggal kita tunggu. Saya enggak langsung percaya, saya mau lihat juga nih ke depannya, gimana jalannya pemerintahan,” tutur Lieus.

Dia mengharapkan agar pemerintahan Presiden Jokowi bisa dijalankan dengan amanah serta apa yang dijanjikan saat kampanye bisa direalisasikan. “Apalagi di sana ada Pak Jokowi dan Prabowo sebagai Menhan, saya berkeyakinan ke depan Indonesia bakal lebih aman. Dan kalau ada yang nggak bener baru kita boleh kritisi,” tegas Lieus.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengklaim dirinya adalah orang yang pertama kali menyarankan agar Prabowo mengambil posisi Menteri Pertahanan kalau partainya bergabung dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

“Saya termasuk yang mengusulkan Prabowo menjadi Menhan. Ide saya malah itu pertama, mengusulkan kalau kita mau koalisi, yang bisa kita perbuat cukup banyak terutama adalah di Kementerian Pertahanan, tentu di samping masalah pangan dan energi,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/11/2019).

BACA JUGA :  Keberadaan Grabwheels, Dirkeu Perum Peruri Sebut Jadi Solusi Transportasi Jarak Pendek

Dia mengatakan ide tersebut disampaikannya kepada Prabowo di awal Agustus 2019, apabila Gerindra bergabung di dalam pemerintahan. Fadli menjelaskan, harapannya Gerindra bisa berbuat banyak di kementerian karena tugas di eksekutif, berbeda dengan tugas legislatif.

“Tugas di eksekutif namanya saja eksekutif, eksekusi yaitu melaksanakan program-program yang sudah dilaksanakan. Saya berjanji masih tetap akan bersuara untuk mengkritisi setiap kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat meskipun Gerindra sudah masuk dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf,” ucap anggota DPR Komisi I.

Dia mengatakan, sikap kritis tersebut adalah bagian dari vitamin dalam sistem demokrasi, dan kritik yang nantinya disampaikan kepada Jokowi ataupun pemerintahannya demi memperbaiki keadaan.

“Sebenarnya kalau mengkritik itu tanda kita sebenarnya sayang. Kalau ada orang mau masuk ke jurang, kita tidak kasih tahu ada jurang, itu sebenarnya orang itu tidak sayang sama bangsa dan negaranya,” kata mantan Wakil Ketua DPR.

Sebelumnya, dalam Kabinet Indonesia Maju yang telah dibentuk Presiden Jokowi bulan lalu, dua kader Gerindra dipilih untuk mengisi dua pos kementerian yaitu Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan dan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Ketua Badan Kerjasama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon mengatakan, akan fokus meningkatkan peran diplomasi parlemen Indonesia di tingkat regional maupun global. “Prioritasnya adalah diplomasi parlemen karena tugas tersebut merupakan perintah UU MD3, tidak hanya pengawasan, anggaran dan legislasi,” katanya.

Dia mengatakan, cukup banyak isu-isu multilateral, internasional, regional dan bilateral yang perlu ditingkatkan peran serta diplomasi karena selama ini DPR RI banyak menghadiri serta berkiprah dalam berbagai forum internasional.

Menurut Fadli, dia telah menyampaikan kepada anggota BKSAP bahwa ke depan akan menjalankan first track diplomacy yang mengutamakan kepentingan nasional dan negara.

BACA JUGA :  Sucofindo Angkat Komut dan Komisaris Independen Baru

“Hakekat politik luar negeri adalah kepentingan nasional termasuk isu-isu yang akan kami melapis dan dukung diplomasi terkait isu Papua, kita punya forum yang disebut Indonesia-Pacific parlementary partnership,” ujarnya.

Selain itu menurut dia, isu-isu 17 poin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau “SDG” yang merupakan agenda Indonesia dan dunia, isu-isu kawasan perbatasan, regional, konflik, Hak Asasi Manusia, termasuk terkait Palestina.

Fadli mengatakan, agenda terdekat BKSAP adalah menghadiri Konferensi Parlemen Dunia Anti-Korupsi (Gopac) di Doha, Qatar serta agenda multilateral dan agenda regional di Januari 2020.

Pimpinan BKSAP terdiri dari Ketua Fadli Zon (F-Gerindra), Wakil Ketua BKSAP Charles Honoris (F-PDIP), Putu Supadma Rudana (F-Demokrat), Mardani Ali Sera (F-PKS), dan Hafisz Tohir (F-PAN).

Sementara Lieus mengutip musisi Ahmad Dhani yang membantah isu bahwa dirinya akan maju dalam Pilkada Surabaya, 2020. “Tadi tegas dia (Dhani) katakan tidak pernah ada niatan dan tidak pernah menyuruh siapapun untuk menjadi calon wali kota Surabaya,” kata kolega Ahmad Dhani, Lieus Sungkharisma usai menjenguk pentolan Band Dewa 19 itu di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Senin (4/11/2019).

Lieus menyatakan bahwa rekannya itu saat ini tengah fokus menjalani masa hukumannya di Rutan Cipinang. Dalam pertemuannya, Dhani meminta dirinya mengklarifikasi kabar soal dirinya maju dalam Pilkada Wali Kota Surabaya. “Dia pesan, ‘benar Lieus kasih tau teman-teman pers, gue enggak ada keinginan untuk itu’,” ucap Lieus menirukan pesan Dhani.

Menurut Lieus, dalam pertemuannya, Ahmad Dhani mengaku tidak pernah meminta siapa pun mengambilkan formulir pendaftaran di DPC Gerindra Surabaya. Bahkan, Ahmad Dhani mengaku tidak mengenal siapa yang mengambilkan formulir tersebut.

“Jadi berita itu tidak benar. Dia tidak pernah berkeinginan dan menyuruh siapa pun untuk mengambil formulir pendaftaran menjadi calon Wali Kota Surabaya,” tegas Lieus.

Lieus curiga ada pihak tertentu yang memanfaatkan nama mantan pentolan Dewa 19 ini. “Saya takutnya ada orang yang iseng gitu. Ahmad Dhani terus digoda, dalam tanda petik, untuk terus menjadi berita-berita dan nanti di-bully,” ucapnya.

BACA JUGA :  Untuk Bina Wilayah Barat, DPP AJO Indonesia Tunjuk Jonni Pakkun Jabat Waketum

Sebelumnya, Dhani disebut-sebut bakal maju dalam pemilihan Wali Kota Surabaya 2020. Seorang yang mengaku utusan Dhani dikabarkan telah mengambil formulir pendaftaran calon Wali Kota Surabaya.

Formulir diambil ke Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Surabaya. Dhani sendiri masih mendekam di balik jeruji besi karena kasus penghinaan terhadap anggota Koalisi Elemen Bela NKRI.

Dhani menyebut mereka sebagai “idiot” dalam vlognya setelah koalisi tersebut mengepung Hotel Majapahit, Surabaya, tempat Dhani menginap pada Agustus 2018. Suami dari Mulan Jameela tersebut divonis bersalah melanggar Pasal 45 ayat 3 juncto Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan hukuman satu tahun penjara kepada musisi pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada pemilu lalu tersebut. (net/lin)

 

Anggota BKSAP yaitu:

 

  1. F-PDIP:

Charles Honoris

Irine Yusiana Roba Putri

TB Hasanuddin

Komaruddin Watubun

Johan Budi Sapto

Safaruddin

Yohanis F Lema

I Made Urip

Sihar Sitorus

I Nyoman Parta

Sondang Tiar D Tampubolon

Guruh Soekarno Putra

 

  1. F-Golkar:

Andi Ahmad Dara

Hasnuryadi Sulaiman

Sanjatul Lativa

Ichsan Firdaus

Darul Siska

Puteri Anetta Komaruddin

Adrian Jopie Paruntu

Dyah Roro Esti

 

  1. F-Gerindra:

Fadli Zon

Himmatul Aliyah

Rachel Mariam Sayidina

Andika Pandu Puragabaya

R Wulansari (Mulan Jameela)

Ade Rezki Pratama

Fadhlullah

 

  1. F-NasDem:

Prananda Surya Paloh

Martin Manurung

Muhamad Farhan

Arkanata Akram

Eva Yuliana

 

  1. F-PKB:

Fathan

Luluk Nurhamidah

Yaqut Cholil Qoumas

Syaikhul Islam

 

  1. F-Demokrat:

Putu Supadma Rudana

Muslim

Willem Wandik

Lasmi Indaryani

Didi Irawadi Syamsudin

 

  1. F-PKS:

Mardani Ali Sera

Iskan Qolba Lubis

Surahman Hidayat

Jazuli Juwaini

Sakinah Aljufri

 

  1. F-PAN:

Achmad Hafisz Tohir

AsmanAbnur

Jon Erizal

Andi Yuliani Paris

 

  1. F-PPP:

Muhammad Iqbal

Ema Umiyyatul Chusnah

 

sumber: indopos.co.id

LEAVE A REPLY