Kelompok Syiah Houthi di Yaman dilaporkan tengah memertimbangkan penerapan kebijakan baru berupa pungutan terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Bab al-Mandeb di bagian selatan Laut Merah.
Semarak.co – Langkah tersebut dinilai dapat memperbesar ketegangan di kawasan sekaligus menambah risiko terhadap jalur perdagangan internasional yang menjadi salah satu urat nadi distribusi energi dunia.
Rencana tersebut, seperti dilansir Rmol.id yang mengutip pernyataan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dari Kantor Berita Reuters (29/7/2026), muncul beberapa hari setelah Houthi mengumumkan blokade maritim terhadap Arab Saudi.
Jika diterapkan, kebijakan itu akan mewajibkan sebagian besar kapal dagang membayar biaya tertentu untuk memeroleh izin melintas di perairan yang dikuasai kelompok tersebut. Hingga kini belum ada kepastian kapan aturan itu mulai diberlakukan.
Menurut sejumlah sumber dari berbagai kalangan di tingkat regional seperti yang dikutip kantor berita Inggris, Reuters, pembahasan mengenai mekanisme pungutan dilakukan dalam pertemuan pejabat Houthi dengan pihak Republik Iran pada bulan Juli 2026 ini.
Dalam pertemuan itu, disebutkan pula bahwa adanya dukungan teknis untuk membentuk badan yang nantinya akan mengatur sistem penarikan biaya kepada siapapun dan dari negara mana pun terhadap kapal-kapal yang melewati Selat Bab al-Mandeb.
Selat Bab al-Mandeb merupakan salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia karena menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden sebelum menuju Samudra Hindia. Jalur ini setiap hari dilalui kapal tanker minyak, kapal kontainer dan berbagai kapal niaga yang menghubungkan Eropa, Timur Tengah, Asia hingga Afrika.
Para analis barat dan timur tengah memeringatkan, kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan biaya pengiriman barang secara global. Perusahaan pelayaran kemungkinan akan menghadapi beban operasional yang lebih besar.
Beban operasional itu, baik karena harus membayar pungutan maupun ketika mengalihkan rute pelayaran ke jalur yang lebih panjang apabila kondisi keamanan semakin memburuk, menyusul tidak kondusifnya di sekitar wilayah.
Apabila kapal memilih menghindari Laut Merah, perjalanan harus memutar melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Rute alternatif itu dapat memerpanjang waktu pelayaran hingga beberapa pekan dan meningkatkan konsumsi bahan bakar serta biaya logistik secara signifikan.
Laporan Reuters juga menyebut kapal-kapal berbendera China kemungkinan akan memeroleh pengecualian dari pungutan itu. Informasi itu didasarkan pada pembicaraan langsung antara Houthi dan pihak China mengenai keamanan pelayaran, meski belum ada konfirmasi resmi dari kedua belah pihak.
Pemerintah Yaman yang diakui secara internasional menilai langkah Houthi adalah upaya memerluas pengaruh di Laut Merah dengan meniru strategi Iran di Selat Hormuz. Menurut pejabat pemerintah Yaman, tindakan itu dapat mengancam kebebasan navigasi internasional dan memicu eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan.
Sementara itu, sejumlah negara Teluk dan negara-negara Eropa dikabarkan menentang rencana itu. Mereka khawatir kebijakan itu akan memerburuk stabilitas kawasan dan mengganggu pasokan energi global yang selama ini bergantung pada kelancaran pelayaran di Laut Merah.
PBB sebelumnya juga telah menyerukan agar Houthi menghentikan berbagai aksi yang mengancam kapal-kapal komersial di Laut Merah. Badan dunia itu menilai keselamatan pelayaran internasional harus tetap dijaga untuk mencegah dampak ekonomi dan kemanusiaan yang lebih luas.
Hingga saat ini, Houthi belum memberikan pernyataan resmi mengenai rincian maupun jadwal penerapan kebijakan pungutan yang sedang mereka rancang dan akan diberlakukan untuk semua negara kecuali beberapa negara khusus.
Namun, perkembangan ini terus menjadi perhatian dunia karena setiap perubahan di Selat Bab al-Mandeb dapat memengaruhi perdagangan internasional, harga energi, serta stabilitas keamanan di Timur Tengah. (net/rts/rmid/kim/smr)
