Upaya mengakhiri konflik berkepanjangan di Jalur Gaza memasuki babak baru setelah pemerintah Israel dikabarkan menyetujui kerangka hukum awal untuk mendukung rencana perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
Semarak.co – Persetujuan tersebut dinilai sebagai langkah penting dalam proses negosiasi. Meski demikian, implementasi penuh masih bergantung pada pembahasan lanjutan serta respons kelompok Front Perlawanan Islam Hamas dan para mediator internasional.
Keputusan itu melalui rapat kabinet keamanan Israel menjelang kunjungan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ke Washington. Dilansir SindoNews.com dari kantor berita Reuters (30/7/2026), sejumlah pejabat Israel menyebut persetujuan itu merupakan dasar hukum awal bagi pelaksanaan proposal perdamaian.
Menurut Reuters, kantor berita Inggris, keputusan itu bukan berarti seluruh isi proposal langsung diterapkan. Namun, langkah itu membuka peluang untuk menjalankan beberapa bagian dari rencana apabila seluruh pihak mencapai kesepakatan.
Salah satu poin utama dalam proposal adalah pembentukan International Stabilization Force (ISF) atau Pasukan Stabilisasi Internasional. Pasukan multinasional itu direncanakan ditempatkan di sejumlah wilayah Gaza yang tidak lagi berada di bawah kendali militer Israel.
Misi pasukan tersebut adalah menjaga stabilitas keamanan, mendukung distribusi bantuan kemanusiaan, serta membantu menciptakan kondisi yang memungkinkan pemerintahan sipil sementara dapat berjalan secara efektif.
Salah seorang pejabat Israel seperti yang dikutip kantor berita Britania Raya, Reuters menyebut, ISF diperkirakan beranggotakan sekitar 200 personel. Negara-negara yang disebut berpotensi ikut berpartisipasi antara lain Uganda dan Maroko.
Meski demikian, setiap personel yang akan ditempatkan di wilayah Gaza tetap memerlukan persetujuan dari pemerintah Zionis Israel. Hingga kini belum ada kepastian mengenai waktu penempatan pasukan militer tersebut.
Selain pembentukan pasukan internasional, proposal perdamaian juga memuat penghentian pertempuran secara bertahap. Bantuan kemanusiaan akan diperluas melalui lembaga-lembaga internasional yang beroperasi di Gaza.
Rencana “perdamaian” tersebut juga mencakup pembentukan pemerintahan sipil sementara yang diisi oleh para teknokrat pamerintah Palestina. Pemerintahan ini diharapkan mampu mengelola layanan publik selama masa transisi.
Di sisi lain, rekonstruksi besar-besaran terhadap infrastruktur wilayah Gaza menjadi bagian penting dari proposal tersebut. Perbaikan rumah, fasilitas kesehatan, sekolah, jaringan listrik dan sistem air bersih menjadi prioritas utama.
Proposal “perdamaian” itu juga mengharuskan kelompok Hamas menghentikan peran militernya serta tidak lagi menguasai pemerintahan Gaza. Poin inilah yang hingga kini masih menjadi salah satu isu paling sensitif dalam proses negosiasi.
Hamas belum memberikan persetujuan akhir terhadap keseluruhan proposal. Kelompok pembela perlawanan Islam Palestina itu tetap mengajukan sejumlah tuntutan, termasuk jaminan penghentian permanen operasi militer Israel dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza.
Selain itu, Hamas meminta kejelasan mengenai masa depan pemerintahan Palestina setelah konflik berakhir. Perbedaan pandangan mengenai perlucutan senjata Hamas masih menjadi hambatan terbesar dalam perundingan.
Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama negara Mesir dan Qatar terus berupaya memediasi kedua belah pihak. Mereka berharap momentum diplomatik saat ini dapat menghasilkan kesepakatan yang mengakhiri konflik.
Para mediator juga menilai tercapainya perdamaian akan memercepat penyaluran bantuan kemanusiaan kepada jutaan warga Gaza. Pemulihan ekonomi dan pembangunan kembali wilayah yang hancur menjadi fokus utama masyarakat internasional.
Pengamat menilai, persetujuan Zionis Israel terhadap kerangka awal merupakan sinyal positif. Namun, jalan menuju perdamaian yang benar-benar berkelanjutan masih diperkirakan akan menghadapi proses negosiasi yang panjang.
Selama belum tercapai kesepakatan menyeluruh, situasi keamanan di Jalur Gaza diperkirakan tetap rapuh. Risiko meningkatnya kembali ketegangan maupun bentrokan bersenjata masih menjadi perhatian dunia internasional. (net/snc/rts/kim/smr)
