Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Sumut (Provinsi Sumatera Utara) menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Sumut di Medan, Rabu (13/4/2022). Ratusan mahasiswa memblokade Jalan Imam Bonjol, tepatnya di depan kantor DPRD Kota Medan dan DPRD Provinsi Sumut.
semarak.co-Menggunakan mobil komando, secara bergantian massa menyampaikan orasi di depan gerbang DPRD Sumut yang ditutup. Tuntutan massa sama seperti demo mahasiswa di seluruh Indonesia, terutama Jakarta yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Selatan, Senin (11/4/2022).
Yaitu menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Ibu Kota Nusantara (IKN), menolak penundaan Pemilu, menolak masa jabatan Presiden Jokowi tiga periode, serta semua kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting menerima aspirasi demonstran dan menandatangi pakta integritas sebagai bentuk dukungan kongret. Para demonstran memberi waktu 2×24 jam agar surat tersebut sampai ke Jakarta. Kalau tidak, mereka mengancam akan menurunkan massa yang lebih besar lagi.
“Tengok ya, saya tanda tangani, ya…?” kata Baskami sambil melambaikan kertas dari atas mobil komando seperti dilansir Kompas.com – 13/04/2022, 15:08 WIB. Sekitar pukul 13.27 WIB, gelombang massa ketiga memasuki area unjuk rasa dan menyampaikan aspirasinya. (net/kpc/tbc/smr)
Mengutip medan.tribunnews.com/2022/04/13/ada 13 poin tuntutan aksi mahasiswa:
- Evaluasi sistem pembangunan Ibu Kota Negara
- Mewujudkan penyetaraan pendidikan di daerah tertinggal di Sumut.
- Menuntut pemerintah untuk menghapus PPN 1 %.
- Menolak upaya perubahan konstitusi tentang perpanjangan tiga periode presiden
- Mengoptimalisasi serta pengawasan ketat terhadap kinerja BUMN.
- Menolak naiknya Pertamax.
- Menolak wacana naiknya pangan
- Meminta kepada presiden Jokowi untuk membuktikan pernyataan tentang tidak adanya 3 periode dan penundaan pemilu.
- Menuntut pemerintah Jokowi atas melonjaknya hutang negara.
- Mengecam keputusan DPR yang ikut campur mengenai pencabutan SIP Terawan.
- Menuntut kepada Presiden Jokowi agar LBP mengundurkan diri dari Kabinet.
- Menuntut pemerintah untuk penyerataan infrastruktur Jalan di Sumut.
- Menolak wacana naiknya gas elpiji 3 Kg.
