Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif mengatakan, calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto akan mengikuti saran para ulama agar tidak menemui capres nomor urut 01 Joko Widodo ataupun perwakilannya saat ini.
Hal itu, kata Slamet, agar Prabowo tetap fokus mengawal penghitungan suara C1 sehingga tidak terjadi kecurangan. Kalau antar-anak bangsa dan warga negara bertemu dipersilahkan saja, namun saat ini sedang dalam proses pembuktian dugaan kecurangan Pemilu.
“Ulama menyarankan jangan bertemu dulu. Biarkan fokus dengan pekerjaannya masing-masing dan alhamdulillah beliau ikut saran itu demi kebaikan bersama,” kata Slamet usai ikut Rapat Pleno Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi di Jalan Kertanegara VI, Jakarta Selatan, Kamis (25/4).
Karena itu, lanjutnya, para ulama menyarankan agar pertemuan Prabowo dan Jokowi dilakukan setelah ada keputusan resmi KPU. Karena itu dia menyarankan agar para pendukung dan relawan BPN Prabowo-Sandi fokus mengumpulkan C1 dan mengumpulkan bukti kecurangan.
“Karena kondisi saat ini masih sangat riskan di bawah karena pembuktian kecurangannya sangat tinggi, maka kita buktikan kecurangannya itu,” ujarnya.
Direktur Relawan BPN Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan mengatakan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf jangan risau terkait pernyataan pihaknya yang menilai terdapat dugaan kecurangan di Pemilu 2019.
“Kenapa TKN Jokowi-Ma’ruf yang risau? Seharusnya KPU yang risau ketika kami menyampaikan adanya indikasi kecurangan Pemilu. TKN dan BPN bukan penyelenggara Pemilu, karena itu TKN Jokowi-Ma’ruf jangan risau dan jangan memposisikan diri sebagai penyelenggara Pemilu,” kata Ferry Baldan di tempat yang sama.
Menurut dia, bukti kecurangan Pemilu yang dimiliki BPN Prabowo-Sandi akan disampaikan kepada KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). “Adu data itu kan validitas dan pembuktiannya ketika diproses rekapitulasi,” ujarnya.
Selain itu menurut dia, seluruh data yang dimilikinya berbasis C1 serta penelusuran kecurangan dimulai dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK).
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengimbau capres 02 Prabowo Subianto untuk menghentikan klaim kemenangan secara sepihak, tanpa pernah menunjukkan bukti rekapitulasi hasil penghitungan suara riil pemilu 2019.
“Pak Prabowo mengklaim kemenangan sepihak, tapi tidak pernah bisa menunjukkan hasil rekapitulasi penghitungan suara riil Pemilu 2019, berdasarkan data C1,” kata Hasto, melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (25/4).
Dia menilai BPN tidak kompak dengan menyebutkan tempat di mana rekapitulasi suara dilakukan, karena itu wajar jika publik menuduh klaim kemenangan yang dilakukan Prabowo hanya tindakan provokasi tanpa bukti.
Hasto yang merupakan Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin itu mengingatkan, nilai kejujuran adalah indikator moral yang sederhana dalam politik.
“Dengan sikap BPN yang tidak mau transparan dalam rekapitulasi suara, tidak bersedia diaudit, dan klaim sepihak kemenangan tanpa bukti, menjadi indikasi kebohongan dalam politik,” ujarnya.
Berdasarkan realitas tersebut di atas, maka Pusat Rekapitulasi “JAMIN” yang dilakukan TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, maupun Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDIPerjuangan, mengundang perwakilan BPN untuk melihat sistem rekapitulasi mereka berdasarkan dokumen otentik C1.
Ketua BPN Prabowo Sandiaga, Djoko Santoso mengklaim pasangan calon (paslon) nomor urut 02 bisa menang telak di Pilpres 2019 jika tidak dicurangi dengan angka tembus 70-80%.
“Pada 17 April, dan hasilnya memang Prabowo-Sandi menang. Walaupun sebelum tanggal 17, tanggal 17 dan setelah tanggal 17 mereka curang terus,” kecam Djoksan, sapaan akrabnya.
Curangnya ini sudah tidak aturan, rinci Djoksan, mereka secara masif, terencana sistematik, dan brutal. Namun demikian masih tersisa suara 62%, dan itulah Prabowo-Sandi menyatakan kemenangan setelah dicurangi. “Kalau nggak dicurangi, bisa 70 atau 80%,” kata Djoksan di Padepokan Pencak Silat TMII, Jakarta Timur, Rabu (24/4).
Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja mengimbau yang merasa ada indikasi kecurangan segera melapor ke Bawaslu. Bawaslu mengatakan bila ada kecurangan jangan hanya di viralkan, tapi juga harus dilaporkan bersamaan.
Sejauh ini sudah ada pihak yang dilaporkan pada Bawaslu terkait penyelengggaraan pemilu pasca pencoblosan. Adapun beberapa kasus tidak lanjut karena alat buktinya kurang. “Viral silahkan, dilaporkan juga otomatis harusnya begitu. Viral terus dilaporkan, jangan diviralkan dulu, pusing kita jadinya ga dilaporin,” kata, saat dihubungi Kamis, (25/4/2019).
Bawaslu mengimbau pada pihak yang merasa dicurangi melapor. Bawaslu menjamin tiap laporan yang masuk akan ditindak lanjuti. “Sebaiknya dua duanya di viralkan dan laporkan. Kita proses kok, banyak yang kita proses kok viral-viral itu,” kata Rahmat.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) kecurangan Pemilu 2019. Sebab, menurut Fadli, banyak temuan kecurangan pemilu yang cukup masif, terstruktur, dan brutal. Fadli mengatakan, akan mengusulkan pembentukan pansus tersebut ke fraksi-fraksi yang ada di DPR.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengungkap, adanya pansus kecurangan pemilu, akan menjadi alat penelusuran kelemahan dari sistem dan prosedur Pemilu. “Saya akan mengusulkan meski ini akhir periode, kalau misalnya teman-teman itu menyetujui akan bagus untuk evaluasi ke depan.Karena kecurangan ini cukup masif, terstruktur dan brutal.
Mulai pra pelaksanaan, pelaksanaan dan pasca-pelaksanaan. Ada pansus tadi lebih enak. Karena bisa menjadi sebuah alat melakukan investigasi dan bisa menelusuri kelemahan dari sistem, prosedur dan sebagainya.
“Sehingga kita bisa mengevaluasi agar tidak ada lagi pemilu seperti sekarang ini,” kata Fadli saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4). (lin)
