Gerakan Perlawanan Islam Hamas mengecam keras bergabungnya PM Israel Benjamin Netanyahu dalam “Dewan Perdamaian” bentukan Presiden AS Donald Trump. Mereka menganggap sebagai indikator berbahaya yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas.
Semarak.co – Hamas mengeluarkan pernyataan keras yang mengutuk keputusan Presiden AS Donald Trump untuk menyertakan PM Israel Benjamin Netanyahu ke dalam “Dewan Perdamaian” (Peace Board). Langkah itu dinilai mencederai prinsip keadilan internasional.
Dalam pernyataan resminya yang diumumkan pada hari Kamis (22/1/2026) kemarin, seperti dilansir Arrahmah.id dari AFP, Hamas menegaskan, pelibatan Netanyahu adalah indikator berbahaya yang bertentangan dengan upaya akuntabilitas global.
Hal ini merujuk pada status pemimpin eksekutif pemerintahan Zionis Israel tersebut yang saat ini merupakan pemimpin dengan status buronan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas tuduhan kejahatan perang di Jalur Gaza.
“Langkah ini sangat kontradiktif. Bagaimana mungkin seseorang yang dicari oleh pengadilan internasional atas tuduhan genosida dan kejahatan kemanusiaan dilibatkan dalam lembaga yang menyandang nama perdamaian,” tulis pernyataan Hamas.
Hamas menuduh Netanyahu terus berupaya menyabotase kesepakatan gencatan senjata yang telah berjalan selama 3 bulan. Pasukan Israel masih terus melakukan pelanggaran di lapangan, termasuk penargetan area pemukiman, fasilitas publik dan pusat pengungsian di Gaza.
Meskipun kantor PM Israel menyatakan telah menerima undangan Donald Trump pada Rabu (21/1/2026), Netanyahu terpantau absen dalam acara peresmian dewan tersebut yang berlangsung di Davos, Swiss, pada Kamis (22/1).
Absennya Netanyahu diduga kuat berkaitan dengan pernyataan otoritas Swiss yang menegaskan komitmen mereka untuk melaksanakan surat perintah penangkapan ICC jika pemimpin Israel tersebut menginjakkan kaki di wilayah mereka.
Pada bulan November 2024, ICC secara resmi merilis mandat penangkapan bagi PM Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tindakan serampangan militer di Jalur Gaza yang telah menewaskan lebih dari 71.000 jiwa dan melukai 171.000 jiwa lainnya.
Hamas menegaskan bahwa stabilitas di Timur Tengah tidak akan tercapai tanpa mengakhiri pendudukan secara total dan menyeret para pejabat Israel ke meja hijau untuk memertanggungjawabkan kebijakan genosida serta kelaparan sistematis yang mereka terapkan. (net/aid/afp/icc/smr)
