Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan pentingnya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di Aceh dan Sumatra, dengan tetap mengedepankan ketepatan sasaran, akuntabilitas, serta kepastian hukum.
Semarak.co – Menko Pratikno pada Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, menyatakan, upaya ini dilakukan guna memastikan seluruh proses berjalan cepat sekaligus tertib administrasi demi kepentingan masyarakat terdampak.
“Hari ini kita memanfaatkan kesempatan ini untuk mereviu secara cepat, permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan kemudian solusinya seperti apa,” ujar Pratikno, dirilis humas Kemenko PMK usai acara melalui WAGroup Media PMK, Senin malam (23/2/2026).
Ia menegaskan bahwa seluruh pemangku kepentingan harus bergerak secara terkoordinasi, dengan basis data yang valid dan administrasi yang tertib agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Kita semuanya bergerak cepat, tepat sasaran, akuntabel, dan tidak menimbulkan masalah hukum maupun sosial dikemudian hari. Oleh karena itu, masalah pendataan yang valid dan juga konsisten, sekaligus juga ruang administrasi dipenuhi untuk tidak menimbulkan masalah,” tegasnya
Menurutnya, percepatan bukan hanya soal waktu, tetapi juga memastikan kebijakan menjawab kebutuhan riil masyarakat terdampak dan mampu menjadi solusi terbaik. “Semua bergerak memenuhi aspirasi masyarakat dan mencari titik tengah di tengah masalah yang ada,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, percepatan pembangunan hunian menjadi salah satu prioritas utama, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri agar masyarakat dapat menempati hunian yang lebih layak dan aman. “Percepatan hunian dipercepat sebelum lebaran,” jelasnya.
Melalui Satgas ini, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait terus memperkuat koordinasi, sinkronisasi data, serta percepatan realisasi program rehabilitasi dan rekonstruksi agar pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat di tiga provinsi terdampak dapat berjalan optimal.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, perwakilan dari kementerian/lembaga dan pimpinan daerah terkait. (hms/smr)
