Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyatakan, Paguyuban PANRB harus menjadi contoh bahwa empat lembaga dengan mandat berbeda dapat bekerja terpadu dan saling menguatkan.
Semarak.co – Diketahui, instansi yang tergabung dalam paguyuban PANRB adalah Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
“Kita minta instansi ini semakin kuat berkonsolidasi. Jika dianalogikan sebagai orkestra, Kementerian PANRB sebagai konduktor, LAN sekolah musik. Sementara BKN bertugas mengelola talenta musisi, ANRI penjaga partiture dan rekaman sejarah,” ujarnya saat Rakor Paguyuban PANRB, dirilis humas melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Jumat pagi (21/11/2025).
Sebagai instansi yang salah satu fungsinya menerbitkan kebijakan, Rini mengingatkan ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha kepada pemerintah semakin tinggi. Satu keluhan terhadap layanan atau kebijakan bisa bergulir viral dan mengubah dinamika kebijakan.
Namun Rini menegaskan bahwa kebijakan tidak boleh berbasis viralitas. Kebijakan harus berbasis visi, rasionalitas, data atau evidence dan kepentingan jangka panjang. Viralitas tidak boleh menjadi kompas.
Rini berpesan agar rapat ini tidak menjadi forum sesaat. Sesuatu yang konkret diharapkan bisa dihasilkan, terutama menyiapkan tahun anggaran 2026 dengan lebih terpadu. Setidaknya ada tiga keluaran yang diharapkan. Pertama, shared outcomes paguyuban PANRB yang mencerminkan prioritas lintas lembaga.
“Kita memerlukan beberapa outcome inti yang menjadi kompas bersama, seperti integrasi menyeluruh manajemen ASN, penguatan kualitas kebijakan dan policy delivery, penerapan standar nasional pelayanan publik yang human-centered, serta tata kelola kearsipan nasional yang modern dan interoperable,” paparnya.
Kedua, pemetaan ekspektasi resiprokal antar-lembaga paguyuban secara lebih jelas dan terstruktur. Serta yang ketiga adalah instrumen kolaborasi yang operasional. Bisa dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) bersama, forum koordinasi tematik, Project Management Office (PMO) lintas lembaga, hingga dashboard kinerja anggota instansi paguyuban.
Kepala LAN Muhammad Taufiq menjelaskan konsep future leader program. Sebuah program pendidikan yang menggandeng berbagai pihak untuk memberikan sudut pandang baru, termasuk bekerja sama dengan BUMN, konsultan, hingga perusahaan swasta dari luar negeri.
“Program pengembangan kompetensi bagi milenial yang potensial untuk menjadi pemimpin masa depan. Program yang menggunakan pendekatan multi exit dan multi entry ini diselenggarakan berkolaborasi dengan korporasi,” jelas Taufiq.
Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menerangkan, ia membawa reformasi birokrasi dengan tiga semangat besar, yakni melindungi, memudahkan, dan membahagiakan. “Semangat itu dituangkan dalam regulasi, dari yang sebelumnya represif menjadi responsif terhadap kebutuhan publik,” ungkap Zudan.
Semua capaian dan rencana yang sudah dilakukan saat ini, lebih bermanfaat bagi masa depan jika diarsipkan secara optimal. Dari sini, peran ANRI dalam perjalanan reformasi birokrasi menjadi krusial.
Kepala ANRI Mego Pinandito menjelaskan, jajaran ANRI juga memiliki tugas untuk menganalisis data kearsipan, termasuk perjalanan reformasi birokrasi dari awal dicanangkan. Lebih luas lagi, pelayanan publik pun bergantung pada ketertiban arsip.
Analisis arsip mendukung perencanaan strategis dan perumusan kebijakan publik yang solutif. “Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan publik yang baik kalau arsipnya tidak tertib? Jika tidak ada arsip digital, kita akan mundur,” ungkap Mego.
Tata Kelola yang Kuat, Pastikan Kinerja Pembangunan Optimal Tercapai
Paguyuban Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memegang peran penting dalam tata kelola kebijakan pemerintah. Tata kelola memang tidak selalu tampak secara kasat mata, namun menjadi penggerak utama yang menentukan kualitas hasil pembangunan.
Guru Besar FISIP Universitas Gadjah Mada (UGM) Gabriel Lele menegaskan, tata kelola menjadi fondasi pembangunan bahkan peradaban bangsa. “Membenahi tata kelola adalah aspek fundamental. Jika fondasinya goyang, keseluruhan bangunan akan goyang,” ujarnya, saat Rakor Paguyuban PANRB, di Bandung, Kamis (20/11/2025).
Paguyuban PANRB mungkin tidak mengelola program teknis secara langsung, namun Paguyuban inilah yang memastikan seluruh prioritas itu dapat berjalan dengan baik melalui penguatan tata kelola. Di sinilah pentingnya peran sinergi dan penyelarasan visi (aligned vision) di lingkup Paguyuban PANRB.
Untuk menuju kinerja bersama (shared outcomes) dengan aligned vision, perlu diidentifikasi isu yang harus diselesaikan, kondisi ideal dan prakondisi yang ingin diwujudkan. Hal ini bisa diwujudkan dengan tidak membatasi diri pada mandat/tupoksi masing-masing instansi, agar tidak ada egosektoral.
“Kalau kita mulai berangkat dari mandat organisasi, kita tidak akan kemana-mana. Jadi dilepaskan dulu, agar kita bisa cek apa yang harus ada dari sisi tata kelolanya dan mana secara logis berkontribusi terhadap pencapaian prioritas presiden. Sehingga sifatnya crosscutting dan komprehensif,” imbuhnya.
Menurutnya. semua aspek perlu didiagnosis agar tiap prioritas presiden memiliki topangan tata kelola yang memadai, baik dari sisi apa perencanaan SDM, sistem, SOP, mekanisme insentif, hingga strategi implementasi. Seluruh aspek harus memiliki kausalitas yang jelas.
Apabila semua masalah, penyebab, kondisi idealnya, prakondisi yang harus diwujudkan telah diklarifikasi, kemudian disusun program kegiatan dan anggarannya. “Ini yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan yang nantinya akan mempengaruhi peningkatan kualitas kebijakan yang dibuat,” tutur Gabriel.
Terkait delivery strategy atau desain implementasi shared outcomes, terdapat tiga poin kunci yang bisa dilakukan. Pertama, program/kegiatan prioritas mengikuti alur aligned vision. Kedua, setelah dilakukan secara tuntas dan komprehensif maka prinsipnya adalah melakukan distribusi kinerja secara tuntas pada semua unit organisasi.
“Di sinilah muncul pertanyaan siapa melakukan apa? Siapa menghasilkan apa? Kapan? Dengan parameter atau indikator apa? Ini semua dirangkum dalam poin terkait distribusi beban atau tanggung jawab,” tambahnya.
Ketiga, penguatan NATO. NATO yang dimaksud adalah Nodality (data, informasi, pengetahuan); Authority (klarifikasi aktor dan kewenangan); Treasure (distribusi sumber daya mengikuti target kinerja); Organization (perjelas unit organisasi pelaksana/penanggung jawab). (hms/smr)
