Kementerian Transmigrasi mempercepat penguatan kawasan transmigrasi sebagai basis produksi pangan nasional guna mendukung program swasembada pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Semarak.co – Menteri Transmigrasi, M Iftitah Sulaiman Suryanagara, menegaskan langkah tersebut telah berjalan melalui kolaborasi lintas kementerian dan berbagai pemangku kepentingan.
“Kami sudah MoU dengan Kementerian Pertanian, juga dengan Kementerian Desa, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian ATR/BPN untuk penyediaan lahan, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ujar Menteri Iftitah, dirilis humas melalui WAGroup ForWatrans, Sabtu (1/5/2026).
Mentrans menjelaskan, swasembada pangan kini tidak lagi hanya berfokus pada padi, tetapi juga sektor perikanan dan komoditas lainnya yang dikembangkan di kawasan transmigrasi. “Ini sudah berjalan dan sudah ada hasilnya di beberapa tempat,” katanya.
Kontribusi kawasan transmigrasi terhadap produksi pangan nasional pun signifikan. Untuk komoditas padi, sekitar 40 persen produksi di Sumatera Selatan berasal dari kawasan transmigrasi. Sementara di Merauke, kontribusinya mencapai lebih dari 60%.
Selain itu, komoditas hortikultura seperti durian juga didominasi dari kawasan transmigrasi Sulawesi Tengah (Sulteng). Di Kabupaten Parigi Moutong Sulteng, sekitar 80 persen produksi durian berasal dari wilayah tersebut.
Menteri Iftitah menjelaskan kekuatan utama kawasan transmigrasi terletak pada ketersediaan lahan dan tenaga kerja transmigran. Untuk memperkuat peran tersebut, pemerintah mendorong transformasi melalui tiga pilar utama.
Pertama, peningkatan pengetahuan dan teknologi melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dalam program Transmigrasi Patriot. Kedua, penguatan investasi dengan menggandeng investor dalam dan luar negeri, termasuk dari Tiongkok.
Ketiga, penguatan rantai pasok melalui kehadiran offtaker yang siap menyerap hasil produksi. Dengan langkah tersebut, Kementerian Transmigrasi optimistis kawasan transmigrasi akan semakin berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus pilar penting dalam mendukung agenda swasembada pangan nasional.
Percepat Pengentasan Kemiskinan di Indonesia
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen mengentaskan kemiskinan melalui berbagai program strategis. Dalam kurun waktu satu setengah tahun, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di Indonesia pada 2025 turun menjadi 8,47 %.
Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan, penurunan tersebut terjadi pada tingkat kemiskinan ekstrem. Dalam rapat tingkat menteri terbaru, jumlah penduduk miskin ekstrem berkurang signifikan dari 3,56 juta orang menjadi sekitar 2,2 juta orang.
“Ini juga salah satu bukti pemerintahan dalam satu tahun setengah masa pemerintahannya fokus sekali dengan masalah pengentasan kemiskinan,” ujar Menteri Iftitah saat Diskusi Panel Penjajakan Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Swasembada Pangan dan Penyediaan Lapangan Kerja di Jakarta, Selasa (28/4).
Mentrans menjelaskan komitmen tersebut sudah terlihat sejak sebelum masa pemerintahan dimulai. Saat kunjungan ke Tiongkok pada November 2022, Presiden Prabowo menyatakan keinginan Indonesia untuk belajar dari pengalaman negara Tirai Bambu itu dalam mengentaskan kemiskinan.
“Dalam rangka mengimplementasikan upaya kerja sama kedua negara Tiongkok dengan Indonesia, dalam pengentasan kemiskinan, kami tengah bekerja sama secara erat untuk mengupayakan berbagai macam kerja sama, di antaranya adalah pembangunan SMK di Merauke, Papua, agar pendidikan itu juga bisa menjadi pintu untuk penyediaan lapangan kerja,” tuturnya.
Ketua MPR-RI, Ahmad Muzani menyatakan pembelajaran dari Tiongkok menjadi penting dalam memperkaya perspektif pembangunan Indonesia. Menurutnya, pengalaman Presiden Xi Jinping dalam mengelola 1,4 miliar penduduk Tiongkok menunjukkan cara kebijakan ekonomi dapat menstabilkan masyarakat.
“Presiden Xi Jinping sukses mengelola 1,4 miliar penduduk Cina dalam pengelolaan ekonomi, menstabilkan dan menenangkan mereka, memberi harapan dan optimisme mereka, serta meyakinkan agar apa yang dipilih oleh Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok adalah pilihan yang benar bagi masa depan Cina atau Tiongkok,” tuturnya.
Kementrans telah melakukan upaya konkret mendukung program pengentasan kemiskinan melalui pembangunan koridor ekonomi di Sulawesi Tengah yakni meliputi wilayah Poso, Sigi, hingga Parigi Moutong. Kawasan Transmigrasi ini difokuskan pada pengembangan komoditas hortikultura seperti kopi, cokelat, dan durian.
Produksi dari kawasan tersebut berhasil melakukan ekspor perdana durian beku ke Tiongkok pada pertengahan April 2026 lalu. Pasar durian di negara tersebut dinilai sangat besar, dengan nilai mencapai Rp120 triliun hingga Rp137 triliun.
Dampak ekonomi langsung mulai dirasakan masyarakat. Harga durian yang sebelumnya hanya berkisar Rp4.000 hingga Rp5.000 per buah kini meningkat menjadi lebih dari Rp25.000 per buah. “Kenaikan harga ini otomatis meningkatkan pendapatan masyarakat secara signifikan, yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan,” kata Iftitah.
Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan swasembada pangan melalui pendirian pusat riset dan pengembangan padi. Program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian secara signifikan, dari sebelumnya sekitar 2 ton per hektare menjadi hingga 6–8 ton per hektare. (AAF/SMR)
