Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menuturkan, Politeknik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) adalah pilar utama dalam mencetak SDM bidang transportasi yang unggul, melayani dan melek digital.
Semarak.co – Rini menegaskan, calon ASN Kementerian Perhubungan akan menjadi wajah sektor publik ke depan dan memegang banyak peran penting dalam mendorong kemajuan dan pembaruan birokrasi Indonesia.
“Ingatlah, Anda adalah wajah negara, karena andalah yang pertama ditemui masyarakat di terminal, bandara, pelabuhan, maupun ruang operasi,” ujar Rini di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Tangerang, dirilis humas PANRB usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Rabu (3/12/2025).
Politeknik Kemenhub menjadi penggerak tata kelola transportasi bersih dan efektif, dengan menanamkan nilai-nilai akuntabilitas sejak dini. Melalui penempatan lulusan di berbagai wilayah, berperan aktif sebagai penguat konektivitas dan inklusi transportasi di wilayah 3T, sekaligus menjembatani dunia pendidikan dengan dunia kerja.
Politeknik Kementerian Perhubungan berperan membentuk lulusan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki karakter yang profesional, berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik sejalan dengan semangat reformasi birokrasi.
“Tugas anda sebagai calon ASN Kementerian Perhubungan bukan sekadar teknis, tetapi juga menjaga kepercayaan publik melalui pelayanan yang aman, ramah, dan profesional,” imbuh Rini.
Rini menilai transportasi bukan lagi sekadar kendaraan bergerak di jalan, tapi ekosistem kompleks yang menuntut birokrasi siap bertransformasi. Transformasi sistem transportasi harus mampu membangun satu sistem terpadu, bukan seribu sistem terpisah, agar layanan publik mampu menjawab kebutuhan ekonomi.
Layanan transportasi berorientasi pada manusia menuntut interoperabilitas data lintas moda agar masyarakat mendapatkan akses, informasi perjalanan, ticketing, dan fasilitas pendukung yang nyaman dan terhubung sepanjang life cycle pergerakannya.
Dalam konteks percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, birokrasi dan ASN harus berperan sebagai problem solver yang mampu “connecting the dots” melalui digitalisasi layanan transportasi.
“Di sinilah ASN Digital Kementerian Perhubungan memegang fungsi strategis untuk memastikan seluruh moda transportasi terintegrasi, berorientasi pada pengguna, dan mendukung ekosistem ekonomi yang semakin kompetitif,” ujarnya.
Selain itu, integrasi data dan interoperabilitas layanan menjadi kunci untuk memastikan layanan pemerintah lebih sederhana, terhubung, dan dipercaya. “Tujuan akhirnya adalah agar ASN mampu membaca perubahan yang bergerak cepat, sehingga birokrasi menjadi lincah, responsif, dan benar-benar menjadi pembangunan,” tutur Rini.
Rini meminta Talenta Muda di Politeknik Kementerian Perhubungan untuk tidak berhenti belajar agar kelak menjadi insan transportasi yang menggerakkan pembangunan sekaligus menjunjung nilai pelayanan, dedikasi, dan pengabdian bagi Indonesia.
“Arah baru transformasi pelayanan transportasi akan dimulai dari Talenta Muda yang berpikir progresif, melayani sepenuh hati, dan berani berubah. Karena kendaraan terbaik untuk reformasi adalah manusia di balik kemudinya,” pungkas Rini.
Pengembangan Kompetensi ASN Berdampak pada Pembangunan SDM Indonesia
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan bahwa pengembangan kompetensi bagi ASN bukan hanya akan berdampak bagi ASN itu sendiri.
“Pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi ASN menjadi bagian besar untuk memastikan pembangunan SDM Indonesia,” ungkap Menteri Rini saat menerima audiensi Country Head Tanoto Foundation Indonesia Inge Sanitasia Kusuma di Kantor Kementerian PANRB, Senin (1/12/2025).
Rini menyampaikan, target pelaksanaan manajemen ASN adalah sistem merit yang berjalan efektif dan konsisten serta manajemen talenta ASN yang terstandar dan terkoordinasi secara nasional. Untuk itu, fokus dari pengembangan kompetensi ASN diarahkan dalam penguatan kompetensi dan budaya digital bagi pegawai ASN.
Dengan memastikan sistem merit berjalan dengan baik, maka setelah ASN mendapatkan pendidikan dan pelatihan guna pengembangan kompetensinya, setiap instansi pemerintah harus dapat memastikan hasil pendidikan dan pelatihan tersebut dapat diimplementasikan di tempat kerja ASN tersebut.
Pengembangan kompetensi ASN bukan sekadar membangun proses pendidikan dan pelatihannya saja, tapi bagaimana reformasi birokrasi bisa berjalan dengan pengembangan kompetensi yang telah didapatkan.
“Dengan demikian, pengembangan kompetensi ASN ini merupakan upaya dari penguatan kapasitas pemerintah yang juga berbicara mengenai kualitas kebijakan, tata kelola, hingga SDM aparatur,” lanjut Menteri Rini.
Dalam melakukan pengembangan kompetensi bagi ASN dengan ekosistem pembelajaran kolaboratif inklusif, adaptif, dan berbasis digital melibatkan banyak sektor, seperti pihak swasta, akademisi, media, hingga komunitas.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pun terbuka untuk berkolaborasi dengan mitra strategis dalam penguatan kapasitas pemerintah, khususnya pengembangan kompetensi ASN, agar dapat berjalan secara berlanjutan. (hms/smr)
