Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan potensi kecurangan akan terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Namun, pelakunya dari peserta atau kontestan pemilu itu sendiri dan bukan pemerintah.
semarak.co-Hal tersebut disampaikan Mahfud melalui keterangan tertulisnya, saat menjadi pembicara kunci seminar Literasi Media dan Politik Jelang Pemilu 2024: Mitigasi Konflik SARA dan Penguatan Partisipasi Warga di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Ciputat di Jakarta, Selasa (23/5/2023).
“Karena sudah lima kali Pemilu kita 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019 curang terus. Tetapi beda saudara, yang curang sekarang itu adalah peserta pemilu sendiri, bukan pemerintah,” kata Mahfud dilansir media online duniaoberita Wednesday, May 24, 2023 dari infopublik.id.
Hal itu jauh berbeda apabila dibanding semasa Orde Baru berkuasa, lanjut Mahfud, di mana sudah menjadi rahasia umum bahwa Pemilu kerap kali sudah diatur siapa pemenangnya dan partai apa mendapat berapa banyak suara.
“Kalau dulu jaman Orde Baru itu ndak bisa dibantah yang curang pemerintah terhadap rakyat. Pokoknya yang menang harus Golkar, pemilu besok yang Golkar dapat sekian, PPP sekian, PDI sekian, sudah diatur. Itu bukan berita bohong, memang iya,” ujarnya.
Sementara dalam lima kali Pemilu terakhir, Mahfud menyebut kecurangan terjadi antara rakyat dengan rakyat dan dilakukan peserta Pemilu. Modus kecurangan yang terjadi adalah peserta pemilu membayar orang tertentu di tempat pemungutan suara (TPS) untuk memalsukan hasil pemungutan suara saat diserahkan ke kelurahan, kecamatan dan seterusnya.
“Sudah diakali sedemikian rupa, masih saja terjadi kasus-kasus seperti itu. Oleh karena itu, Pemerintah sejak 2003 secara resmi membentuk Mahkamah Konstitusi (MK) yang salah satu tugasnya adalah menyelesaikan perselisihan hasil pemilu,” ungkap Mahfud mantan Ketua MK 2009-2013.
Lembaga yudikatif MK itu harus bekerja secara terbuka dan independen. “Karena kalau keputusannya tidak terbuka dan independen, itu bisa jadi masalah politik yang besar,” ujar mantan Menteri Pertahanan (Menhan) era Presiden KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
Mahfud bahkan mengaku sudah sempat berpesan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk bersiap-siap menghadapi gugatan kecurangan pemilu.
“Pemilu pasti diwarnai kecurangan, yang kemarin dan yang besok. Oleh sebab itu saya bilang ke Pak Hasyim (Asy’ari, Ketua KPU RI, red) dan Bawaslu ketika datang ke kantor saya untuk siap-siap digugat karena Pemilu curang. Saya titip pesan agar segenap pihak terus memperkuat literasi politik maupun media, demi menjaga Pemilu 2024 lebih demokratis,” tutupnya.
Di bagian lain Pemilu Turki tahun 2023 telah dilaksanakan pada Minggu, 14 Mei 2023. Hasil penghitungan suara memunculkan putaran kedua setelah tidak ada yang mayoritas antara incumbent Presiden Recep Tayyip Erdogan dengan partai oposisinya Kemal Kılıçdaroğlu.
Seperti dilansir hajinews.id, 18/05/2023, meskipun survei menunjukkan bahwa suara Kılıçdaroğlu lebih baik daripada suara Erdogan. Hampir 25% suara menunjukkan bahwa Erdogan saat ini memiliki mayoritas. Pemilu Turki termasuk yang paling ketat dan menarik perhatian global.
Pemilu Turki sulit dicurangi karena partai politik dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) telah mengirimkan ribuan relawan untuk memantau proses pemilu. Menjelang pemilu Turki, pejabat, partai politik, dan pengamat independen bersiap untuk memaksimalkan posisi mereka.
Di semua pusat pemungutan suara Turki bahkan di semua negara di mana ada orang Turki. Untuk memastikan integritas dan keadilan yang baik. Bertentangan dengan keraguan yang diajukan organisasi berita internasional, dalam beberapa hari terakhir yang tampaknya melakukan propaganda pada Pemilu Turki.
Proses untuk memberikan suara dan penghitungan berikutnya telah dirancang sedemikian rupa untuk meminimalkan kemungkinan kecurangan. Lebih dari 60 juta orang berhak memilih dalam pemilihan presiden dan parlemen 14 Mei, diselenggarakan di 81 provinsi dan semua di bawah sorotan media.
Melibatkan pelacakan 191 ribu kotak suara dan banyak mata pada Pemilu, bertujuan agar tidak terjadi kecurangan. Sebanyak 6,5 juta orang Turki tinggal di negara lain. Di antaranya 3,28 juta dari mereka berhak memberikan suara mereka dalam Pemilu Turki 2023.
Dibanding 60,9 juta pemilih terdaftar di Türkiye, suara tersebut tampak sangat kecil. Namun, negara tetap mengambil setiap langkah untuk memastikan keamanan kotak suara di gerbang bea cukai dan di negara-negara ekspatriat Turki ketika Pemilu berlangsung.
Setelah pemungutan suara selesai, tas tersegel dikirim ke Türkiye ditemani oleh perwakilan partai politik yang bersaing dalam pemilihan, dan dikunci di sebuah ruangan. Mayoritas penduduk Turki tinggal di Eropa Barat, tempat para pekerja migran menetap pada 1960 sebagai bagian dari program rekonstruksi pasca-Perang Dunia II. (net/dun/hjn/smr)
