Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menyepakati langkah menanggulangi banjir di kawasan Bekasi dan Bogor.
Semarak.co – Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menyatakan, fokus utama upaya ini mencakup penertiban badan dan sempadan sungai, revitalisasi situ yang telah punah, serta perbaikan sistem irigasi dan pengendalian pembangunan.
“Semua badan dan sempadan sungai harus ditertibkan. Jika bangunan memiliki alas hak, harus dibereskan dengan pengadaan tanah dan diganti rugi. Jika tanpa alas hak, akan dilakukan pendekatan dengan mekanisme hukum yang adil,” kata Nusron saat rapat dengan Kementerian PU, dirilis humas melalui WAGroup Forum Mitra ATR/BPN, Selasa (18/3/2025).
Selain menertibkan daerah sempadan sungai, situ yang telah hilang akan direvitalisasi untuk mengembalikan fungsinya sebagai kawasan resapan air. Berdasarkan data sementara, terdapat 32 situ di wilayah Bekasi dan Bogor yang akan dikembalikan sesuai peruntukannya.
“Langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko banjir yang semakin meningkat akibat penyusutan daerah tampungan air,” jelasnya.
Dia menyatakan, semua langkah ini membutuhkan Pengadaan Tanah karena pembangunan infrastruktur sangat bergantung pada ketersediaan lahan.
“Sebelum Pengadaan Tanah, terlebih dahulu harus ada penetapan lokasi (Penlok), yang ditetapkan oleh kepala daerah. Targetnya, Penlok akan selesai pertengahan April, Pengadaan Tanah selesai akhir Mei, dan pada bulan Juni proses pembangunan bisa dimulai,” terangnya.
Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyampaikan, rapat ini merupakan rapat kedua yang dilakukan setelah sebelumnya rapat dilangsungkan bersama Pemprov DKI Jakarta.
“Jadi nanti kita akan rapat bersama lagi dan selanjutnya kami nanti akan melaporkan hal ini untuk bersama-sama di tingkat pusat, kita melakukan koordinasi di tingkat pusat agar semuanya bisa bersih-bersih, itu yang penting untuk mengurangi banjir di DKI Jakarta dan Jawa Barat ini,” tuturnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kerja sama ini. “Kami menyambut baik dan akan bekerja untuk menyiapkan kerangka acuan, yaitu Penloknya tentunya harus kami siapkan dengan cepat,” ujarnya. (JM/FA/OK/Smr)
