Setidaknya ada dua partai yang sudah mengumumkan jagoannya untuk diusung sebagai calon presiden (capres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, yaitu Ketua umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto yang saat ini menjabat Menteri Pertahanan (Menhan).
semarak.co-Satu lagi adalah Ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang saat ini menjabat Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian. Walaupun di Aceh sendiri, isu Pilpres 2024 ini belum menjadi buah bibir alias menghangat.
Sebagaimana diketahui, pada Pilpres 2019, Prabowo yang berpasangan dengan Sandiaga Uno menang telak dengan mengantongi 85,59 persen suara sah di Aceh. Kemenangan itu tidak lepas dari keterlibatan Partai Aceh, partai lokal yang berafiliasi dengan Partai Gerindra Aceh. Untuk Pilpres 2024, Partai Aceh belum menentukan sikapnya siapa yang akan didukung sebagai capres.
“Masalah isu pilpres, Partai Aceh masih wait and see (menunggu dan melihat),” kata Juru Bicara (Jubir) Partai Aceh Nurzahri menjawab serambinews.com, Sabtu (16/10/2021) menanggapi isu pilpres yang sedang hangat secara nasional.
Nurzahri menyatakan, secara aturan, Partai Aceh tidak dapat mengusulkan capres. “Jika Partai Aceh PA bisa mengusulkan presiden maka pasti dari kader sendiri yang kami usung, seperti sosok Wali Nanggroe Tgk Malik Mahmud Al-Haitar,” ujarnya.
Tapi karena regulasi tidak memungkinkan, sambungnya, maka pihaknya masih menunggu dan melihat saja figur-figur yang bermunculan sebagai capres yang akan bertarung pada Pilpres tahun 2024.
“Menurut kami capres yang sudah muncul masih menggunakan jualan umum yang sama, belum ada yang secara spesifik berani menawarkan janji atau program bagi Aceh dan Partai Aceh sebagai partai yang lahir dari proses perdamaian tentu akan memperhatikan janji-janji dan program-program yang ditawarkan,” ungkapnya.
Apakah ada bersinggungan dengan proses damai yang terjadi di Aceh atau tidak, lanjut Nurzahri, sebelum pihaknya menentukan pilihan. Di sisi lain, memang ada beberapa sosok figur capres yang sudah berkomunikasi dengan pimpinan partai, tapi semuanya dilakukan secara personal dan informal, belum ada yang berani mendekati Partai Aceh secara resmi.
“Mungkin karena Partai Aceh cuma partai lokal. Yang jelas pilihan Partai Aceh tentunya akan jatuh pada capres yang berani berjanji dengan disertai garansi, bahwa jika dia terpilih maka akan merealisasikan seluruh butir-butir MoU Helsinki,” pungkas Nurzahri. (net/mbi/smr)
sumber: SerambiNews.com di WAGroup Gerakan Amanah Sejahtera (postMinggu17/10/2021/pilot)
