Pemerintah menggelar koordinasi awal percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Koordinasi dilakukan sesuai arahan presiden yang menugaskan Mendagri sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Semarak.co – Menko PMK Pratikno menyatakan, koordinasi awal ini difokuskan pada percepatan pendataan sebagai dasar perencanaan pemulihan lintas sektor. Prioritas penanganan mencakup pemulihan infrastruktur, pembangunan hunian, pemulihan ekonomi lokal
“Berdasarkan pemantauan pemerintah, kondisi wilayah terdampak bencana masih bervariasi. Sejumlah kabupaten masih berada pada tahap tanggap darurat. Sementara itu, mayoritas daerah telah memasuki fase transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujarnya, dirilis humas Kemenko PMK usai acara melalui WAGroup Media PMK, Kamis sore (8/1/2026).
Kondisi ini menuntut penanganan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Selain pemulihan jangka pendek, pemerintah menegaskan rehabilitasi dan rekonstruksi diarahkan untuk membangun daerah lebih tangguh terhadap bencana.
Pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola penanganan bencana melalui pembagian peran yang lebih jelas. BNPB tetap difokuskan pada penguatan fase tanggap darurat, sementara Satgas diarahkan untuk memimpin fase rehabilitasi dan rekonstruksi.
Untuk mendukung pengambilan keputusan, Satgas didorong memiliki data tunggal berbasis dashboard yang presisi dan terintegrasi. Pemulihan sektoral menjadi perhatian penting, khususnya layanan kesehatan guna mencegah potensi penyakit menular pascabanjir.
Menjelang bulan suci Ramadan, perhatian diarahkan pada pemulihan pendidikan dan sosial-keagamaan, termasuk perbaikan sekolah dan rumah ibadah. Pada sektor ekonomi, pemerintah mendorong percepatan pemulihan dari sisi pasokan dan permintaan, antara lain melalui penguatan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. (hms/smr)
