Komisi VI DPR Temukan Permasalahan Terkait Penyaluran BPUM oleh BRI di Jawa Tengah

Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung bertukar cenderamata dalam kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa. Foto: ist

Komisi VI DPR RI menemukan sejumlah permasalahan terkait penyaluran BPUM (Bantuan produktif usaha mikro) oleh BRI (Bank Rakyat Indonesia) sebagai salah satu bank penyalur di wilayah Jawa Tengah.

semarak.co-Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung mengatakan, kunjungan Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa tengah ini sebenarnya untuk menindaklanjuti rapat sebelumnya dengan Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM di gedung DPR.

Bacaan Lainnya

“Kami ingin mendengar langsung dari BRI sebagai salah satu bank penyalur terkait dengan bantuan presiden usaha mikro. Kami mendapatkan informasi bahkan di Jawa Tengah sekalipun yang performa BPUM nya cukup bagus namun tetap terdapat kendala-kendala yang sebenarnya lebih pada persoalan teknis,” ujar Martin, Kamis (4/2/2021).

Apalagi di luar Jawa akan lebih besar lagi kendalanya, dilanjutkan Martin, kendala teknis tersebut salah satu contohnya terkait perbedaan data berupa nama calon penerima BPUM dengan nama yang tertera di NIK (Nomer induk kependudukan) atau di KTP (Kartu tanda penduduk).

Karena tidak jarang warga atau pelaku usaha mikro hanya mencantumkan nama singkat dalam surat usulan calon penerima BPUM. Karena itu, Martin, berharap agar BRI dan Kementerian Koperasi UKM memberikan relaksasi atau keringanan-keringanan untuk persoalan administrasi dalam program BPUM ini.

“Hal itu semata agar tujuan dari diadakannya program BPUM ini tercapai. Tujuan pemerintah membuat program BPUM ini kan sebenarnya untuk meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap para pelaku usaha mikro,” ujar politisi dari Fraksi Partai Nasdem.

Namun jika persoalan teknis menjadikan kendala dalam penyalurannya, maka akan sia-sia juga program ini. Tidak juga bisa membantu para pelaku usaha mikro bahkan tidak bisa memulihkan ekonomi untuk menjadi lebih baik di masa pandemi ini khususnya.

Dalam kesempatan itu baik BRI maupun Kementerian Koperasi dan UKM memahami masukan dari pimpinan maupun anggota Komisi VI DPR sebagai sebuah solusi. Pasalnya dari 95 persen BPUM yang sudah dicairkan, sekitar 25 persennya belum tersalurkan dengan baik.

Sehingga bukan tidak mungkin dengan adanya relaksasi akan memudahkan penyaluran BPUM. “BRI, serta Kementerian Koperasi dan UKM mengatakan mereka akan mencoba memverifikasi langsung di lapangan, dan tidak langsung membekukan dana BPUM,” ujarnya.

Karena tujuan utamanya uang itu, kata Martin, untuk disalurkan ke masyarakat, untuk pelaku usaha mikro, jadi untuk apa dibekukan dan dikembalikan lagi pada negara.

Dalam kunjungan kerja kali ini, Martin didampingi sejumlah anggota Komisi VI DPR RI, seperti Sondang TD Tampubolon, Mufti Anam, Darmadi Durianto, Dedy Sitorus, M. Idris Laena, La Tinro La Tunrung, Subardi, M. Rapsel Ali, M.Thoha, M. Dhevy Bijak Pawindu, Amin,Nevi Zuairina, Primus Yustisio, Elly Rachmat Yasin dan Eko Hendro Purnomo. (ayu/smr)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *