Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyatakan percepatan pembangunan daerah tertinggal merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap kabupaten yang masih tertinggal. Karena itu 25 kabupaten tertinggal diminta Wapres Ma’ruf Amin terentaskan di 2024.
semarak.co-Ketertinggalan wilayah tersebut berupa sumber daya manusia (SDM), perekonomian, aksesibilitas dan karakteristik kewilayahan. Wapres menyampaikan ini saat membuka Rapat Koordinasi (Rakornas) percepatan pembangunan daerah tertinggal sekaligus meresmikan Sulawesi Tengah (Sulteng) sebagai Negeri Seribu Megalit di Kota Palu, Selasa (3/10/2023).
Wapres Ma’ruf Amin didampingi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. Dalam paparannya, Wapres mengungkapkan bahwa pada 2019 telah ditetapkan 62 kabupaten sebagai daerah tertinggal yang menjadi acuan bagi pemerintah agar fokus dan memberikan perhatian lebih hingga 2024.
“Saya melihat sejumlah kementerian dan lembaga yang terlibat dalam mempercepat pengentasan daerah tertinggal terus meningkat. Berbagai program dan kegiatan diformulasikan guna mendukung 62 kabupaten atas upaya untuk mengentaskan daerah yang tertinggal,” kata Ma’ruf Amin dalam sambutan.
Mengentaskan daerah tertinggal ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yaitu menjadi bangsa yang maju dan sejahtera disertai dengan generasi produktif, berkualitas dan mampu bersaing dengan bangsa maju lainnya.
“Dalam menuju visi tersebut, isu pemerataan kewilayahan, penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim serta percepatan pembangunan daerah tertinggal, daerah terluar dan terdepan atau daerah 3 T menjadi fokus pemerintah saat ini,” kata Wapres Ma’ruf Amin dirilis humas Kemendes PDTT usai acara melalui WAGrop Rilis Kemendes PDTT, Rabu (4/10/2023).
Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa pemerintah telah memberikan upaya yang terbaik untuk menangani kesenjangan antar wilayah. “Saya apresiasi upaya serius terkait pengentasan ketertinggalan dan kemiskinan yang dilakukan oleh Provinsi Sulteng,” imbuhnya.
Dilanjutkan Wapres Ma’ruf Amin, “Khususnya pada 3 kabupaten yakitu Sigi, Donggala dan Tojo Una-Una yang dapat mengentaskan dari ketertinggalan. Keseriusan ini dapat diikuti oleh para pemimpin daerah di provinsi lain yang masih memiiliki daerah tertinggal.”
Wapres memprioritaskan pengentasan sedikitnya 25 kabupaten tertinggal sesuai dengan target RPJMN 2020-2024. Selain itu, para bupati di 62 daerah tertinggal agar aktif mendukung kebijakan terkait melalui beragam intervensi yang tepat sasaran dan sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.
Selanjutnya memperkuat kebijakan afirmasi pemerintah indonesia melalui kolaborasi lintas sektor yang telah dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang PMK, Kementerian PPN Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu dan Kemendes PDTT. “Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi dan mengupayakan semaksimal mungkin,” katanya.
Wapres berharap Rakornas percepatan pembangunan daerah tertinggal dapat menyepakati rumusan kebijakan termasuk bagi wilayah kepulauan terluar dan perbatasan antar negara sebagai bukti negara hadir.
“Pastikan agar rumusan kebijakan afirmasi dimaksud, benar-benar dapat mengangkat harkat dan maryabat masyarakat kita diwilayah 3 T. Setidaknya pada 25 kabupaten daerah tertinggal bisa terentaskan pada tahun 2024,” katanya.
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar yang akrab disapa Gus Halim menyampaikan bahwa percepatan pembangunan daerah tertinggal dilaksanakan melalui strategi pembangunan desa agar tidak ada satupun warga yang tertinggal.
Berbagai upaya untuk mengentaskan daerah tertinggal kata Gus Halim telah dimulai sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2000 yang berkelanjutan hingga kini. Pada periode 2004 – 2009 telah dientaskan 50 kabupaten dari ketertinggalan.
Dari 199 kabupaten tertinggal ditambah 34 daerah otonom baru, menjadi 183 kabupaten tertinggal. Lalu dilanjutkan pada periode tahun 2009 sampai 2014 telah dientaskan 70 kabupaten. Dari 183 daerah tertinggal dan 9 daerah otonom baru menjadi 122 daerah tertinggal.
Kemudian pada periode tahun 2014 sampai 2019 telah dientaskan 62 kabupaten. Dari 122 daerah tertinggal dan 2 daerah otonom baru menjadi 62 daerah tertinggal. Pada periode tahun 2019 sampai 2024, ditargetkan terentaskan 25 kabupaten dari 62 daerah tertinggal.
Direncanakan akan menyisahkan daerah tertinggal menjadi 37 daerah tertinggal. “Target 25 kabupaten tertinggal bisa terentaskan. Bahkan bisa saja melebihi target tersebut,” kata Mendes Halim yang raih Profesor Kehormatan dari Unesa Surabaya.
Dalam upaya pengentasan daerah tertinggal, kata Gus Halim, telah dijalankan berbagai kementerian dan jumlahnya meningkat. Dari 16 kementerian dan lembaga pada tahun 2020 menjadi 24 kementerian dan lembaga pada tahun 2023. Bahkan, implementasi rencana kerja Kementerian dan lembaga di daerah tertinggal meningkat.
“Dari 41,63 persen pada tahun 2020 menjadi 74,05 persen pada tahun 2022. Sehingga optimisme untuk mengentaskan seluruh daerah tertinggal muncul melalui penguatan kerja sinergis Pemerintah daerah yang selaras dengan upaya pemerintah pusat,” urai Gus Halim, sapaan akrab lain dari Mendes Halim.
Mulai tahun ini hingga periode pembangunan jangka menengah berikutnya, kata Gus Halim, upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal hendak dijalankan melalui penguatan asimetri pembangunan berbasis data dan rekomendasi lokal, juga sesuai masalah dan potensi setempat.
Serta penggunaan data pemanfaat by name by address. Selain itu, penguatan gotong royong kelembagaan lintas kementerian dan lembaga serta sinergi dengan pemerintah daerah, juga pihak swasta, perguruan tinggi, dan pers lokal maupun nasional.
“Upaya lainnya yakni koordinasi regulasi perencanaan belanja pada anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar lebih cepat dan efektif diimplementasikan di lapangan. Dan secara khusus, menjalankan pendekatan pembangunan kolaboratif yang khas bagi masyarakat, budaya, dan kondisi fisik daerah tertinggal di wilayah Pulau Papua,” kata Gus Halim.
Terbaru Wapres Ma’ruf Amin meresmikan Kawasan Pangan Nusantara (KPN) seluas 1.123 hektare di Desa Talaga, Kecamatan Dampalas, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah pada Rabu (4/10/2023). Dalam pidatonya, Ma’ruf Amin menegaskan keberadaan Kawasan Pangan Nusantara harus mampu meningkatkan ekonomi masyarakat, melalui penguatan sentra produksi pangan.
Selain itu, adanya KPN, harus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sektor pangan, mendekatkan akses modal serta memperkuat daya saing produk lokal dan kelembagaan. “Tanpa meninggalkan semangat untuk menjaga kelestarian ekologi,” kata Ma’ruf Amin.
Lebih lanjut, menurut Wapres, KPN Sulteng yang letak geografisnya dekat dengan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) juga akan berperan penting untuk memenuhi kebutuhan pangan di IKN di Provinsi Kalimantan Timur yang penduduknya akan semakin meningkat.
“Sekaligus memberikan dukungan, utamanya dalam bidang pertanian, perkebunan dan peternakan dengan tetap menjaga kebutuhan Provinsi Sulawesi Tengah, maupun Kabupaten Donggala,” kata Ma’ruf Amin dirilis humas melalui WAGroup Rilis Kemendes PDTT, Kamis (5/10/2023).
Agar optimal kebermanfaatannya, Wapres meminta agar KPN didukung dengan pembangunan sarana prasarana untuk menunjang proses tanam hingga pendistribusian nantinya, baik ke IKN maupun ke seluruh wilayah Indonesia.
“Perlunya pembangunan infrastruktur guna mendukung distribusi pangan ke IKN, seperti jalan dan jembatan dari daerah penghasil pangan ke pelabuhan, maupun infrastruktur transportasi laut. Saya juga mengingatkan keberhasilan pengelolaan KPN untuk mewujudkan ketahanan pangan bukanlah kerja mandiri,” pesan Wapres.
Melainkan, lanjut dia, kerja bersama dengan seluruh pihak terkait juga masyarakat agar cita-cita mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia dapat tercapai. “Untuk itu, guna mendukung pembangunan Kawasan Pangan Nusantara, saya minta dilakukan kerja sama dan sinergitas multipihak, khususnya untuk mendukung suplai pangan di IKN,” pintanya.
Wapres berpesan, agar pengembangan KPN tidak melupakan masyarakat sekitar yang berada di dekat lokasi. Lebih dari itu, keberadaan KPN diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat Donggala pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
“Saya menaruh harapan, agar pembangunan dan pengelolaan Kawasan Pangan Nusantara melibatkan masyarakat setempat melalui kelompok tani, gabungan kelompok tani atau korporasi petani, serta tetap mengedepankan keluhuran nilai-nilai dan kearifan lokal,” katanya.
Diakhir pidato, Wapres tak lupa memberikan apresiasi kepada seluruh pihak terkait dari tingkat pusat hingga daerah atas sinergi yang dilakukan dalam mewujudkan KPN di Provinsi Sulawesi Tengah. “Saya mengapresiasi semua pihak yang telah berkolaborasi mendukung terwujudnya Kawasan Pangan Nusantara. Semoga hal ini menjadi bagian dari langkah Indonesia menjadi negara yang subur dan makmur,” katanya.
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar usai peresmian KPN oleh Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan optimalisai pengelolaan KPM akan menunjang tercapainya ketahanan pangan di Indonesia. “Kewajiban negara adalah menjamin ketersediaan pangan bagi setiap warga negara,” kata Gus Halim.
Pasalnya, lanjut Gus Halim, ketersediaan pangan bagi seluruh warga bangsa menjadi indikator ketahanan pangan sebuah negara. Dalam Undang-Undang Nomor 18 tentang Pangan menyebutkan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup.
“Baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan,” kata Gus Halim, sapaan akrab lain dari Profesor Kehormatan Unesa.
Gus Halim menegaskan salah satu langkah kongkrit penguatan ketahanan pangan adalah penggunaan dana desa. Menurutnya prioritas Penggunaan Dana Desa salah satunya adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan nabati dan hewani.
“Diharapkan desa dapat mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan disesuaikan dengan potensi Desa masing-masing, karena pemenuhan pangan dapat berkaitan dengan upaya pencegahan stunting dan penanggulangan kemiskinan ekstrem,” kata Gus Halim. (rus/hms/smr)
