Demikian pernyataan Kepala Pusat Studi Ketahanan Nasional Universitas Nasional Iskandarsyah Siregar dalam acara musyawarah nasional, di Jakarta, Jumat (10/2).
Yang jadi masalah utama di negara ini, lanjut Iskandarsyah, bukanlah oknum tetapi sistem.Termasuk ketika sistem pencarian kepala daerah melalui Pilkada yang merupakan produk demokrasi liberal, maka siapapun yang terpilih tidak akan menghasilkan kebaikan bagi bangsa dan negara. Hal ini disebabkan karena demokrasi yang dijalankan selama ini sangat bertentangan dengan Pancasila yang mengamanahkan sistem majelis.
“Yang terpenting bagi kita adalah memahami bahwa Pancasila adalah teknologi, bukan semata filosofi. Termasuk dalam pembentukan suatu produk hukum haruslah sejalan dengan Pancasila. Apakah voting sejalan dengan prinsip musyawarah untuk mufakat? Apakah layak partai politik menggantikan peran majelis perwakilan? Disinilah salah satu letak penghianatan kita terhadap Pancasila,” ujar Iskandarsyah
Dalam kesempatan yang sama Slamet Subijanto, mantan Kepala Staf Angkatan Laut era presiden Susilo Bambang Yudhoyono menambahkan, dalam situasi kritis dan genting ini seluruh komponen masyarakat harus bersama-sama menegakan kembali Pancasila sebagai satu-satunya ideologi sah yang boleh dipakai sebagai alat berbangsa dan bernegara. Dengan demikian maka segala permasalahan sosial politik, ekonomi moneter, ataupun lingkungan dan sumber daya alam akan otomatis terselamatkan.
“Dalam berbangsa dan bernegara, berkiblatlah pada kebenaran menurut Pancasila bukan menurut orang atau kelompok tertentu sebagaimana dalam beragama kita harus mengikut pada firman Tuhan dalam kitab suci, bukan kepada pemuka agamanya,” kata purnawirawan yang saat ini memimpin Majelis Kebangsaan Panji Nusantara.
Untuk mensosialisaikan hasil musyawarah ini, Pancasila Center akan mengajak berbagai elemen yang ada dimasyarakat. Agar bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap dilestarikan sehigga mampu dijadikan ketahanan nasional dalam menghadapi segala persoalan yang ada selama ini (yul)