Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN (Mendukbangga) Wihaji, mengunjungi suku Baduy di Kampung Cikeusik, Pandeglang. Dia disambut hangat oleh jaro atau ketua kampung di rumah adat sederhana mereka.
Semarak.co – Menteri Wihaji menginap satu malam di Baduy Dalam. Sebuah hal yang jarang dilakukan oleh tamu ataupun pejabat yang datang ke wilayah adat tersebut.
“Kami senang ada pemimpin yang mau datang dan menginap di sini. Biasanya tamu datang pagi lalu pulang sore, tapi sekarang ikut tinggal bersama kami,” ujar Asid atau Aki Icali (60), warga Suku Baduy Dalam, dirilis humas melalui WAGroup Jurnalis Kemendukbangga/BKKBN, Minggu (3/5/2026).
Masyarakat Baduy Dalam masih hidup dengan cara-cara sederhana yang diwariskan leluhur mereka. Tungku kayu bakar menjadi pusat kehidupan keluarga. Bahkan saat tidur pun ada aturan adat yang dijaga: kaki tidak boleh menghadap tungku atau tempat memasak sebagai bentuk penghormatan terhadap sumber kehidupan keluarga.
Menteri Wihaji tampak larut dalam obrolan santai bersama warga Baduy. Tak ada kesan formal. Tak ada jarak kekuasaan. Yang tersisa hanyalah kehangatan seperti keluarga yang telah lama saling mengenal.
Keesokan harinya, Wihaji bertemu dengan pu’un, pemimpin adat masyarakat Baduy. Pertemuan itu menjadi simbol bahwa pembangunan keluarga dan pelayanan negara tidak dapat dipisahkan dari penghormatan terhadap adat, tradisi, dan cara hidup masyarakat yang telah dijaga turun-temurun.
Bagi masyarakat Suku Baduy Dalam, keluarga bukan sekadar ikatan darah yang hidup dalam satu rumah, melainkan ruang tempat adat diwariskan, nilai kehidupan dijaga, dan tradisi leluhur diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Di sanalah anak-anak belajar tentang kesederhanaan, tentang menghormati alam, dan tentang cara hidup yang tetap bertahan di tengah perubahan zaman. Hanya ada tiga kampung utama yang masih memegang teguh adat leluhur, yakni Cikeusik, Cibeo, dan Cikertawana.
Masyarakat Baduy Dalam mengenakan pakaian putih, sementara Baduy Luar identik dengan pakaian hitam. Perbedaan itu menjadi penanda paling mudah dikenali oleh masyarakat luar. “Mereka menikah hanya dengan sesama suku Baduy. Itu aturan adat,” tutur Aki Icali.
Menurutnya, rata-rata masyarakat Baduy Dalam kini memiliki lima hingga enam anak. Jumlah itu mulai berkurang dibanding generasi orang tua mereka yang dahulu bisa memiliki hingga sepuluh anak.
Masyarakat Baduy Dalam perlahan mulai mengenal dunia luar. Selain bertani dan berladang, sebagian warga kini menjual madu dan kerajinan tangan untuk menopang kebutuhan keluarga. “Banyak orang Baduy bisa bahasa Indonesia karena memperhatikan masyarakat luar saat pergi ke Serang atau Jakarta,” cerita Aki Icali.
Kedatangan Wihaji ke Baduy untuk memastikan implementasi program Makan Bergizi Gratis bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Non-PAUD (MBG 3B) benar-benar dirasakan hingga wilayah adat terpencil.
Di Desa Kanekes sendiri, jumlah penduduk mencapai 14.027 jiwa, terdiri dari 479 kepala keluarga Baduy Dalam dan 4.317 kepala keluarga Baduy Luar. Sementara jumlah Keluarga Risiko Stunting (KRS) tercatat mencapai 1.763 keluarga. Adapun sasaran penerima manfaat MBG 3B meliputi 87 ibu hamil, 250 ibu menyusui, dan 906 balita non-PAUD.
“Memang di Baduy tidak terdapat sekolah formal, namun di sana tetap ada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang membutuhkan perhatian. Karena itu, negara hadir untuk memastikan hak-hak dasar warga negara tetap terpenuhi melalui layanan MBG 3B, termasuk di wilayah 3T,” ujar Wihaji.
Bagi pemerintah, MBG 3B bukan sekadar program distribusi makanan bergizi. Lebih dari itu, program tersebut menjadi upaya memastikan setiap keluarga Indonesia—termasuk masyarakat adat di pedalaman—memiliki kesempatan yang sama untuk melahirkan generasi sehat dan berkualitas.
Namun implementasi program di wilayah adat tidak bisa dilakukan dengan pendekatan biasa. Semua harus dijalankan melalui dialog dan penghormatan terhadap budaya masyarakat setempat.
Dalam pertemuan bersama pu’un dan tokoh adat Baduy, masyarakat menyampaikan bahwa mereka menerima program MBG 3B selama pelaksanaannya tetap mengikuti pendekatan adat. Usulan dan mekanisme pelaksanaan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN).
Pendekatan itulah yang membuat perjalanan ini terasa berbeda. Bukan untuk merubah, tapi Negara hadir dengan cara mengetuk pintu perlahan untuk memastikan tidak ada satu pun ibu hamil, ibu menyusui dan balita Non-PAUD tak mendapatkan gizi yang terbaik. (hms/smr)
