Menteri Luar Negeri China Wang Yi mendesak kepada Israel untuk segera menghentikan dan membatalkan pembangunan permukiman di Tepi Barat, Palestina, dalam pertemuan dengan Presiden Israel Isaac Herzog di Azerbaijan.
Semarak.co – Desakan itu menegaskan sikap Beijing mengenai penyelesaian konflik Palestina melalui jalur diplomasi, penghormatan terhadap hak rakyat Palestina serta pembentukan dua negara yang hidup berdampingan secara damai.
Wang menyampaikan pandangan itu ketika menghadiri pertemuan diplomatik di Azerbaijan. Menurut Kementerian Luar Negeri China, persoalan Palestina tetap menjadi ketidakadilan historis besar yang membutuhkan penyelesaian politik dan dukungan internasional.
Dalam pernyataan resminya, seperti dilansir Reuters dan Al Jazeera (16/10/2026), Beijing menegaskan, pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat harus dihentikan dan dibatalkan. China menilai kebijakan itu menghambat terciptanya perdamaian berkelanjutan antara Israel dan Palestina.
Wang juga menekankan pentingnya solusi dua negara sebagai jalan penyelesaian konflik. Gagasan tersebut mengarah pada keberadaan Israel dan negara Palestina merdeka yang hidup berdampingan dengan keamanan dan pengakuan bersama.
Selain persoalan permukiman, China menyoroti kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza. Wang meminta akses menuju wilayah tersebut dibuka sepenuhnya agar bantuan dapat menjangkau penduduk sipil yang membutuhkan perlindungan dan pertolongan.
Beijing menyatakan kesediaannya bekerja sama dengan komunitas internasional untuk mendorong seluruh pihak kembali berdialog. China berharap perundingan menghasilkan penyelesaian politik yang mampu mengakhiri konflik dan membangun stabilitas regional.
Pertemuan Wang dan Herzog berlangsung ketika isu Palestina tetap menjadi perhatian diplomatik internasional. Sikap China memerlihatkan upaya Beijing mendorong perundingan, sekaligus memertahankan hubungan diplomatik dengan berbagai pihak di kawasan.
Meski demikian, pernyataan tersebut belum berarti tercapainya kesepakatan baru antara Israel dan Palestina. Pelaksanaan solusi dua negara masih menghadapi tantangan politik, keamanan, perluasan permukiman dan perbedaan mendasar kedua pihak.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada langkah konkret para pemimpin, akses kemanusiaan, serta kesediaan pihak terkait melanjutkan dialog. Masyarakat internasional terus menghadapi tantangan mendorong perdamaian yang adil dan berkelanjutan. (net/rts/alz/kim/smr)
