Gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung mengaku akan mengembalikan kebijakan Jakarta seperti eranya Anies Baswedan. Hal itu diungkapkan Pramono dalam wawancara Eksklusif bersama Warta Kota yang tayang di Youtube Warta Kota Production, Jumat (14/2/2025).
semarak.co-Pramono mengaku sudah menyiapkan sejumlah program saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Salah satunya mengembalikan sejumlah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Lansia, dan Difabel yang sempat berantakan usai Anies tidak lagi menjabat Gubernur Jakarta.
“Saya menitikberatkan persoalan-persoalan real di masyarakat, maka hal-hal yang akan saya selesaikan yang berkaitan dengan Kartu Jakarta Pintar, Lansia, Difabel dan sebagainya yang secara nyata kami menemukan banyak orang berhak tapi tidak menerima dan yang tidak berhak malah menerima,” bebernya.
“Maka kebijakan ini akan dikembalikan ke titik awal era keadaan terakhir zamannya Mas Anies, yang menerima 520 ribu kami akan data kembali. Apabila keuangan DKI Jakarta bisa lebih baik, maka penerima akan diterimanya,” papar Pramono dilansir wartakotalive.com melalui laman berita msn.com, Jumat (14/2/2025).
Namun sementara ini kata Pramono Anung minimal pihaknya akan memperbaiki seperti keadaan semula di era terakhir Anies Baswedan menjabat. Sebagai informasi Pramono Anung-Rano Karno akan dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada 20 Februari 2025.
Keduanya akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, bersamaan dengan pelantikan kepala daerah lain se-Indonesia. Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto.
Pelantikan Pramono-Rano sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta semula dijadwalkan digelar pada 6 Februari 2024. Kemudian, pelantikan sempat direncanakan bergeser ke rentang 18-20 Februari 2025 sebelum akhirnya dipastikan pada 20 Februari.
“Ini ada pengumuman terbaru bahwa pelantikan yang sedianya 6 Februari, menjadi 18 sampai 20. Ya, jadi kemungkinan 18, kemungkinan 19, kemungkinan 20,” ucap Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin dalam rapat Badan Musyawarah di Gedung DPRD Jakarta, Jumat (31/1/2025).
Khoirudin menduga perubahan jadwal ini berkaitan dengan penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, ada sekitar 200 Pilkada yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah proses penyelesaian sengketa rampung, pelantikan kepala daerah di seluruh Indonesia akan dilakukan bersamaan pada rentang waktu tersebut.
Kalau tanggal 6 kemarin, asumsi saya hanya yang tidak bersengketa, tanggal 18-20 asumsi saya, ini asumsi saya pribadi ya, mungkin setelah yang bersengketa selesai, jadi seluruh Indonesia satu kali pelantikan. Asumsi ya barangkali,” katanya. (net/msn/war/smr)
