Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pihaknya tetap berkomitmen mendeklarasikan koalisi bersama Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Herzaky kemudian menampik jika deklarasi koalisi bakal dilakukan sendiri tanpa dua partai politik (parpol) calon mitra koalisi.
semarak.co-Herzaky mengatakan, saat ini Demokrat masih terus membahas siapa pasangan calon (paslon) capres-cawapres bakal Koalisi Perubahan. Ia kembali menegaskan, kriteria paslon yang bakal diusung harus merepresentasikan perubahan dan perbaikan.
“Sampai saat ini kita berencana deklarasi bersama. Kita pastikan deklarasi koalisi, dengan paket calon presiden dan calon wakil presiden,” ujar Herzaky ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (29/12/2022) dilansir relawananies.id dari artikel asli Kompas.
“Enggak mungkin juga kita perjuangkan perubahan dan perbaikan lalu memasang capres dan cawapres dari yang identik dengan status quo. Tentu capres dan cawapres kita adalah tokoh-tokoh yang identik dengan perubahan,” ujar Zaky sapaan akrab Herzaky.
Herzaky lantas menyiratkan deklarasi Koalisi Perubahan bakal dilakukan awal tahun 2023. Saat ini di internal Partai Demokrat, penentuan pengusungan capres-cawapres masih menunggu keputusan dari Majelis Tinggi Partai (MTP) yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mantan Presiden ke-6.
“Kita tunggu majelis partai, kita tunggu deklarasi pada saat yang tepat. Tapi yang pasti awal tahun adalah awal yang baik, adalah waktu yang baik untuk memulai sesuatu yang baru,” kata Herzaky.
Diketahui, Koalisi Perubahan yang dijajaki Demokrat, NasDem, dan PKS belum dideklarasikan. Awalnya, NasDem mengusulkan agar deklarasi dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2022.
Namun, deklarasi belum terjadi karena Demokrat masih harus menempuh mekanisme internal melalui MTP, begitu juga PKS yang menunggu keputusan Majelis Syura. Di sisi lain, bakal Koalisi Perubahan masih belum memutuskan bakal cawapres pendamping Anies Baswedan yang telah diusung Nasdem sebagai capres.
Di bagian lain Politikus Partai NasDem Effendi Choirie menyoroti pernyataan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada saat mengatakan bahwa dirinya khawatir Istana disalahkan terkait koalisi pemilihan presiden (Pilpres) di pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Hal itu ditanggapi Effendi Choirie dikutip laman NewsWorthy dari tayangan Dua Sisi di stasiun televisi TVOne. Dalam tayangan TVOne itu, Effendi Choirie mengatakan bahwa dirinya tetap berprasangka baik terkait pernyataan Jokowi yang menyinggung soal tokoh yang belum memiliki kendaraan menuju Pilpres 2024.
Diketahui bahwa sampai saat ini, capres dari Partai NasDem Anies Baswedan belum resmi terbentuk koalisi pendukungnya sehingga belum memenuhi ambang batas pencalonan presiden di Pilpres Pemilu 2024. Lanjut, Effendi Choirie menegaskan, prasangka baiknya itu terkait sosok yang dimaksud Jokowi yakni bukan Anies Baswedan.
“Saya berprasangka baik pada pernyataan Pak Jokowi sebagai presiden terkait dengan tokoh yang tidak punya kendaraan atau belum punya kendaraan atau koalisinya belum selesai,” ungkap Effendi Choirie dikutip NewsWorthy dari tayangan Dua Sisi di salah satu stasiun televisi swasta, Jumat (30/12/2022).
Ia pun menyinggung soal kendaraan politik yang sudah dimiliki oleh sosok yang digadang-gadang juga bakal turut berlaga di Pilpres 2024 yaitu Puan Maharani. “Itu bukan sekedar mengarah ke Anies. Yang punya kendaraan sekarang itu hanya Mbak Puan,” ungkap Gus Choi, sapaan akrab Effendi Choirie.
Selain berprasangka baik, Gus Choi juga mengatakan bahwa pernyataan Jokowi seakan memacu pihaknya untuk makin solid. “Menurut saya apa yang disampaikan Pak Jokowi itu memacu kami gerakan perubahan ini untuk makin solid,” tandas Gus Choi mantan politisi PKB. (net/war/kpc/smr)
