PT Bank Tabungan Negara (BTN) terus memacu pembiayaan perumahan di sektor nonformal dengan memfasilitasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi bagi sekitar 4.000 anggota Perhimpunan Persaudaraan Pencukur Rambut Garut (PPRG).
Direktur Utama BTN Maryono mengatakan, langkah ini merupakan salah satu upaya perseroan memperluas akses KPR Subsidi untuk para pekerja non formal sebagai bentuk komitmen mensukseskan Program Sejuta Rumah.
“Pekerja non formal yang menjadi sasaran kali ini adalah para pekerja di sektor jasa, yaitu pencukur rambut yang tergabung dalam Perhimpunan Persaudaraan Pencukur Rambut Garut,” kata Maryono di sela Peletakan Batu Pertama Pembangunan Perumahan PPRG di Garut, Jawa Barat, Sabtu (19/01).
Bank pelat merah ini, sebelumnya juga memfasilitasi Asosiasi Pedagang Mie Bakso (APMISO), pengemudi taksi yang bekerja di bawah naungan PT Blue bird Tbk (BIRD), membantu program pembangunan rumah swadaya bagi guru honorer dengan program ABCG (Akademisi, Business,Community and Government) serta mitra Gojek dan Grab mendapatkan KPR BTN Mikro.
“Dengan rata-rata penghasilan kurang lebih Rp4 juta per bulan, para pencukur rambut tersebut berpeluang mendapatkan pembiayaan perumahan, khususnya KPR Subsidi. Kami melihat komitmen yang kuat dari para anggota PPRG untuk memiliki tempat tinggal, mengembangkan bisnis, hingga ingin membangun museum dan membuat wahana wisata di sekitar Garut,” ujarnya.
Jadi, sambung Maryono, Bank BTN optimistis kemampuan ekonomi para pencukur rambut Garut pada umumnya dapat berkembang pesat sehingga dibutuhkan layanan jasa perbankan yang mumpuni.
Perumahan PPRG yang dibangun untuk anggota PPRG terletak di tanah seluas 50 ribu meter persegi di desa Sukamukti, kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Untuk tahap pertama akan didirikan sekitar 150 unit rumah tipe 30/60 dengan harga jual sekitar Rp130 juta.
Pembangunan rumah dilakukan secara bertahap, seiring perluasan lahan perumahan yang direncanakan hingga 100 ribu meter persegi. “Perseroan akan membantu proses administrasi bagi komunitas pencukur rambut sebagai debitur yang layak menerima program KPR Subsidi. Selain itu sesuai yang dijanjikan pemerintah, bunga KPR Subsidi ditetapkan tetap sebesar lima persen dengan uang muka minimal satu persen,” terangnya.
Angsuran Rumah
Dengan bunga yang ringan, masyarakat juga diberi keringanan uang muka oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp4 juta. “Alhasil, angsuran rumah yang akan dibayar debitur hanya sekitar Rp800 ribu dengan jangka waktu KPR maksimal 20 tahun,” urainya.
Masyarakat yang sering tidak disentuh perbankan secara umum, kata dia, adalah masyarakat berpenghasilan rendah atau berpenghasilan tidak tetap. Namun, justru di segmen ini Bank BTN unggul karena berani membuka bekerjasama dengan institusi yang menaungi para pekerja serta komunitas pekerja sektor non formal.
Di hadapan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono yang hadir pada acara tersebut, BTN berkomitmen akan memperluas akses KPR baik KPR Subsidi maupun Non Subsidi ke seluruh lapisan masyarakat.
“Kami terbuka untuk kerjasama lain dengan swasta terutama yang menaungi ribuan pekerja non formal yang memimpikan perumahan yang layak bagi keluarganya asalkan memenuhi sejumlah persyaratan yang berlaku di perbankan, ataupun Kementerian PUPR,” tutur Maryono.
Saat ini, Bank BTN dipercaya Kementerian PUPR untuk merealisasikan seluruh KPR program pemerintah yaitu KPR Sejahtera FLPP, KPR Subsidi Selisih Bunga/Margin dan KPR BP2BT di samping KPR Non Subsidi, KPR Bangun Rumah dan KPR Renovasi Rumah.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, bantuan perumahan ini merupakan salah satu upaya Kementerian PUPR untuk mendorong keterlibatan komunitas di masyarakat agar ikut dalam pembangunan rumah.
“Kita kan punya FLPP, fasilitas likuiditas perumahan melalui BTN untuk memfasilitasi PPRG ini dengan sekitar 4.000 ribu jumlah anggotanya. Akhirnya difasilitasi oleh BTN sesuai proses,” terangnya.
Ini, kata Basuki, suatu peluang buat Bank BTN untuk menanggulangi backlog perumahan bagi rakyat dan merupakan simbiosis mutualisme. “Saya berbicara dengan Presiden dan tertarik untuk melihat langsung, karena menyangkut kebutuhan perumahan rakyat,” timpalnya.
Program Pemerintah
Ini juga, masih Basuki, membuktikan PUPR tidak hanya membangun proyek yang besar seperti tol, bendungan, tapi juga sanitasi lingkungan, jembatan gantung serta perumahan,” ungkap Basuki.
Presiden Joko Widodo menilai pembangunan perumahan untuk PPRG ini merupakan program pemerintah Fasilitas Likuiditas Pembayaran Perumahan (FLPP) Kementerian PUPR dibantu dengan Bank BTN, sehingga nanti di dalam harga ada subsidi uang muka Rp4 juta, kemudian subsidi bunga lima persen. “Kita harapkan nanti harga jual rumah itu berada pada kisaran angka Rp130 juta. Cicilannya setiap bulan kurang lebih Rp800 ribu. Sangat murah,” ujarnya.
Ketua PPRG Irawan Hidayah menyambut positif adanya program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintahan Presiden RI, Joko Widodo. “Kami para seniman rambut sebelumnya sangat terkendala dalam memiliki rumah, karena peraturan perbankan dan pekerjaan yang bergerak di sektor non formal,” imbuhnya.
Namun kini optimis para anggota PPRG sanggup mencicilnya seiring adanya FLPP sehingga sangat terjangkau untuk biaya pelunasan rumah tersebut. Adapun pada perumahan tersebut nantinya juga akan disediakan fasilitas organisasi Kantor Pusat PPRG, museum cukur, sekolah cukur, aula serta tempat ibadah dan sekolah.
Saya berharap berharap dari jumlah anggota PPRG yang saat ini mencapai empat ribu orang dapat mengambil perumahan ini,” tegasnya.
Terkait kinerja, hingga akhir 2018 emiten Bursa Efek Indonesia berkode saham BBTN ini telah melampaui target penyaluran KPR Subsidi dan Non Subsidi. Dimana realisasi kredit properti berupa KPR maupun kredit konstruksi untuk KPR mencapai 757.093 unit yang terdiri dari KPR subsidi untuk 583.634 unit baik dalam bentuk KPR subsidi maupun kredit konstruksi untuk KPR subsidi dengan nilai total mencapai Rp39,2 triliun.
Sementara KPR Non Subsidi yang dikucurkan baik dalam bentuk KPR non subsidi maupun kredit konstruksi untuk KPR non subsidi mencapai 173.459 unit atau setara Rp33,04 triliun. (lin)
