Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) bersinergi mempercepat penurunan angka stunting di wilayah pedalaman Banten.
Semarak.co – Ketua BAZNAS Sodik Mudjahid mengatakan, kolaborasi ini menyasar langsung keluarga risiko stunting setempat melalui penyaluran Bantuan Sembako GENTING. Program ini disebutnya menjadi upaya intervensi untuk menekan angka stunting di wilayah tersebut.
“Kolaborasi ini adalah komitmen kuat BAZNAS mengentaskan stunting di Indonesia. Kami turun menjangkau pedalaman Lebak agar intervensi gizi dan bantuan tepat sasaran bagi keluarga berisiko tinggi,” jelas Sodik, dirilis humas Baznas usai acara melalui WAGroup Baznas Media Center (BMC), Senin malam (4/5/2026).
Menurutnya, BAZNAS khusus menyalurkan tiga puluh paket program cegah stunting Sehat Bertumbuh dalam upaya intervensi di kawasan tersebut. Bantuan kesehatan dan gizi ini akan didistribusikan secara berkelanjutan sebanyak dua belas kali selama tiga bulan ke depan.
“Lewat penyaluran paket Sehat Bertumbuh yang berkesinambungan, kami berharap anak-anak di Leuwidamar tumbuh dengan gizi optimal. Ini ikhtiar nyata mendukung program pemerintah melahirkan generasi yang sehat, kuat, dan cerdas,” tambah Sodik.
Dalam kegiatan tersebut, Mendukbangga Wihaji menyambangi masyarakat adat Baduy untuk melihat kondisi warga di sana. Ia menyebut, kunjungan ini menjadi upaya perluasan Program MBG bagi kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita) sebagai langkah nyata pemerintah mempercepat pengentasan stunting.
“Kunjungan ini bertujuan untuk menjalankan dan memastikan implementasi program Presiden, yaitu MBG 3B, khususnya melalui pendekatan ‘Sapa Budaya’ di wilayah Lebak,” katanya.
Wihaji menyadari, penerapan program pengentasan stunting di kawasan ini memiliki tantangan tersendiri. Pasalnya, komunitas Suku Baduy masih sangat ketat menjaga dan memegang teguh tradisi adat leluhur mereka.
“Akan dilakukan pengecekan ke wilayah Baduy Dalam, sebagai bagian dari komitmen negara untuk memastikan seluruh warga, termasuk komunitas adat, mendapatkan layanan pemerintah,” ujar dia. (hms/smr)
