Sebagai Perusahaan Properti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perusahaan umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya selalu berkomitmen demi menjalankan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menghadirkan solusi perumahan bagi warga ibu kota.
semarak.co -Demikian disampaikan Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Indra S. Arharrys dalam acara diskusi dengan media bertema “Perumda Pembangunan Sarana Jaya: Pengembangan Kawasan Jakarta 2020” di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020).
Hadir juga pembicara terkait pengembangan properti di ibukota, seperti Kepala BAPPEDA Provinsi DKI Jakarta Nasrudin Djoko Surjono, Ketua Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia A HadiPrabowo, dan Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja.
Dalam paparannya,Indra menyebutkan bahwa saat ini, DKI Jakarta memiliki backlock kepemilikan rumah yang pada 2015-2018 meningkat hingga mencapai 10%. Angka ini diprediksi akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk.
“Karenanya, sebagai BUMD DKI Jakarta, Pembangunan Sarana Jaya memiliki misi untuk bersinergi dengan pihak Pemprov DKI Jakarta untuk ikut membangun ibu kota, salah satunya melalui pembangunan hunian DP 0 Rupiah,” ujar Indra.
Program DP 0 Rupiah ini, nilai dia, merupakan salah satu program unggulan Pemprov DKI Jakarta dalam penyediaan hunian bagi masyarakat DKI Jakarta yang berpenghasilan rendah. Dengan tingginya harga perolehantanah di wilayah DKI Jakarta, penyediaan hunian bagi masyarakat disajikan dalam bentuk bertingkat.
“Selain menyediakan rumah hunian DP 0 persen, Perumda Pembangunan Sarana Jaya juga berencana untuk melakukan pengembangan sentra bisnis di Tanah Abang, di mana sentra bisnis yang bernama “Kawasan Sentra Primer Tanah Abang”akan menyerupai Sudirman Central Business District (SCBD),” terangnya.
Nasrudin Djoko Surjono menyebutkan bahwa di Pemprov DKI Jakarta, pemerintah selalu berupaya untuk berkolaborasi dengan sektor swasta dalam mengimplementasikan rancangan pengembangan kawasan.
“Saat ini, Pemprov DKI Jakarta memiliki 73 kegiatan strategis daerah. Di antaranya adalah penyediaan rumah DP 0 Persen, penataan kawasan pemukiman, hingga perbaikan tata kelola rumah susun. Karenanya, keberadaan BUMD seperti Perumda Sarana Jaya juga membawa “special mission vehicle” untuk bersinergi bersama Pemprov DKI dalam membangun Jakarta,” imbuhnya.
Adapun tujuan dari berbagai pembangunan ini, kata Djoko, untuk memfasilitasi warga DNI berpenghasilan rendah (MBR) dan menata pemukiman kumuh secara kolaboratif. Pembangunan ini juga dilakukan tidak hanya top down tapi juga botton up, di mana Pemprov DKI melakukan kolaborasi dengan berbagai komunitas.
“Jadi kalau dulu warga dipandang sebagai objek, kini mereka dilibatkan dalam pembangunan, melalui pendekatan yang partisipatif dan kolaboratif,” ucapnya.
Hadi Prabowo mengatakan, kepemilikan hunian milik sendiri di Jakarta adalah 47,12%, sedangkan yang tidak merupakan milik sendiri adalah 52,88%. Karena itu, backlog DKI Jakarta di 2015 sebesar 1.276.424 unit rumah,” timpalnya.
Dengan kondisi seperti ini, kata Djoko, maka pengembangan vertikal dengan kepadatan tinggi dapat menjadi solusi terkait kepemilikan hunian bagi warga Jakarta.
Senada dengan ini,Elisa Sutanudjaja menyebut bahwa saatini, Kampung Kota Jakarta sudah padat secara jumlah penduduk dan kegiatan,namun tidak berkualitas. Terlebih jika dibanding jumlah lantai dan luas lantai yang rendah.
Karenanya, pembangunan kawasan hunian vertikal secara bertahap yang memiliki ruang mitigasi bencana, adaptif terhadap krisis iklim, perbaikan lingkungan, dan dilengkapi oleh interaksi sosial dan ruang mobilitas publik dapat menjadi solusi. (smr)
