Menurut Sandi, dalam program OK OCE ada pembinaan. Justru lebih memudahkan pelaksanaan program OK OCE karena para PKL sudah bergabung dalam SPPS. Karena dalam OK OCE dihadirkan kebijakan pada masyarakat yang memberdayakan kemampuannya masing-masing. “Kita tidak akan mengangkut dagangannya oleh Satpol PP. Kita ingin persatukan PKL dengan program yang membina mereka sehingga kelak bisa jadi besar,” ujar Sandi usai deklarasi sambil mengambil contoh KFC, Pizza Hut yang dulunya juga berasal dari pedagang kecil.
Ada tiga sasaran dalam OK OCE, lanjut Sandi sambil merinci, pertama peningkatan skil mereka. Di mana dagangan mereka harus memiliki cita rasa yang baik, taste-nya enak, packaging bagus, hiegines, dan syukur-syukur memakai seragam putih dan peci supaya rambutnya tidak jatuh ke makanan.
Kedua, lanjut Sandi, jejaringnya. Dengan membuat paguyuban seperti SPPS ini, menurut Sandi, akan mudah dalam memberi advokasi. “Ketiga baru permodalan. Nanti kita berikan akses permodalan. Ketiga hal ini yang ada dalam jaringan program OK OCE dan semoga bisa hadirkan kebijakan yang lebih memberdayakan PKL,” ujar pria pengusaha muda.
Jadi, kata dia, modal sementara di OK OCE yang diberikan adalah peningkatan skil dan pembuatan jaringan. “Memang belum ada secara konkrit yang dating meminta modal. Walau sudah dibuka akses untuk itu. Di mana jaringan OK OCE memberikan bantuan modal dengan plafon hingga maksimal Rp 300 juta. Bisa jadi santripreneur, PKL, dan siapa pun bisa karena sudah ada kerjasama dengan perbankan nasional, mulai dari yang syariah hingga konvensional. Institusi nonperbankan dan mereka bersedia untuk bermitra dalam akses modal,” klaimnya.
Adapun syarat-syaratnya, kutip Sandi, harus melengkapi ketentuan untuk pelatihan dengan beberapa gelombang, tergantung lokasi mereka. Seperti PKL di Jaktim, Jaksel, dan wilayah Jakarta lainnya. “Ini yang kita arahkan untuk dapat pelatihan setelah itu bangun jejaring baru beri permodalan OK-OCE,” bebernya.
Dukungan yang disampaikan SPPS ini merujuk pada sikap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak dapat merangkul para pedagang. Pedagang diusir paksa tanpa diberikan solusi, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum pun kini dijadikan alat untuk menyita barang dagangan mereka.
“Kita capek harus diusir-barang dagangan disita terus sama Satpol PP, pemerintah sekarang itu sama sekali tidak ada perhatiannya sama kita yang pedagang kecil bang,” ungkap Anton, anggota SPPS kepada Sandiaga Salahudin Uno, Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang hadir dalam deklarasi dukungan SPPS di Pendopo Panglima Polim, Jalan Panglima Polim IX Nomor 16, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (16/3) petang.
Karena itu, dirinya berharap apabila Anies-Sandi terpilih memimpin Ibukota kelak, keduanya dapat merangkul para PKL. Sebab, menurutnya, para PKL seperti dirinya berharap untuk dibantu dan ditata, mengikuti ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah.
“Kami mohon bantuan bapak, kami dukung sepenuhnya, janji kami untuk mendukung bapak Anies dan bang Sandi untuk maju memimpin, menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kami memang sering dipandang sebelah mata, dipojokan menjadi sumber masalah. PKL ini bukan untuk diberantas, tapi untuk dibina, kami ingin ikutin aturan pemerintah, kami ingin dibantu sama pemerintah,” tegasnya. (wkc/lin)