Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto menegaskan, di era digital, yang dibutuhkan bukan hanya manajer untuk memastikan sistem berjalan, tetapi pemimpin yang mampu mengarahkan perubahan.
Semarak.co – Menurut Wamen, teknologi dan sistem hanyalah alat, sedangkan yang menentukan kualitas pelayanan adalah kepemimpinan yang punya visi atau arah yang jelas, memiliki empati atau mampu memahami kebutuhan warga, dan konsisten membangun kepercayaan.
“Jadi, ukuran kita sederhana, bukan seberapa digital kita bekerja, tetapi seberapa hadir negara bagi masyarakat,” katanya, saat Dialog Kebangsaan “Digitalisasi Pelayanan Publik Birokrasi Modern, Responsif dan Inklusif” di Bandung, dirilis humas usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Kamis (7/5/2026).
Purwadi mengatakan, terdapat lima kompetensi yang membedakan pemimpin digital dari manajer digital, yakni yang pertama, pemimpin yang punya visi sistem, melihat ini sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar proyek. Kedua, pemimpin yang memiliki empati terhadap warga, sehingga layanan benarbenar menjawab kebutuhan.
Ketiga, pemimpin yang berani mengambil keputusan berbasis data, bukan sekadar kebiasaan. Keempat, pemimpin yang mampu berkolaborasi lintas batas, karena layanan publik tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Dan kelima, pemimpin yang menjunjung akuntabilitas, terbuka terhadap evaluasi dan umpan balik masyarakat.
Ia menjelaskan, selama 15 tahun terakhir, pemerintah terus mendorong reformasi birokrasi dilakukan secara masif oleh seluruh instansi pemerintah. Salah satu tujuannya agar pelayanan publik digital yang modern dan responsif terwujud.
Dalam taklimat Presiden Prabowo pada Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 beberapa waktu lalu, Presiden mengingatkan bahwa hanya bangsa yang memiliki kekuatan fondasional yang mampu menentukan nasibnya sendiri.
Presiden juga mendorong penguatan pengelolaan ASN yang disiplin, produktif, dan kompeten sebagai pelayan publik. Selain itu, digitalisasi pelayanan publik juga menjadi perhatian utama untuk mendorong pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dalam menjalankan arahan presiden tersebut, Kementerian PANRB terus berupaya memperbaiki sistem pemerintahan agar lebih efektif dan efisien sehingga mampu melayani masyarakat dan mencapai berbagai target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara optimal.
“Kami memastikan reformasi birokrasi bukan hanya tentang administrasi dan pekerjaan laporan, melainkan transformasi pemerintahan menyeluruh, khususnya pada enam area inti dari pemerintahan, yaitu: Kelembagaan; Proses Bisnis; SDM Aparatur (ASN); Manajemen Kinerja; Pelayanan Publik; dan Transformasi Digital Pemerintah,” ungkapnya.
Purwadi berharap melalui forum ini dapat menjadi kesempatan strategis untuk belajar, berkembang, dan membangun jejaring kolaborasi lintas sektor. Tentunya dengan adanya forum ini akan menjadi bekal penting dalam menjalankan tugas kepemimpinan di masa depan. (hms/smr)
