Di tengah krisis pangan, energi, dan inflasi saat ini, Gerakan Koperasi Indonesia menggugat negara dan pemerintah karena telah mengkianati Konstitusi Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945. Masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi yang tak berujung selama 77 tahun Indonesia merdeka karena sistem perekonomian nasional didominasi sistem kapitalisme bukan sistem koperasi seperti diamanatkan konstitusi.
semarak.co-Demikian disampaikan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nurdin Halid melalui pidato dalam rangka peringatan Hari Koperasi 12 Juli 2022 berjudul Meluruskan Sejarah: Gerakan Koperasi Indonesia Menggugat.
Nurdin menyebut, judul pidatonya terinspirasi judul pledoi Bung Karno Indonesia Menggugat tahun 1930 di depan hakim kolonial Belanda di penjara Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Dalam pledoinya, Bung Karno menggugat sistem kapitalisme sebagai biang dari imperialisme-kolonialisme.
“Bahwa penderitaan rakyat Indonesia selama 350 tahun disebabkan oleh kapitalisme yang mendorong lahirnya imperialisme dan kolonialisme. Hari ini, di Hari Keramat 12 Juli 2022, lewat pidato berjudul Gerakan Koperasi Indonesia Menggugat, saya selaku Ketua Umum Dekopin menggugat Negara dan Pemerintah,” ujar Nurdin Halid.
Ditambahkan Nurdin dalam rilis humas Dekopin yang diterima redaksi semarak.co, Sabtu (16/7/2022), “Saya mewakili Gerakan Koperasi Indonesia menggugat Negara dan Pemerintah untuk meluruskan sejarah demi Indonesia hari ini dan masa depan.”
Nurdin Halid menyebut dua warisan sejarah yang harus dirawat dan diluruskan. Pertama, tentang perintah Konstitusi bahwa Perekonimian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan Bangun usaha yang sesuai dengan itu ialah Koperasi.
“Seperti halnya Dasar Negara Pancasila, Konstitusi Pasal 33 UUD 1945 adalah hasil kesepakatan para Bapak Bangsa yang diwariskan untuk dipatuhi generasi penerus hingga generasi kita hari ini dan generasi-generasi mendatang,” kata Nurdin.
Kedua, tentang keputusan para tokoh koperasi Indonesia dalam Kongres Koperasi I 11-14 Juli 1947 yang menetapkan Hari Koperasi tanggal 12 Juli dan pembentukan Dewan Koperasi Indonesia sebagai wadah tunggal gerakan koperasi NKRI.
Nurdin Halid menegaskan, dua keputusan bersejarah di Tasikmalaya itu adalah hasil kesepakatan 500 tokoh koperasi yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. “Kesepakatan itu disaksikan dan direstui oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta sebagai representasi Negara,” imbuhnya.
Jadi, kata dia, dua keputusan Kongres Koperasi I Tasikmalaya itu menjadi patokan dasar dan arah pergerakan organisasi koperasi Indonesia. Untuk meluruskan dua warisan sejarah itu, Nurdin menguraikan 10 tuntutan Gerakan Koperasi Indonesia kepada Negara dan Pemerintah.
Terkait Pasal 33 UUD 1945
Pertama, kembalikan Pasal 33 Ayat 1 yang asli dengan memasukkan Kata KOPERASI ke dalam Batang Tubuh Pasal 33. Kalimat Penjelasan ‘Bangun usaha koperasi yang sesuai dengan itu ialah KOPERASI’ tidak dapat DIPISAHKAN dari bunyi Ayat (1): ‘Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.’
“Gerakan Koperasi Indonesia menegaskan bahwa penghapusan Penjelasan Pasal 33 Ayat 1 lewat Amandemen adalah pangkal dari ketidakjelasan arah pembangunan koperasi di negeri ini,” kata Nurdin mantan Ketua umum PSSI.
Kedua, Pemerintah dan DPR segera menyusun dan menerbitkan UU Sistem Perekonomian Nasional sebagai penjabaran Pasal 33 UUD 1945. Ketiadaan UU Sistem Perekonomian Nasional telah menyebabkan puluhan UU sektoral tumpang-tindih.
“Upaya Negara, yaitu Pemerintah dan DPR menerbitkan UU Omnibus Law hanya bersifat ‘pemadam kebakaran’ atas ketumpang-tindihan berbagai UU itu dan samasekali tidak menyentuh substansi dari amanat Pasal 33 UUD 1945,” ujar Nurdin.
Ketiga, sambung Nurdin, DPR segera mengesahkan RUU Koperasi yang baru sebagai payung hukum yang memadai dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan pembangunan koperasi Indonesia modern.
“UU Nomor 25 Tahun 1992 sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan kemajuan dan karena itu RUU yang sudah dibahas oleh DPR dan Pemerintah akhir tahun 2019 agar segera disahkan,” katanya.
Keempat, pembinaan terhadap koperasi oleh negara (Pemerintah dan DPR) selama ini bersifat ‘setengah hati’. Beberapa fakta berikut menjadi indikasi. Kementerian Koperasi (kemenkop) dan UKM bukan lagi lembaga teknis yang bisa mengeksekusi kebijakan dan program sehingga tidak memiliki ‘kaki’ hingga ke level kabupaten/kota.
Anggaran Kemenkop dan UKM tak sampai Rp1 triliun untuk usaha rakyat karena uang negara untuk pemberdayaan UMKM tersebar di 17 kementerian dan lembaga. Idealnya, dana APBN untuk peningkatan usaha-usaha rakyat di akar rumput diatur dan dikendalikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.
Perhatian negara terhadap BUMN (Pasal 33 Ayat 2) sangat besar. Misalnya, kalau BUMN mendapat dana Penyertaan Modal Negara (PMN), tapi mengapa Koperasi (Pasal 33 Ayat 1) tidak? Padahal, keduanya, yaitu BUMN/BUMD/BUMDes dan Koperasi iotu sama-sama amanat Pasal 33 UUD 1945.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Khusus untuk koperasi tidak ada. “Ini ada apa? Parahnya lagi, pengawasan terhadap koperasi oleh kementerian Koperasi (Kemenkop) juga lemah. Fakta hari-hari ini menunjukkan, tak sedikit koperasi mengalami gagal bayar uang anggota dan bangkrut,” sindirnyta.
Kelima, lanjut Nurdin merinci, perekonomian nasional berbasis ekonomi rakyat (Ekonomi Kerakyatan) harus dikonsolidasikan secara sistematis, struktural, dan massif lintas sektor dengan Melibatkan Gerakan Koperasi.
“Sebab, Gerakan Koperasi Indonesia meyakini, masalah kemiskinan dan kesenjangan yang terjadi selama 77 tahun Indonesia Merdeka disebabkan karena pengkianatan Negara dan Pemerintah terhadap Pasal 33 UUD 1945,” paparnya.
Terkait Lembaga Gerakan Koperasi
Untuk melindungi nilai dan prinsip-prinsip Koperasi serta menjaga kedaulatan, dan otonomi Gerakan Koperasi, maka Gerakan Koperasi Indonesia mendesak:
Pertama, Pemerintah Pusat dan Daerah harus melibatkan Dekopin/wil/da sebagai lembaga gerakan dalam penyusunan regulasi, kebijakan, dan program strategis bagi kemajuan koperasi di Tanah Air.
Kedua, Pemerintah didukung oleh DPR RI harus melibatkan gerakan koperasi dalam rangka mengatasi krisis pangan dan krisis energi yang hari-hari ini melanda dunia dan Indonesia akibat perang dan perubahan iklim ekstrim yang dipicu pemanasan global.
Di negeri agraris dan maritim yang sangat luas ini, Kemandirian Pangan dan Energi Bersih (bioful, biomassa, mikrohidro, energi matahari) hanya bisa terjadi jika petani, peternak, petambak, dan nelayan dikonsolidasikan dan digerakkan dalam wadah koperasi karena koperasi bisa bergerak dari hulu hingga hilir.
Ketiga, pemerintah segera mengesahkan Anggaran Dasar (AD) Dekopin Hasil Munas 2019 di Makassar. Ketidaktegasan pemerintah mengeksekusi keputusan Munas Makassar yang diperkuat putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar yang berkekuatan hukum tetap menjadi sumber kekacauan organisasi Dekopin yang berdampak pada konsolidasi ratusan ribu koperasi di Tanah Air.
Ironisnya lagi, kata Nurdin, pemerintah sebagai regulator, hari-hari ini memposisikan diri sebagai Lembaga Gerakan seperti tergambar pada surat edaran (SE) Kemenkop dan UKM tentang Peringatan Hari Koperasi 12 Juli. “Padahal, peringatan dan perayaan Hari Koperasi jelas-jelas hajatan Gerakan Koperasi Indonesia,” kecam Nurdin, politisi Golkar.
Keempat, Pemerintah harus harus SEGERA MEMBERSIHKAN Gerakan koperasi Indonesia dari intervensi kekuasaan maupun kepentingan kelompok dan partai politik tertentu. Sikap diam Pemerintah, apalagi memfasilitasi kelompok lain dari luar Gerakan Koperasi, berarti Pemerintah telah melanggar UU Koperasi Nomor 25 Tahun 1992.
“Selama pemerintah bersikap diam, maka selama itu pula masalah Dekopin tak akan pernah berakhir. Lebih dari itu, Pemerintah telah melecehkan Konstitusi Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945 yang mengamanatkan ‘sistem perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan,” ujar Nurdin.
Kelima, terkait kekisruhan Organisasi Dekopin yang sudah berjalan 3 tahun, Gerakan Koperasi Indonesia mendesak Negara dan Pemerintah, terutama:
Lembaga penegak hukum untuk tidak sekali-kali mau diintervensi oleh lembaga kekuasaan maupun kepentingan apa pun dari luar dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan pembuatan putusan terkait kekisruhan Organisasi Dekopin.
Lembaga DPR agar tidak dijadikan alat kekuasaan maupun partai politik untuk melegitimasi dan mengkampanyekan oknum dan kelompok tertentu yang mengatas-namakan Dekopin; seperti yang ditunjukkan Komisi XI DPR RI juga Kemenkop dan UKM yang menghadirkan oknum yang memproklamirkan diri sebagai Ketua Umum Dekopin dalam Rapat Komisi XI DPR RI.
Pemerintah agar berani dan tegas menjalankan putusan PN Makassar yang berkekuatan hukum tetap tentang pelaksanaan dan hasil-hasil keputusan Munas Dekopin 2019 Makassar.
Mengikuti putusan PTUN tentang Pendapat Hukum Dirjen Kemenkumham, lalu meminta fatwa MA adalah tindakan yang nyata-nyata mau melindungi oknum dan kelompok yang merusak kemurnian nilai, prinsip, sistem kerja, dan kedaulatan Gerakan Koperasi Indonesia.
“Di tengah krisis pangan, krisis energi, ancaman inflasi akibat harga-harga kebutuhan pokok naik, rakyat bangsa ini membutuhkan peran optimal organisasi ekonomi rakyat bernama koperasi,” papar Nurdin Halid.
Karena itu, kata dia, sesuai amanat konstitusi, negara dan pemerintah wajib membina, menuntun, dan memberdayakan 150 ribuan koperasi untuk menyelamatkan kehidupan rakyat banyak dan menyelamatkan perekonomian negara ini. Bukan sebaliknya,” sindirnya.
Ketakberdayaan negara dan sikap diam pemerintah terhadap kekuatan dan kepentingan kelompok tertentu yang mengacaukan kerja-kerja Gerakan Koperasi adalah pengkianatan terhadap rakyat, konstitusi UUD 1945, dan Dasar Negara Pancasila.
“Saya tegaskan, Gerakan Koperasi Indonesia tak akan diam dan terus berjuang. Hal ini merupakan panggilan sekaligus kewajiban konstitusional untuk meluruskan sejarah dan mengawal kemurnian nilai, prinsip, dan cita-cita perjuangan Gerakan Koperasi Indonesia menghadirkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia melalui koperasi,” pungkasnya. (yos/smr)
