Saat ini sedang beredar kabar PDIP bergabung pemerintahan Prabowo Subianto mengikuti semua partai politik lainnya. Jika demikian, maka pemerintahan Prabowo luar biasa kuat. Semua kebijakan yang dibuat akan disetujui DPR RI, layaknya tukang stempel.
semarak.co-Melihat realita itu, Pelaksana Harian Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Heryawan (Aher) menegaskan di Indonesia memang tidak ada koalisi dan oposisi. Sebab Indonesia menganut sistem presidensial, yang mengontrol pemerintahan adalah DPR.
“Ya kan kita negaranya demokrasi, kita presidensial. Jadi sesungguhnya oposisi atau yang mengontrol pemerintahan itu kan DPR. Ya, jadi tidak seperti parlementer kan?” ujar Aher usai menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS di Hotel Sahid Jl Soedirman Jakarta Selatan, Minggu (22/9/2024).
Dilanjutkan Aher, “Kalau di parlementer tentu ada oposisi, ada pemerintah penguasa kan? Kalau di kita ya memang akhirnya ada kalimat oposisi, koalisi. Padahal sebetulnya tidak ada koalisi dan oposisi. Ini negara dengan sistem demokrasi presidensial, sehingga kontrolnya diserahkan kepada DPR.”
“Saat ini PKS sudah menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus,” demikian Aher menambahkan seperti dilansir wartakotalive.com melalui laman berita msn.com, Senin (23/9/2024).
Kesempatan sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan pihaknya ingin siapapun bisa merapat ke pemerintahan Prabowo Subianto, termasuk PDIP. Aboe menyebut PKS bangga terhadap Prabowo yang merangkul semua pihak.
Jika PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo, itu artinya tidak ada oposisi dalam pemerintahan selanjutnya. Meski demikian, Aboe mengingatkan masih ada DPR yang mengontrol jalannya pemerintahan.
Prinsipnya DPR tidak akan diam. Dia akan menjadi kontrol kepada semua kebijakan pemerintah yang layak untuk dikontrol. Waktu PKS di zaman Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tetap memberi masukan meski berada di dalam pemerintahan.
PKS, kata dia, saat itu tetap memberi masukan kepada SBY, asalkan harus beradab. “Apapun yang terjadi, parlemen kita biasa kontrol,” imbuh Aboe.
Aher juga mengatakan, pihaknya tidak merasa ditinggal Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski Prabowo tidak dapat hadir sepanjang kegiatan Rakernas PKS yang telah dibuka, Kamis (19/9/2024), hingga ditutup pada hari ini, Minggu (22/9/2024).
“Enggak lah, enggak ditinggal. Insya Allah komunikasi saya katakan kan dari kemarin berjalan terus,” ujar Aher menepis pertanyaan wartawan atas ketidakhadiran Prabowo Subianto sepanjang Rakernas. Padahal PKS sudah menyatakan bergabung di KIM sehingga Namanya menjadi KIM Plus bersama NasDem dan PKB.
Terkait pertemuan antara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang bertemu dengan Prabowo, Kamis (19/9/2024), Aher melihat pertemuan itu sebagai sesuatu hal yang bagus.
Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi pun menyebut PKS juga akan bersilaturahmi dengan Prabowo. Namun, saat ditanya kapan waktu pertemuannya, Aboe tidak menjawab secara terang. “Tapi kita ada waktunya. Kita tunggu saja. Kita lihat nanti beritanya, pokoknya on progress,” ucap Aboe menyela. (net/msn/war/smr)
