Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno meminta pemerintah daerah untuk mewaspadai kutukan sumber daya atau resource curse dalam mengelola pemerintahan.
Semarak.co – Hal tersebut disampaikannya saat memberikan arahan dalam kegiatan Kick Off dan Penyelarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Bojonegoro, di Ruang Angling Dharma, Kantor Bupati Bojonegoro Jawa Timur, pada Rabu (26/2/2025).
“Resource itu lebih mudah menjadi curse (kutukan) ketimbang bless (anugrah). Perlu ada ekstra kerja keras justru di daerah yang berlimpah sumber daya alamnya mengubahnya menjadi resource blessing” jelasnya, dirilis humas usai acara melalui WAGroup Media PMK, Kamis (27/2/2025).
Pratikno menjelaskan, kutukan sumber daya merupakan tantangan bagi suatu daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan kekayaan anggaran. Seperti minyak bumi dan gas alam di Bojonegoro yang melimpah.
Pratikno menjelaskan, dalam teori kutukan sumber daya, daerah dengan kekayaan berlimpah justru berpotensi menghadapi banyak masalah, seperti tata kelola perekonomian yang buruk, masalah kemiskinan, hingga masalah sosial lainnya
Ia menerangkan, sumber daya yang seharusnya jadi anugerah, bisa menjadi kutukan karena akibat sumber daya alam yang besar dan anggarannya yang banyak, membuat adanya oknum birokrat yang menjadi terlena dalam pengelolaannya, hingga pengelolaan ekonomi menjadi stagnan.
“Ini tantangan besar yang harus kita tangani secara bersama-sama dengan semua pihak,” ucapnya.
Pratikno menjelaskan,ada beberapa cara untuk menghadapi tantangan sumber daya, yaitu diversifikasi ekonomi, manajemen pendapatan SDA yang bijak, reformasi tata kelola dan transparansi, artisipasi publik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, dan efisiensi anggaran.
Pratikno juga mencontohkan cara “Totok Nadi”, dengan menyentuh permasalahan daerah langsung menyentuh di titik yang tepat. Ia pun meminta supaya daerah menerapkan smart government, dan bersinergi dengan multi pihak dalam mengelola pemerintahannya.
“Saya ingin, harus dipikirkan pembinaan ini harus mendorong Pemkab menjadi smart government,” ungkapnya. (hms/smr)
