Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta desa-desa di Indonesia bersiap menghadapi ancaman dampak perubahan iklim, diantaranya melalui pencapaian tujuan SDGs Desa ke-13 Desa Tanggap Perubahan Iklim.
semarak.co-Mendes PDTT Halim mengatakan, dampak perubahan iklim sangat nyata bagi desa-desa di Indonesia. Bencana hindrometeorologi dari banjir bandang, longsor, hingga puting beliung merupakan salah satu dampak dari perubahan iklim yang kerap melanda desa-desa di Indonesia.
“Ini yang harus kita waspadai bersama,” ujar Mendes PDTT Halim saat mendampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin Rapat Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) beserta bupati dan wali kota setempat di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (17/11/2021).
Selain Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin rapat diikuti Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, dan bupati/wali kota se-Sumatera Utara. Selain itu hadir juga Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, serta Staf Khusus Wapres Bambang Widianto, Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, dan Lukmanul Hakim.
Desa tanggap perubahan iklim, kata Mendes PDTT, adalah desa-desa yang menjadikan kelestarian lingkungan sebagai program kerja unggulannya. Dengan desa tanggap perubahan iklim ini, desa-desa di Indonesia bisa mempunyai indeks risiko bencana yang diperlukan sebagai langkah antisipasi untuk meminimalkan korban bencana.
“Dengan desa tanggap perubahan iklim, kita harapkan desa-desa di Indonesia mampu mengurangi dampak perubahan iklim termasuk mengantisipasi dampak bencana yang ditimbulkannya,” kata Gus Halim, sapaan akrabnya seperti dirilis humas melalui WAGroup Rilis Kemendes PDTT, Rabu petang (17/11/2021).
Dalam beberapa bulan terakhir bencana hindrometeorologi mulai dirasakan berbagai desa di Indonesia. Bencana banjir bandang di Batu, Malang Jawa Timur, dan banjir di Sintang Kalimantan Barat membuat warga desa banyak terdampak. “Situasi ini harus kita waspadai karena berdasarkan Analisa BMKG intensitas hujan akan kian tinggi dalam beberapa waktu ke depan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Halim mengungkapkan jika dilihat dari capaian indikator SDGs Desa, ribuan desa di Sumatera Utara menonjol di tujuan ketujuh yakni desa berenergi bersih dan terbarukan. Setelah itu berturut-turut tujuan ke-16 desa damai berkeadilan dan tujuan keempat, pendidikan desa berkualitas.
“Namun, yang perlu ditingkatkan adalah SDGs Desa berkaitan dengan lingkungan, yaitu SDGs tujuan ke-12 dan ke-13, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan serta desa tanggap perubahan iklim. Tujuan-tujuan yang terkait dengan lingkungan harus digenjot,” ucap Gus Halim.
Mengenai pelayan publik di desa- desa di Sumatera Utara, Gus Halim menunjukkan angka-angka yang sangat baik. Nilai yang dikoleksi desa-desa di provinsi ini dalam hal tingkat kepuasan warga terhadap pemerintah desa, amat tinggi, yakni 92 persen.
Nilai untuk penanganan dokumen pembangunan dan pengaduan di desa pun sangat tinggi, 91 persen. “Pelayanan publik di desa-desa di Provinsi Sumatera Utara ini terbilang sangat memuaskan, angkanya di atas 90 persen,” ungkap Menteri Desa PDTT.
Dalam kesempatan ini Wakil Presiden meminta kepala daerah untuk memitigasi serta mengantisipasi situasi lingkungan akibat La Nina. “Tentang bahaya banjir dengan adanya situasi La Nina, hujan yang banyak, terjadi banjir, longsor,” ujar Wapres.
Karena itu, Wapres Ma’ruf minta kepada seluruh pemerintah daerah, kabupaten, kota, menyiapkan penanganan dan mitigasi akan kemungkinan terjadinya. “Tidak hanya (bekerja) pada saat kejadian itu terjadi, tapi juga kita antisipasi sebelumnya,” imbaunya.
Di Sumut ada daerah-daerah yang memiliki kemungkinan terkena musibah banjir dan tanah longsor, sehingga mitigasi dan antisipasi harus disiapkan. Selain itu, Wakil Presiden juga meminta kepala daerah untuk melakukan akselerasi reformasi birokrasi karena peningkatan pelayanan publik harus terus dilakukan.
“Salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan publik adalah dengan membangun mal pelayanan publik (MPP) di kabupaten/kota sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan terpadu dan cepat,” ujar Wapres lagi.
Pendirian MPP, lanjut Ma’ruf Amin, sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 89/2021 tentang Penyelenggaraan MPP. Di dalam aturan itu, setiap kabupaten/kota diwajibkan untuk mendirikan MPP itu.
“Saya dengar di Sumatera Utara ini belum ada MPP di kabupaten/kota. Karena itu, kami imbau bentuk di semua kabupaten/kota dan yang kedua harus sudah ada peningkatan pelayanannya supaya terus dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan dan apabila ada hambatan supaya itu disampaikan untuk kita upaya penyempurnaannya,” katanya.
Perkembangan status-status desa di Indonesia menunjukkan angka yang positif. Kenaikan status desa secara cukup signifikan ini salah satunya distimulus penggelontoran dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan ke kas desa dan terus bertambah setiap tahunnya.
“Peran dana desa dalam mendorong peningkatan status desa cukup signifikan. Salah satu daerah yang mengalami perkembangan luar biasa adalah desa-desa di Sumatera Utara di mana status desa maju naik dratis dan status desa tertinggal turun tajam,” ujar Gus Halim.
Dana desa di Sumut terus mengalami peningkatan dari Rp1,46 triliun pada 2015 menjadi Rp4,53 triliun di 2021. Total Dana Desa yang sudah digelontorkan ke Sumatera Utara 2015-2021 sebesar Rp26,31 triliun untuk 5.417 desa.
Kenaikan dana desa ini merupakan bentuk komitmen Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin untuk terus mendorong percepatan pembangunan desa-desa di Indonesia. “Dengan dana desa ini terjadi peningkatan status desa-desa di Sumatera Utara.
Untuk desa mandiri dari dari yang semula nol desa di 2015 menjadi 16 desa di 2021,” ujarnya.
Begitu juga Desa Maju, kutip dia, naik jadi 277 desa di 2021 dari 39 desa pada tahun 2015. “Status desa mandiri dan desa maju menjadi indikator jika desa-desa tersebut mampu memenuhi kebutuhan dasar baik di bidang ekonomi, Kesehatan, maupun Pendidikan,” katanya.
Untuk kategori Desa Berkembang, lanjut Gus Halim, juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan di 2021 menjadi 2.836 desa dari sebelumnya yang hanya 1.063 Desa di tahun 2015. Penurunan angka juga terjadi untuk kategori Desa tertinggal di Sumatera Utara.
“Kategori Desa Tertinggal juga menurun cukup drastis, dari 3.019 desa di tahun 2015, kini tinggal 1.610 desa pada tahun 2021. Begitu juga Desa Sangat Tertinggal, tahun 2021 tinggal 678 Desa dari sebelum sebanyak 1.285 desa di tahun 2015,” katanya.
Geliat ekonomi desa-desa di Sumatera Utara, kata Gus Halim juga menunjukkan indikator mengembirakan. Hal itu salah satunya ditunjukkan dari kian berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di salah satu provinsi terbesar di Indonesia tersebut.
“BUM Desa dan BUM Desa Bersama di Sumatera Utara saat ini mampu menyerap 15.010 pekerja dengan total omzet mencapai Rp49,5 miliar. BUM Desa dan BUM Desa Bersama di Sumatera Utara ini bergerak di berbagai bidang usaha. Dari simpan pinjam, perdagangan, sewa tenda, hingga sewa sound system,” terang Mendes PDTT.
“Dalam mengembangkan unit usaha, BUM Desa dan BUM Desa Bersama mempunyai dua fungsi yakni fungsi produsen dan fungsi konsolidator. Dari kedua fungsi tersebut kami menegaskan agar jangan sampai unit usaha yang dikembangkan mematikan bidang usaha yang telah dikembangkan oleh warga di desa masing-masing,” pungkasnya. (rif/smr)
